Bupati M. Fikri Pangkas Birokrasi Berbelit, Ciptakan Layanan Mudah Diakses Masyarakat

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 23 Mar 2025 - 22:00

RAPAT: Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri, SE, MAP saat memimpin rapat bersama Kepala OPD waktu lalu.-foto: abdi/koranrb.id-

bupati m. fikri pangkas birokrasi berbelit, ciptakan layanan mudah diakses masyarakat                            curup – bupati rejang lebong, h. m. fikri, se, map menegaskan komitmennya mereformasi sistem pelayanan publik di kabupaten rejang lebong. langkah ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
salah satu kebijakan utama yang akan diterapkan adalah memangkas prosedur birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit dan memakan waktu lama. 
menurut bupati fikri, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan tidak terhambat oleh proses administratif yang kompleks.
"kita ingin masyarakat bisa mengurus berbagai kebutuhan administratif dengan lebih mudah dan cepat. tidak boleh ada lagi pelayanan yang lamban dan berbelit-belit. ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi warga rejang lebong," kata fikri.
ia berpandangan, pelayanan tentunya harus memberikan sebuah kemudahan yang ditawarkan, bukan malah menambah masalah baru.
baca juga:hari kelima pencarian di sungai, fadhli pelajar sd kota bengkulu yang tenggelam belum ditemukan
baca juga:kawal kerja pansus pt abs dan pt jatropha solution di dprd bengkulu selatan
"sistem yang ada akan kami evaluasi dan ubah agar lebih ringkas, tanpa mengurangi dari sisi legalitas dan kualitas pelayanan," jelas fikri.
sebagai salah satu contoh, pengurusan izin usaha. jika sebelumnya proses ini bisa memakan waktu berhari-hari hingga lebih dari sepekan, maka ke depan akan dipersingkat agar lebih cepat dan efisien.
"dengan reformasi ini diharapkan pelayanan publik di wilayah kabupaten rejang lebong bisa lebih baik," ungkap fikri.
untuk mewujudkan hal tersebut, pemkab rejang lebong akan menerapkan digitalisasi pelayanan, termasuk pengurusan administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan layanan kesehatan. 
"dengan sistem berbasis teknologi, diharapkan birokrasi bisa lebih ramping dan pelayanan lebih responsif," terang fikri.
baca juga:korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan lebong, penetapan tersangka ditarget usai lebaran, sidang tahun ini
baca juga:bpbd pastikan posko tetap operasi selama libur lebaran
selain itu, pemerintah daerah akan memaksimalkan mal pelayanan publik (mpp) sebagai pusat layanan terpadu dimana masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen dalam satu tempat. dengan adanya mpp, proses perizinan dan administrasi bisa lebih cepat serta bebas dari praktik pungutan liar.
reformasi ini juga akan didukung dengan peningkatan kualitas sdm aparatur sipil negara (asn), agar mereka lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan yang prima.
"kita ingin menciptakan pemerintahan yang melayani, bukan menyulitkan. dengan kerja sama semua pihak, saya yakin kita bisa mewujudkan sistem pelayanan publik yang lebih baik," tegas fikri.
dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat rejang lebong dapat merasakan manfaat langsung dari perubahan sistem pelayanan yang lebih modern dan efisien.
"tentunya, harapan kita akan pelayanan yang baik diberikan kepada masyarakat," harap fikri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 24 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan