Dalami Dugaan Honorer Siluman, Bupati Teddy Beri Sinyal Investigasi Berkas Seleksi PPPK

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 03 Apr 2025 - 21:46

Bupati Seluma Teddy Rahman Rahman, SE, MM memberi amanat apel--zulkarnain wijaya/rb

DPRD Seluma berharap agar Bupati Seluma selaku eksekutif, dapat segera membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas permasalahan ini.

Sehingga tidak ada lagi keluhan tenaga honorer yang merasa tidak mendapat keadilan, lantaran kalah saing dengan honorer siluman yang tiba tiba muncul menjelang seleksi PPPK.

Ini disampaikan Anggota Komisi I yang juga Ketua Bapemperda DPRD Seluma, Febrinanda Putra Pratama, SH.

Tim khusus ini bisa saja dibentuk dengan merekrut lingkup internal Pemkab Seluma, maupun bisa menggandeng DPRD Seluma untuk mempercepat pengusutan.

Karena saat ini, Komisi I DPRD Seluma telah menemukan banyak indikasi adanya honorer siluman yang lulus seleksi PPPK.

Nantinya tim ini diharapkan dapat bertugas melakukan verifikasi ulang seluruh berkas PPPK yang lulus seleksi PPPK tahap I maupun seleksi PPPK tahap II yang baru saja diumumkan hasil administrasinya.

"Dari DPRD Seluma tampaknya belum mampu untuk berjuang sendiri karena seperti yang diketahui pembentukan pansus saat ini belum ada kejelasan. Jika Pemkab Seluma ingin membuat tim, maka DPRD Seluma siap untuk kerjasama,"sampai Febrinanda.

Hingga saat ini DPRD Seluma telah merangkum hampir 150 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma yang daftar seleksi PPPK, terindikasi honorer siluman. Hal ini merupakan upaya penelusuran yang dilakukan Komisi I DPRD Seluma secara berjenjang sejak isu tenaga honorer siluman ini muncul pada Desember 2024 lalu.

Maka dari itu, DPRD Seluma meminta Bupati untuk menelusuri dan bertindak secara bijaksana untuk membatalkan pengangkatan mereka jika benar terbukti.

Jumlah ini merupakan akumulasi dari hasil seleksi PPPK tahap I sebanyak kisaran 100 orang, yang saat ini mereka sudah dalam tahap final dan menunggu pengangkatan.

dalami dugaan honorer siluman, bupati teddy beri sinyal investigasi berkas seleksi pppk                            koranrb.id - menyikapi dugaan honorer siluman di lingkungan kerjanya, bupati seluma, teddy rahman, se, mm beri sinyal akan ada investigasi mendalam untuk mengusutnya.
terutama bagi honorer siluman yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun anggaran 2024, baik tahap i maupun tahap ii yang tengah berjalan.
disampaikan bupati, nantinya tim investigasi yang diturunkan akan memverifikasi ulang berkas tenaga honorer yang ikut seleksi pppk tahap i dan ii.
jika nantinya dugaan yang selama ini ramai diperbincangkan ternyata terbukti, maka bupati tidak akan segan segan mengambil tindakan tegas, yakni membatalkan hasil seleksi pppk sehingga tidak akan mendapatkan sk pengangkatan.
baca juga:pengelolaan wisata di kepahiang dikeluhkan pengunjung, masih minim fasilitas
baca juga:arus lalu lintas curup-lubuklinggau sudah berjalan normal, sisa longsor sudah dibersihkan 
"rencananya memang demikian (investigasi,red), ini sebagai bentuk tindakan tegas dan timbulnya rasa keadilan kepada tenaga honorer yang lain, terutama yang memang telah mengabdi bertahun tahun,"tegas bupati teddy.
saat ini bupati teddy pun sudah kerap mendatangi organisasi perangkat daerah (opd) lingkungan pemkab seluma untuk "memantau" honorer siluman ini.
bupati mencoba menggali terkait siapa pejabat yang mencoba "bermain" dibalik layar atas banyaknya honorer siluman yang meresahkan.
bupati menegaskan tidak akan pandang bulu apabila nantinya didapat informasi valid, mengenai adanya pejabat yang terlibat dalam mengakomodir honorer siluman, tentunya akan diberikan tindakan tegas.
baca juga:arus lalu lintas curup-lubuklinggau sudah berjalan normal, sisa longsor sudah dibersihkan 
baca juga:wisatawan asal seluma tersengat ubur-ubur di pantai zakat
"akan kita telusuri juga siapa sebenarnya pejabat yang menjadi dalang dari honorer siluman, sanksi tegas tentu akan menanti, jangan coba bermain main,"pungkas bupati teddy.
polemik dugaan adanya honorer siluman yang lulus seleksi pppk ini memang telah menjadi sorotan khayalak luas.
dprd seluma berharap agar bupati seluma selaku eksekutif, dapat segera membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas permasalahan ini.
sehingga tidak ada lagi keluhan tenaga honorer yang merasa tidak mendapat keadilan, lantaran kalah saing dengan honorer siluman yang tiba tiba muncul menjelang seleksi pppk.
baca juga:ksop bersama pelindo mulai bergerak keruk alur pelabuhan
baca juga:larangan mandi pantai, menjadi perhatian serius pos pelayanan
ini disampaikan anggota komisi i yang juga ketua bapemperda dprd seluma, febrinanda putra pratama, sh.
tim khusus ini bisa saja dibentuk dengan merekrut lingkup internal pemkab seluma, maupun bisa menggandeng dprd seluma untuk mempercepat pengusutan.
karena saat ini, komisi i dprd seluma telah menemukan banyak indikasi adanya honorer siluman yang lulus seleksi pppk.
nantinya tim ini diharapkan dapat bertugas melakukan verifikasi ulang seluruh berkas pppk yang lulus seleksi pppk tahap i maupun seleksi pppk tahap ii yang baru saja diumumkan hasil administrasinya.
baca juga:agresif! berikut 4 fakta ilmiah gigitan ikan piranha
baca juga:terbesar di armenia! berikut 5 fakta unik danau sevan
"dari dprd seluma tampaknya belum mampu untuk berjuang sendiri karena seperti yang diketahui pembentukan pansus saat ini belum ada kejelasan. jika pemkab seluma ingin membuat tim, maka dprd seluma siap untuk kerjasama,"sampai febrinanda.
hingga saat ini dprd seluma telah merangkum hampir 150 tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma yang daftar seleksi pppk, terindikasi honorer siluman. hal ini merupakan upaya penelusuran yang dilakukan komisi i dprd seluma secara berjenjang sejak isu tenaga honorer siluman ini muncul pada desember 2024 lalu.
maka dari itu, dprd seluma meminta bupati untuk menelusuri dan bertindak secara bijaksana untuk membatalkan pengangkatan mereka jika benar terbukti.
jumlah ini merupakan akumulasi dari hasil seleksi pppk tahap i sebanyak kisaran 100 orang, yang saat ini mereka sudah dalam tahap final dan menunggu pengangkatan.
baca juga:jangan terkecoh, jalur keluar - masuk objek wisata kabawetan selama libur lebaran hanya 1 jalur 
baca juga:leher dibacok anak tiri, warga tanjung bunga sekarat
serta dari hasil seleksi administrasi pppk tahap ii yang diketahui adanya kisaran 50 orang yang merupakan honorer siluman, alias tidak bekerja menjadi tenaga honorer di lingkungan pemkab seluma selama 2 tahun terakhir. 
"kita dari komisi i memang menyoroti masalah ini sejak awal, terlebih lagi beberapa opd terkait memang merupakan mitra kami. saat ini kita juga sudah coba komunikasikan kepada bapak bupati dan beliau mengaku siap melakukan verifikasi ulang, kami harapkan agar mereka yang terbukti nanti, jangan diberikan sk atau batalkan saja pengangkatannya,"imbuh febrinanda.
menurut febrinanda, temuan temuan yang didapat mereka ini berdasarkan laporan masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan praktik curang dalam seleksi tersebut.
ia menegaskan bahwa beberapa peserta yang dinyatakan lulus administrasi diduga menggunakan berbagai cara ilegal, termasuk pemalsuan dokumen.
“beberapa di antaranya bahkan menggunakan pemberkasan palsu, seperti pemalsuan tanda tangan sekda seluma dalam surat keterangan aktif bekerja. ada juga yang diduga memanipulasi syarat tertentu agar bisa lulus administrasi,” ungkapnya.
ditambahkan wakil ketua i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos, para honorer siluman ini berasal dari berbagai sektor, seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga perangkat desa. namun, mayoritas ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan.
“yang paling banyak adalah guru di dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), lalu tenaga kesehatan, teknis, dan perangkat desa,” jelasnya.
diungkapkan samsul, salah satu celah yang dimanfaatkan oleh honorer siluman, terutama dalam seleksi pppk tahap i ini adalah pemalsuan dokumen administrasi. samsul menyebut, banyak dari mereka yang sebenarnya sudah tidak aktif sebagai honorer, tetapi tetap tercatat dalam database badan kepegawaian negara (bkn).
mereka juga bisa lolos karena melengkapi persyaratan dengan surat pertanggungjawaban mutlak (sptjm), yang seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak. samsul memastikan dprd seluma terus menelusuri kasus ini, terlebih karena pengangkatan resmi pppk diundur hingga maret 2026.
dengan waktu yang masih cukup panjang, samsul menegaskan bahwa mereka akan terus mengungkap nama-nama yang terlibat.
dprd berharap pemerintah kabupaten (pemkab) seluma bertindak untuk membersihkan seleksi pppk dari kecurangan, sehingga tenaga honorer yang benar-benar layak mendapatkan hak mereka tanpa tergeser oleh praktik curang.
“kami akan menyerahkan nama-nama honorer siluman ini kepada bupati seluma. pak bupati juga sudah memberikan sinyal tidak akan memproses pengangkatan honorer siluman,” pungkas samsul.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Jumat, 4 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan