Sawit PT Alno Masuk Kawasan Hutan Mukomuko Bisa Merugikan Petani

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 09 Apr 2025 - 22:19

Kebun sawit miliki PT Alno Air Ikan Estate--firmansyah/rb

“Ya kalau memang ada tim Satgas penertiban kawasan hutan kami minta turunlah, kasian hutan tidak bisa kami wariskan untuk dijaga kepada anak cucu,”sampainya.

Hal yang sama disampaikan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Mukomuko Saprin Efendi S.Pd. Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025.

Ada di Provinsi Bengkulu segera pastikan tidak ada lagi kawasan hutan di Mukomuko yang disulap menjadi kebun sawit.

“Kami mengamati, dan menantikan langkah besar pemerintah pusat melalui Satgasnya dapat menertibkan kawasan hutan dari aktivitas ilegal, yang sangat diharapkan bisa dilakukan di Mukomuko. Hingga saat ini masih belum terlihat,” kata Saprin.

Saprin menambahkan, terkait permasalahan perambahan kawasan hutan yang menjadi kebun sawit di Mukomuko.

Luasan cukup fantastis tentu ini penanganan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Sehingga munculnya keadilan dan tidak terjadi tanda tanya besar.

“Ini permasalahan serius, dan ini juga menjadi salah satu PR bagi Penyelenggara pemerintah di Bengkulu,”tutupnya.

Ketua Komisi lll DPRD Kabupaten Mukomuko Frenky Janas juga menyampaikan proses tidak adanya nama PT Alno Agro Utama dalam proses keterlanjuran sesuai SK Menteri Kehutanan nomor 36 tahun 2025 tentang daftar subjek hukum kegiataan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan dibidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya.

Harus segera dipastikan jangan sampai ada yang dirugikan.

“Ya kalau memang pihak perusahaan tengah berproses, kan sudah jelas batas terakhir pengusulan kapan. Dan seperti apa prosesnya jika memang tengah berproses apa pembuktiannya,”kata Frenky.

Frenky menjelaskan, jika di dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan.

sawit pt alno masuk kawasan hutan mukomuko bisa merugikan petani                            koranrb.id – belum terlihatnya penanganan dugaan kasus perkebunan kelapa sawit milik pt alno agro utama air ikan estate masuk kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh i dapat merugikan sektor hulu sawit yaitu petani.
hal ini disampaikan ketua aliansi petani sawit provinsi bengkulu eddy masyuri.
pihak yang memiliki kewenangan dalam pengungkapan dugaan ini diminta segera dapat berkerja maksimal mengungkap kebenarannya.
“kalau perkara kebun sawit di kawasan hutan mukomuko saya tahu betul, ini bukan perkara baru sebenarnya. maka dari itu harus dapat diselaikan segera, sebab imbasnya akan berpengaruh pada masyarakat nantinya,”kata eddy.
baca juga:korupsi perjalanan dinas setwan: kaur kejari fokus kumpulkan alat dan bukti
baca juga:polisi dalami kejanggalan korban hilang di sungai muar ipuh 
eddy mengatakan, dengan dibukanya peluang oleh pemerintah dimana kebun sawit yang masuk ke dalam kawasan hutan.
bisa mengusulkan bentuk keterlanjuran, meskipun nantinya ada hitung-hitungan kewajiban yang harus dibayarkan. namun itu solusi terbaik ketimbang perkebunan sawit tersebut nantinya dinyatakan ilegal karena berada di kawasan hutan.
sehingga merusak sektor usaha sawit indonesia di mata dunia.
“yang pastinya adanya gonjang ganjing pengusutan sawit dalam kawasan hutan ini, akan mempengaruhi nilai jual cpo. sebab pembelian cpo sawit indonesia, di eropa harus memiliki sistem perkebunan berkelanjutan mengedepankan kelestarian lingkungan,”sampainya.
baca juga: target raih adipura, dlh bentuk bank sampah di setiap desa
baca juga:bahas rpjmd, bupati arie akan buka akses pelabuhan laut
eddy juga menyampaikan, saat ini didaerah lain khususnya di luar provinsi bengkulu penertiban kebun sawit di dalam kawasan hutan sudah dilakukan tim satgas penertiban kawasan hutan. dibentuk oleh presiden langsung.
maka dari itu eddy sangat berharap hutan yang dimiliki mukomuko tidak menjadi cerita saja kepada anak cucu, karena seluruhnya sudah berubah menjadi kebun sawit.
“ya kalau memang ada tim satgas penertiban kawasan hutan kami minta turunlah, kasian hutan tidak bisa kami wariskan untuk dijaga kepada anak cucu,”sampainya.
hal yang sama disampaikan ketua pemuda muhammadiyah kabupaten mukomuko saprin efendi s.pd. tim satgas  penertiban kawasan hutan yang dibentuk melalui peraturan presiden (perpres) nomor 5 tahun 2025.
baca juga:jalan rusak masih menjadi keluhan masyarakat di bengkulu utara
baca juga:mersahkan, harga tbs menukik turun, wagub mian gerak cepat sidak ke pt ambo agro utama sumindo 
ada di provinsi bengkulu segera pastikan tidak ada lagi kawasan hutan di mukomuko yang disulap menjadi kebun sawit.
“kami mengamati, dan menantikan langkah besar pemerintah pusat melalui satgasnya dapat menertibkan kawasan hutan dari aktivitas ilegal, yang sangat diharapkan bisa dilakukan di mukomuko. hingga saat ini masih belum terlihat,” kata saprin.
saprin menambahkan, terkait permasalahan perambahan kawasan hutan yang menjadi kebun sawit di mukomuko.
luasan cukup fantastis tentu ini penanganan permasalahan yang harus segera diselesaikan. sehingga munculnya keadilan dan tidak terjadi tanda tanya besar.
“ini permasalahan serius, dan ini juga menjadi salah satu pr bagi penyelenggara pemerintah di bengkulu,”tutupnya.
baca juga:pln harus rampungkan koneksi jaringan sumbagteng, atasi permasalahan listrik di mukomuko
baca juga:tahun 2027 pemprov bengkulu targetkan jalan provinsi di bengkulu tengah mulus
ketua komisi lll dprd kabupaten mukomuko frenky janas juga menyampaikan proses tidak adanya nama pt alno agro utama dalam proses keterlanjuran sesuai sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 tentang daftar subjek hukum kegiataan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan dibidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya.
harus segera dipastikan jangan sampai ada yang dirugikan.
“ya kalau memang pihak perusahaan tengah berproses, kan sudah jelas batas terakhir pengusulan kapan. dan seperti apa prosesnya jika memang tengah berproses apa pembuktiannya,”kata frenky.
frenky menjelaskan, jika di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak (pnbp) yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan.
semua sudah dijelaskan dengan rinci terkait pengusahaan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan. seperti apa sanksinya.
baca juga:banjir dukungan, eksekusi pkl terbukti bikin pasar kepahiang lebih nyaman
baca juga:psu bengkulu selatan: adu strategi rebut simpati 
pada bab iv tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.
bagian ke satu pasal 33 dijelaskan, kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), dikenai sanksi administratif. berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, dan paksaan pemerintah apabila tidak melakukan pelunasan pembayaran kewajiban.
“kami sebagai anggota dprd kabupaten mukomuko pastinya mendesak adanya penyelasaian dugaan tersebut, sesuai aturan yang berlaku. karena kami tidak ingin selain daerah kami dirugikan, begitu juga dengan negara yang dirugikan terkait denda dan pajak yang tidak dibayarkan,” terangnya.
sebelumnya, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut mengaku beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l. dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit. namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau seperti apa.
“peran kami memang melakukan pengawasan, namun terkait bentuk usulan keterlanjuran itu menjadi kewenangan dinas lingkungan hidup kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu dan bpkh lampung yang tau seperti apa. yang pastinya sampai saat ini kami tidak tau seperti apa status lahan yang pernah kami datangi tersebut,”terangnya.
aprin menyampaikan, jika memang lahan tersebut saat ini sudah legal digunakan perusahaan tersebut. seharunya manajemen memiliki surat permohonan pelepasan atau pinjam pakai kawasan. sabagai dasar bawasanya memang ada upaya menjalankan kewajiban yang dilakukan pihak perusahaan.
selain itu juga dlhk provinsi bengkulu juga tidak pernah menyampaikan informasi lanjutan terkait proses pengajuan bentuk keterlanjuran lahan tersebut ke kphp mukomuko.
“sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian.
waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini.
dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,”beber aprin.
sebelumnya juga, humas pt alno air ikan mukomuko zainal menjelaskan, manajemen pt alno telah melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran. yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023. dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno.
“betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,”tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 10 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan