Kebun Sawit PT Alno Air Ikan Masuk Kawasan Hutan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan Diminta Tidak Tutup Mata

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 04 Apr 2025 - 22:12

HIJAU: Hamparan perkebunan sawit miliki PT Alno, Air Ikan Estate.--ist/rb

Sebelumnya juga, Humas PT Alno Air Ikan Mukomuko Zainal menjelaskan, manajemen PT Alno telah melakukan pengurusan ke instansi terkait.

Usulan itu diajukan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran berakhir.

Sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 2021 tertanggal 2 November 2023.

Dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan, karena belum semua rampung termasuk usulan PT Alno.

“Betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian Tim terpada (Timdu), dan kami pastikan akan ada SK Menteri lanjutan,” tandasnya.

kebun sawit pt alno air ikan masuk kawasan hutan, satgas penertiban kawasan hutan diminta tidak tutup mata                            mukomuko, koranrb.id – satuan tugas (satgas) penertiban kawasan hutan diminta tidak tutup mata, terkait indikasi kebun sawit milik pt alno air ikan estate yang masuk dalam kawasan hutan mukomuko.
satgas penertiban kawasan hutan dibentuk melalui peraturan presiden (perpres) nomor 5 tahun 2025. 
diberi mandat besar untuk memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan.
sehingga publik tidak berfikir negatif bawasanya tim satgas di provinsi bengkulu hanya formalitas saja. 
baca juga:pansus pt abs dan pt js mulai bekerja usai lebaran
“belum lagi rampung kasus oknum anggota dprd dan mantan dprd mukomuko membuka secara kawasan hutan menjadi kebun sawit di mukomuko, kini ada lagi perusahaan sawit menggarap kawasan hutan.
apakah pengusutan kasus ini juga tidak bisa dilakukan sama seperti dugaan kasus lainnya, maka dari itu satgas kami minta tidak tutup mata dengan dugaan ini,” kata ketua lsm rumus institute mukomuko, rusman aswardi, sp.
meski demikian, rusman yakin penanganan kebun sawit masuk kawasan hutan yang diduga dilakukan pt alno agro utama air ikan estate yang merupakan bagian dari anglo eastern plantation (aep) group, bisa ditindak tegas oleh aparat penegak hukum (aph) ataupun satgas penertiban kawasan hutan. 
serta mengusut secara tuntas siapa saja oknum-oknum pemerintahan yang terlibat jika memang ada unsur pembiaraan yang dilakukan oleh instansi terkait.
baca juga:dishub rejang lebong prediksi puncak arus balik lebaran pada 6-7 april mendatang
“ini negara hukum, kami yakin negara tidak akan kalah dengan pihak-pihak pelanggar hukum.
maka dari itu harapan kami dugaan ini ada titik terangnya.
jika memang dalam pengurusan perizinan keterlanjuran seperti apa, jika memang ada unsur pembiaran siapa yang ada di belakang perusahaan tersebut sehingga bisa melakukan hal demikian,” tegasnya.
sementara itu, praktisi hukum muslim chaniago sh, mh meminta tim satgas penertiban kawasan hutan yang ada di provinsi bengkulu segera mengecek dugaan perkebunan masuk kedalam kawasan hutan.
baca juga:sidak asn di rejang lebong 8 april mendatang, sekda: tanpa keterangan akan disanksi
sebab daerah lain saat ini sudah satgas sudah  bergerak melakukan penyelidikan hingga penyegelan lahan sawit yang masuk kedalam kawasan hutan.
sebab tidak ada lagi yang toleransi, sesuai arahan presiden.
“ini fakta yang menarik jika benar.
sehingga akan terungkap siapa saja yang membantu perusahaan tersebut bisa menggarap hingga ke kawasan hutan.
baca juga:musim libur lebaran, kendaraan melintasi tol bengkulu-taba penanjung sudah mencapai 27.989 unit
namun tetap satgas kami minta segera turun pastikan kebenaranya, karena tidak ada lagi toleransi pengusulan keterlanjuran saat ini,” terangnya.
muslim menjelaskan, satgas ini dibentuk diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan terkait dugaan perusakan hutan secara terang-terangan ini.
 sehingga tidak menghilangkan kepercayaan publik atas kinerja pihak-pihak yang berwenang.
baca juga:serah terima aset rusun asn lebong belum ada kepastian 
karena penanganan kejahatan kehutanan tidak mesti ada delik aduan atau laporan.
“jika nantinya ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau adanya gratifikasi.
tentu seluruhnya harus diminta pertanggungjawaban di hadapan hukum.
agar hal serupa dapat memberikan efek jera, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara,” tutupnya.
baca juga:pasca libur lebaran, uji coba mbg di lebong akan berjalan
sebelumnya, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut mengaku beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l. 
dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit.
namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau seperti apa.
“peran kami memang melakukan pengawasan, namun terkait bentuk usulan keterlanjuran itu menjadi kewenangan dinas lingkungan hidup kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu dan bpkh lampung yang tahu seperti apa.
baca juga:dukung bupati seluma telusuri honorer siluman, dprd: pasti ada dalangnya
yang pastinya sampai saat ini kami tidak tau seperti apa status lahan yang pernah kami datangi tersebut,” terangnya.
aprin menyampaikan, jika memang lahan tersebut saat ini sudah legal digunakan perusahaan tersebut, seharusnya manajemen memiliki surat permohonan pelepasan atau pinjam pakai kawasan. 
sabagai dasar bawasanya memang ada upaya menjalankan kewajiban yang dilakukan pihak perusahaan. 
selain itu juga dlhk provinsi bengkulu juga tidak pernah menyampaikan informasi lanjutan terkait proses pengajuan bentuk keterlanjuran lahan tersebut ke kphp mukomuko.
baca juga:wisata lebong ramai pengunjung saat libur panjang idul fitri, disparpora yakin target pad tercapai 
“sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian.
waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu.
yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini.
dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,” beber aprin.
baca juga:pastikan penerima bansos terima bpjs kesehatan
sebelumnya juga, humas pt alno air ikan mukomuko zainal menjelaskan, manajemen pt alno telah melakukan pengurusan ke instansi terkait.
usulan itu diajukan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran berakhir. 
sesuai yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023. 
dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan, karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno.
“betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Sabtu, 5 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan