Linmas Kembali Keluhkan Usulan Kenaikan Honor Tak Diakomodir

MUKOMUKO,KORANRB.ID – Meskipun keberadaannya menjadi ujung tombak keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di desa, namun kehadiran anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di Mukomuko masih jauh dari kata Sejahtera.

Terkesan minimnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko maupun pemerintah desa (Pemdes). 

Hampir setiap tahun Linmas mengeluh soal kecilnya honor yang diterima, yaitu sebesar Rp 200 ribu perbulan untuk satu anggota Linmas. 

Penetapan honor Linmas ini pun, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko. 

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Mukomuko, Jodi S.Pd. Dinas Satpol PP hampir setiap tahun menerima keluhan anggota Linmas soal kecilnya honor yang diterima. Serta meminta diusulkan, agar honor yang diterima bisa naik.

BACA JUGA:Warga Seluma Diringkus Polsek Selebar, Diduga Aniaya Pacar

BACA JUGA:Pemprov Lantik 6 Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Setda

"Kami sudah mendengar hal yang disampaikan mereka melalui bidang yang membawahinya. Hampir disetiap tahunnya keluhan soal honor mereka sangat kecil disampaikan, sehingga bisa menjadi pengusulan ditahun anggaran ditahun beruikutnya,” kata Jodi.

Selain itu juga Disampaikan Jodi, bukan hanya soal honor yang kecil, namun keluhan yang sama juga terkait tidak adanya biaya operasional Linmas dari alokasi dana desa (ADD), juga menjadi keluhan. 

Meskipun sebenarnya terkait biaya operasional Linmas disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh desa. 

Bahkan, ada juga anggota Linmas yang honornya justru masih dibawah dari surat keputusan Bupati. Dimana honor yang diterima hanya sebesar Rp 150 ribu perbulan. 

“Terkait permasalahan dana operasional untuk Linmas, karena kebutuhan operasional  banyak, maka desa yang lebih mengetahui seperti apa anggarannya,” ujarnya. 

Dengan kondisi itu, disampaikan Jodi, Dinas Satpol PP akan berupaya berjuang untuk mengajukan honor Linmas agar bisa naik. 

BACA JUGA:Final, Bupati Larang Randis Mudik Keluar Kabupaten