Perkebunan Sawit Masuk Kawasan Hutan Mukomuko, Pengurusan Keterlanjuran PT Alno Belum Rampung

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 03 Apr 2025 - 22:00

Hamparan perkebunan sawit PT Alno Estate Air Ikan--firmansyah/rb

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa kandungan C-organik maupun bahan organik pada tanah hutan cenderung tinggi. Hal ini dikarenakan pada tanah hutan banyak terdapat akumulasi seresah dan sisa tanaman yang menumpuk di atas permukaan.

Tidak hanya itu perkebunan sawit didalam kawasan hutan adalah main driver of deforestation atau pendorong utama terjadinya deforestasi.

“Maka dari itu perdagangan minyak Crude Palm Oil (CPO) dipasar dunia saat ini perusahaan diwajibkan memiliki sistem perkebunan yang berkelanjutan, atau mengedepankan aspek lingkungan hidup. Dengan dibuktikan telah mengantongi Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan ada juga yang sudah memiliki Sertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Dimana ini merupakan sertifikasi global untuk minyak sawit berkelanjutan,”tutupnya.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko Aprin Sihaloho S.Hut mengaku beberapa tahun lalu pernah mendampingi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Lampung, melihat lokasi perkebunan PT Alno Agro Utama Air Ikan Estate yang masuk kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh l.

Dari penyampaian tim BPKH kurang lebih waktu itu ada 30 Ha dari 200 Ha yang sudah ditanami sawit. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran.

“Peran kami memang melakukan pengawasan, namun terkait bentuk usulan keterlanjuran itu menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu dan BPKH Lampung yang tau seperti apa. Yang pastinya sampai saat ini kami tidak tau seperti apa status lahan yang pernah kami datangi tersebut,”terangnya.

Aprin menyampaikan, jika memang lahan tersebut saat ini sudah legal digunakan perusahaan tersebut. Seharunya manajemen memiliki surat permohonan pelepasan atau pinjam pakai kawasan.

Sebagai dasar bawasanya memang ada upaya menjalankan kewajiban yang dilakukan pihak perusahaan. Selain itu juga DLHK Provinsi Bengkulu juga tidak pernah menyampaikan informasi lanjutan terkait proses pengajuan bentuk keterlanjuran lahan tersebut ke KPHP Mukomuko.

“Sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian.

Waktu mendampingi BPKH Lampung itu saya masih menjabat sebagai Kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. Yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini. DLHK Provinsi lah yang bisa menjelaskan,”beber Aprin.

perkebunan sawit masuk kawasan hutan mukomuko, pengurusan keterlanjuran pt alno belum rampung                            koranrb.id  –  pt alno agro utama air ikan estate bagian anglo eastern plantation (aep) group tidak masuk di dalam surat keputusan (sk) menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025  tentang daftar subjek hukum kegiataan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya.
dari 436 perusahaan sawit di indonesia hingga saat ini proses pengajuan keterlanjuran ke pemerintah pusat diduga jalan di tempat.
terkait hal tersebut, dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si mengatakan pemerintah saat ini tidak hanya mengharuskan setiap pengusahaan menjaga kelestarian ekosistem.
namun juga memberikan kemudahaan untuk proses perizinan dalam pengembangan usahanya. meski demikian ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan investor untuk memastikan semua usaha yang dilakukan tidak catat administrasi sehingga usaha yang dijalankan juga dapat berkontribusi kepada negara.
baca juga:pastikan asn masuk kerja usai libur lebaran, gubernur helmi: sidak sangat penting
baca juga:setwan kaur tidak ajukan pencairan gaji tenaga honorer, opd lain sudah lakukan pembayaran
“bisa kita lihat saat ini dalam pengusahaan yang berhubungan dengan perkebunan dan kawasan hutan di indonesia. pemerintah telah menyiapkan banyak skema agar semuanya bisa berjalan sesuai regulasi, namun tetap saja untuk memastikan hal tersebut berjalan dibutuhkan pengawasan,” kata hefri.
hefri menjelaskan, di dalam undang-undang cipta kerja (uuck) no. 6 tahun 2023, pasal 110a dan 110b, mengizinkan kebun sawit yang sudah ada di dalam kawasan hutan untuk tetap beroperasi.
namun ada persyaratan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang harus dipenuhi. dalam kurun waktu 3 tahun setelah berlakunya uuck.
jika tidak menyelesaikan izin usahanya dalam waktu 3 tahun, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa dicabutnya izin usaha dan denda.
baca juga:polemik pt abs dan pt jatropha solution, hasil pansus dprd bengkulu selatan bisa dilimpahkan ke aph
baca juga:cegah pengunjung mandi di sungai, polres seluma pasang garis polisi 
“baru-baru ini kita lihat juga pemerintah telah menerbitkan perpres no 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. semoga saja hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan proses investasi khususnya dibidang kehutanan,”sampainya.
meskipun sebenarnya disampaikan hefri, alih fungsi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit salah satu penyebab terjadinya degradasi bahan organik tanah, setelah 2 tahun pembukaan lahan dilakukan.
berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa kandungan c-organik maupun bahan organik pada tanah hutan cenderung tinggi. hal ini dikarenakan pada tanah hutan banyak terdapat akumulasi seresah dan sisa tanaman yang menumpuk di atas permukaan.
tidak hanya itu perkebunan sawit didalam kawasan hutan adalah main driver of deforestation atau pendorong utama terjadinya deforestasi.
baca juga:dlhk minta warga jangan buang sampah sembarangan, jalan tebing lubuk manau dipenuhi sampah
baca juga:kejari lebong lengkapi berkas jilid iii kur bri 
“maka dari itu perdagangan minyak crude palm oil (cpo) dipasar dunia saat ini perusahaan diwajibkan memiliki sistem perkebunan yang berkelanjutan, atau mengedepankan aspek lingkungan hidup. dengan dibuktikan telah mengantongi sertifikasi ispo (indonesian sustainable palm oil) dan ada juga yang sudah memiliki sertifikat rspo (roundtable on sustainable palm oil). dimana ini merupakan sertifikasi global untuk minyak sawit berkelanjutan,”tutupnya.
kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut mengaku beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l.
dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit. namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran.
“peran kami memang melakukan pengawasan, namun terkait bentuk usulan keterlanjuran itu menjadi kewenangan dinas lingkungan hidup kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu dan bpkh lampung yang tau seperti apa. yang pastinya sampai saat ini kami tidak tau seperti apa status lahan yang pernah kami datangi tersebut,”terangnya.
baca juga:sekda lebong pastikan akan lakukan sidak hari pertama asn masuk kerja 
baca juga:dalami dugaan honorer siluman, bupati teddy beri sinyal investigasi berkas seleksi pppk
aprin menyampaikan, jika memang lahan tersebut saat ini sudah legal digunakan perusahaan tersebut. seharunya manajemen memiliki surat permohonan pelepasan atau pinjam pakai kawasan.
sebagai dasar bawasanya memang ada upaya menjalankan kewajiban yang dilakukan pihak perusahaan. selain itu juga dlhk provinsi bengkulu juga tidak pernah menyampaikan informasi lanjutan terkait proses pengajuan bentuk keterlanjuran lahan tersebut ke kphp mukomuko.
“sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian.
waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini. dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,”beber aprin.
baca juga:tpp asn pemkab rejang lebong dibayarkan setelah libur lebaran
baca juga:pengelolaan wisata di kepahiang dikeluhkan pengunjung, masih minim fasilitas
sebelumnya, humas pt alno air ikan mukomuko zainal menjelaskan, manajemen pt alno telah melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran. yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023.
dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno.
“betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,”sampainya.
terpisah, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh meminta tim satgas penertiban kawasan hutan yang ada di provinsi bengkulu segera mengecek ada dugaan perkebunaan perusahaaan perkebunan masuk kedalam kawasan hutan.
sebab daerah lain saat ini sudah satgas sudah  bergerak melakukan penyelidikan hingga penyegelan lahan sawit yang masuk kedalam kawasan hutan. sebab tidak ada lagi yang toleransi, sesuai arahan presiden.
“ini fakta yang menarik jika benar, sehingga akan terungkap siapa saja yang membantu perusahaan tersebut bisa menggarap hingga ke kawasan hutan. namun tetap satgas kami minta segera turun pastikan kebenaranya, karena tidak ada lagi toleransi pengusulan keterlanjuran saat ini,”terangnya.
muslim menjelaskan,  satgas ini dibentuk diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan terkait ada pengerusakan hutan secara terang-terangan ini.
sehingga tidak menghilangkan kepercayaan publik atas kinerja pihak-pihak yang berwenang. karena meskipun selama ini sangat jelas penanganan kejahatan kehutanan di mukomuko, tidak mesti ada delik aduan atau laporan. penegak hukum yang serius masih belum terlihat dalam perkara tersebut, meskipun ada indikasi merugikan negara.
“jika nantinya ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau adanya grativikasi. tentu seluruhnya harus diminta pertanggungjawaban dihadapan hukum. agar hal serupa dapat memberikan efek jera, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara,”tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Jumat, 4 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan