Masih Lemah, Tegakan Hukum Perambahan Hutan Mukomuko!

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 26 Mar 2025 - 22:38

Kawasan hutan yang berubah fungsi di Mukomuko.--firmansyah/rb

masih lemah, tegakan hukum perambahan hutan mukomuko!                            koranrb.id – penegakan hukum alih fungsi kawasan hutan negara yang ada di mukomuko oleh penyelenggara terkesan masih lemah.
meskipun sudah terang-terangan terjadi perambahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, namun sampai saat ini belum ada titik terang penanganan kasus oleh aparat penegak hukum.
ketua koalisi masyarakat menggugat (krm) bengkulu junaidi s.ap mengatakan, masyarakat harus mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum menyelesaikan persoalan perambahan kawasan hutan menjadi kebun sawit ilegal yang sudah menahun ini dapat diselesaikan.
jangan sampai oknum-oknum yang diduga mantan anggota dprd aktif dan non aktif yang menguasai kawasan hutan menjadi kebun sawit ilegal tetap tenang dengan usahanya yang jelas-jelas melanggar hukum. 
baca juga:berkas selesai, jaksa panggil anggota dprd kaur
baca juga:messi bikin inter miami semakin kaya, pendapatan naik berkali-kali lipat
“meskipun kita tahu yang tau batas kawasan hutan siapa, yang punya kewenangan juga siapa. namun ada baiknya kita tetap sedikit mempercayai mereka dapat menyelesaikan perkara ini,” sampai junaidi.
meski demikian masyarakat diminta tidak ikut menggarap kawasan hutan negara menjadi perkebunan kelapa sawit.
sebab kerusakan ekosistem akan hutan sangat dampaknya buruk bagi masyarakat mukomuko, dalam waktu yang cukup panjang.
selain itu tidak adanya keseriusan menyeret pelaku-pelaku pembukaan kawasan hutan menjadi kebun sawit ke hadapan hukum oleh penyelenggara negara. bukan menjadi dasar membuat warga mukomuko main hakim sendiri.
baca juga:mendag busan pantau harga dan pasokan bapok sepekan jelang lebaran
baca juga:2 negara asia lolos piala dunia 2026, timnas buka peluang: berikut hitung-hitungannya
“kita berharap masyarakat tidak semakin memperkeruh suasana. dengan ikut-ikuta membuka kawasan hutan. serta bertindak anarkis membakar atau mengusir orang-orang yang diduga membuka kebun sawit dikawasan hutan. meskipun tidak ada tindakan tegas dari penyelenggara  negara terhadap kasus ini,”kata 
dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si menyampaikan, penanganan alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntakan lain secara ilegal merupakan permasalahan serius, yang harus diselesaikan dari hulu ke hilir.
sebab selain setiap orang dituntut untuk menjaga kelestarian hutan, kebutuhan lahan yang semakin berkurang untuk berusaha juga menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. karena terus bertambahnya populasi manusia, sementara ketersedian lahan tidak bertambah.
“pemerintah harus segera merumuskan, bagaimana ekosistem dapat lestari, dan masyarakat masih bisa mendapatkan dengan keuntungan menjadi kelestarian kawasan hutan. sebab jika dibiarkan begitu saja, lambat laun bencana besar akan mengintai banyak pihak,”katanya.
baca juga:pelaku industri masih optimis di tengah kontraksi ekonomi 
baca juga:gugatan mantan bupati seluma ditolak, pemda seluma dapat kepastian hukum
hefri juga menyampaikan, dampak kerusakan kawasan hutan atau deforestation mulai dari banjir tanah longsor dan juga konflik satwa dan manusia. 
akan selalu menghantui masyarakat penyanggah kawasan hutan.
terkait pengelolaan kawasan hutan agar tetap lestari dengan menguntungkan masyarakat kementerian lingkungan hidup kehutanan (klhk) sudah banyak menyiapkan program-program yang sebenarnya bisa diusulkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“banyak sebenarnya program bagus untuk menjaga kawasan hutan ini, seperti hutan kemasyarakatan (hkm), perhutanan sosial (ps), begitu juga pemanfaatan kawasan hutan jasa lingkungan, dan masih banyak program lainya. namun tetap saja jika pemerintah daerah melek dan serius ingin menyelesaikan perkara tersebut,”bebernya.
baca juga:manajemen bencoolen mall bagikan 150 paket sembako untuk warga, salah satu program csr
baca juga:ratusan warga asal bali pawai ogoh-ogoh sambut nyepi
sebelumnya, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sialoho s.hut mengakui, meskipun sudah lebih dari satu kali mendampingi pihak kepolisian untuk melihat kebun sawit yang didalam kawasan hutan.
namun kphp mukomuko belum mendapatkan informasi, yang mengarah ke indentitas pemilik kebun sawit ilegal tersebut dan berapa luas hutan yang telah dirambah.
maka dari itu secara pastinya kphp mukomuko juga tidak tau. namun kalau adanya kebun sawit ilegal masuk ke kawasan hutan negara di mukomuko memang benar. sudah lebih dari setengah kawasan hutan berubah fungsi menjadi kebun sawit ilegal.
“kami belum ada mendapatkan informasi dari pihak kepolisian apakah sudah mengantongi nama pelaku. tapi kalau kebun sawit ilegal memang banyak yang berada didalam kawasan hutan tersebut,”sampai aprin.
baca juga:astra motor sosialisasi ke smkn 1 kota bengkulu, pelopor keselamatan dalam berkendara
baca juga: bupati rachmat serahkan lkpj tahun 2024: berharap dprd beri rekomendasi
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk). untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260. kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai.
adapun anggota dprd aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. beralih ke hpt air ipuh ll ada zmr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 27 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan