Diduga Menghilangkan Nyawa Bayi, Brigadir Ade Dipecat! Hirwansyah: Apresiasi Langkah Polda Jateng

Reporter: Fazlul Rahman |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 11 Apr 2025 - 17:14

BINCANG : Pengamat dan Ahli Hukum Kepolisian, Dr Hirwansyah SH, MH, M.Kn saat berbincang dengan Komjen Pol. Dr M. Fadil Imran, SIK, M.Si--

diduga menghilangkan nyawa bayi, brigadir ade dipecat! hirwansyah: apresiasi langkah polda jateng                            koranrb.id - oknum anggota ditintelkam polda jateng (jawa tengah), brigadir ade kurniawan, dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh).
hukuman itu diberikan kepada ade atas dugaan penganiayaan yang dilakukannya terhadap bayi berusia dua bulan hingga meninggal dunia.
putusan itu dibacakan dalam sidang komisi kode etik polri yang dipimpin akbp edi wibowo di polda jateng. hasilnya,  menyatakan tindakan ade kurniawan merupakan perbuatan tercela. ia divonis ptdh serta dipatsus 15 hari.
majelis etik memberikan kesempatan kepada ade untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut, apakah menerima putusan ini atau banding dan ade mengaku masih pikir-pikir.
baca juga:pelajar kaur yang hanyut di sungai muara air sambat akhirnya ditemukan, kondisinya meninggal dunia 
dalam konferensi pers, kabid humas polda jateng kombes artanto membenarkan kejadian tersebut. ia menyebutkan brigadir ade telah terbukti menjalin hubungan hubungan perkawinan secara tidak resmi terhadap wanita lain sehingga memiliki anak dan diberikan sanksi ptdh dalam sidang komisi kode etik polri ( kkep). 
ia juga menyebutkan selain sidang kode etik, proses pidananya masih berjalan, oknum brigadir ade diduga melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa anak di bawah umur yang berakibat meninggal dunia, saat ini sedang diproses oleh penyidik direktorat reserse kriminal umum (ditreskrimum) polda jateng.
sementara itu, pengamat dan ahli hukum kepolisian, dr hirwansyah, sh, mh, m.kn mengapresiasi langkah polda jateng. 
"kami mengapresiasi langkah cepat polda jateng dalam memproses kode etik oknum anggotanya dan memberikan sanksi ptdh. selain itu juga memproses pidana oknum anggota bintara bernama ade," ujar hirwansyah yang juga merupakan dosen universitas bhayangkara ini. 
baca juga:bangun masjid agung rp 49 miliar, pemkab benteng ajukan proposal bantuan ke luar negeri
ditambahkan hirwansyah, sebelumnya kapolri jendral listyo sigit prabowo pernah menegaskan bahwa tidak akan memberikan ruang kepada oknum anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pidana.
"ketegasan kapolri tersebut dilaksanakan dengan baik oleh kapolda jawa tengah irjen pol. ribut hari wibowo beserta jajarannya, dengan membentuk majelis etik untuk di proses secara internal terlebih dahulu dan melanjutkan ke pidana," sambung hirwansyah.
lebih lanjut ia berkata publik dapat melihat dan menilai bahwa sikap polri tersebut cukup untuk membuktikan, bahwa polri sudah sangat profesional.
terbukti langsung memproses hukum sesuai aturan yang berlaku dan tidak membela oknum anggota yang diduga melanggar hukum.
baca juga:pengadaan 150 kontainer sampah untuk pemkot bengkulu disetujui, pemkot mulai tata pantai panjang
setiap anggota polri dalam menjalankan tugasnya berpedoman dan semuanya itu sudah diatur dalam uu no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, juncto peraturan kapolri (perpol) nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik polri.
"bagi oknum anggota polri yang melanggar tentu diberikan sanksi sesuai dengan besaran porsi kesalahannya,"  kata hirwansyah.
menurutnya, putusan ptdh terhadap oknum anggota bintara bernama ade merupakan hal yang wajar, karena dugaan telah melakukan perbuatan tercela dan sangat berat.
"saya menyakini tentunya sebelum majelis etik membacakan putusan pemberian sanksi ptdh di sidang kkep, oknum anggota bintara tersebut sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dihadirkan para saksi, pastinya telah ada alat bukti dan barang bukti yang cukup," tambah hirwansyah.
selain pemberian sanksi kode etik, hirwansyah menegaskan  jika dugaan terbukti ade melakukan perbuatan pidana yang saat ini lagi di proses hukum dan ditangani oleh direktorat reserse kriminal umum (ditreskrimum) polda jateng, maka pelaku dugaan dapat dikenakan pasal pembunuhan yaitu pasal 340 kuhp subsidair pasal 338 kuhp dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau selama-lamanya penjara 20 tahun.
"tetapi penerapan pasal tersebut tergantung dari penyidik polda jateng dan para aparat penegak hukum setempat, dalam mengungkap perkara pidana sehingga dapat menjadi terang benderang. kita tunggu saja ya hasilnya nanti sampai putusan di pengadilan negeri setempatnya sudah final atau inkracht," demikian hirwansyah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 19 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan