Gugatan Mantan Bupati Seluma Ditolak, Pemda Seluma Dapat Kepastian Hukum

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 26 Mar 2025 - 22:24

PH Pemkab Seluma, Hartanto bersama Kabag Hukum Setda Seluma, Nurpadlia saat mengikuti sidang.--zulkarnain wijaya/rb

gugatan mantan bupati seluma ditolak, pemda seluma dapat kepastian hukum                            koranrb.id – majelis hakim pengadilan negeri manna telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perdata yang diajukan oleh mantan bupati seluma, h. murman effendi, terhadap pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
dalam putusan tersebut, majelis hakim yang diketuai amelia putrina lumbantobing menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, memberikan kepastian hukum bagi pemkab seluma dalam perkara ini.
diketahui bahwa murman efendi sebelumnya menggugat pemkab seluma terkait dengan kesepakatan tukar menukar tanah yang dilakukan antara dirinya dengan mulkan tajumudin, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris daerah seluma dan mewakili pemerintah daerah.
dalam gugatannya, murman menilai pemkab seluma harus menepati kesepakatan tersebut dan menyerahkan tanah seluas 19 hektare kepadanya.
baca juga:ratusan warga asal bali pawai ogoh-ogoh sambut nyepi
baca juga:astra motor sosialisasi ke smkn 1 kota bengkulu, pelopor keselamatan dalam berkendara
menurutnya, tanah tersebut merupakan haknya yang diperoleh dari mekanisme tukar guling.
namun, pemkab seluma tidak melaksanakan penyerahan tanah tersebut, yang akhirnya berujung pada gugatan ke pengadilan.
menurut keterangan pengacara pemkab seluma, hartanto, sh, mh. majelis hakim menolak gugatan murman efendi karena kesepakatan tukar menukar tanah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.
“kesepakatan tersebut dibuat tanpa memenuhi prosedur yang benar, sehingga bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. selain itu, kesepakatan itu juga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata,” jelas hartanto.
baca juga: bupati rachmat serahkan lkpj tahun 2024: berharap dprd beri rekomendasi
baca juga:dugaan korupsi kur bri unit tes lebong: kejari diminta kembali dalami keterlibatan pihak lain
lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam hukum perdata, suatu perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. namun, dalam kesepakatan tukar menukar tanah ini, syarat objektif tidak terpenuhi.
“tanah yang diklaim oleh penggugat tidak memiliki sertifikat atas nama murman efendi, masih atas nama orang lain. selain itu, tidak ada kejelasan mengenai batas-batas tanah dan nilai tukar menukar yang sesuai dengan hasil penilaian panitia penaksir,” tambahnya.
dalam persidangan pun, saksi-saksi yang terlibat dalam proses tukar guling tersebut menyatakan bahwa kesepakatan itu hanya formalitas belaka. tidak ada tahapan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada saat itu.
selain itu, saksi juga menyebutkan bahwa tanah perkantoran pemkab seluma yang saat ini digunakan adalah hasil pembebasan lahan dari kabupaten bengkulu selatan pada tahun 2003. hal ini semakin menguatkan argumentasi bahwa kesepakatan tukar guling tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, khususnya terkait dengan objek perjanjian dan sebab yang halal.
baca juga:bupati huda khawatir wings air tak bertahan lama: harga tiket mahal
baca juga:aset pemkab, pemdes surati bupati seluma
dengan adanya putusan pengadilan ini, hartanto menegaskan bahwa pemkab seluma kini memiliki kepastian hukum untuk menentukan langkah selanjutnya.
“jika pengadilan memutuskan bahwa kesepakatan tukar menukar tanah itu sah, maka pemkab seluma tentu harus mematuhinya. namun, dalam kasus ini, pengadilan telah menyatakan bahwa kesepakatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga pemkab harus berpegang pada putusan tersebut agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
ia juga menambahkan bahwa pemkab seluma akan terus mempedomani aturan hukum yang berlaku dalam setiap kebijakan dan pengelolaan aset daerah, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“dengan adanya putusan ini, kami berharap tidak ada lagi polemik terkait tanah yang digunakan oleh pemkab seluma. keputusan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah ke depan,” tutup hartanto. 
baca juga:keindahannya jarang diketahui! berikut 5 fakta unik pegunungan asia tengah
baca juga:disnakantan rejang lebong perketat pengawasan peredaran daging, antisipasi daging tidak layak konsumsi
sementara itu, rb sudah mencoba menghubungi pengacara dari mantan bupati seluma, murman effendi yakni erwin sagitarius, namun belum ada tanggapan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 27 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan