Meski Dilantik Maret 2026, PPPK Tahap I Tetap Wajib Bertugas

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 10 Mar 2025 - 23:07

PELANTIKAN DITUNDA: Peserta tes PPPK Tahap I yang sudah dinyatakan lulus terpaksa ditunda pelantikannya hingga Maret 2026 mendatang. SANDI/RB--

Sehingga sampai dilantik sebagai PPPK nantinya, mereka tetap wajib bertugas sebagai tenaga non-ASN.

“Sehingga selagi belum dilantik sebagai PPPK, mereka tetap harus bertugas sebagai tenaga non-ASN,” terangnya.

Ditambahkannya, saat ini pemerintah daerah sudah merumahkan tenaga non-ASN tidak memenuhi syarat diangkat sebagai PPPK maupun PPPK Paruh waktu.

Sehingga tenaga non-Asn yang sudah dinyatakan lulus tersebut tidak diberhentikan sehingga mereka tetap wajib bertugas sebagai tenaga non-ASN.

“Mereka yang lulus sebagai PPPK dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK Paruh waktu tidak dirumahkan,” pungkas Muchsinin.

meski dilantik maret 2026, pppk tahap i tetap wajib bertugas                            koranrb.id – sesuai dengan keputusan badan kepegawaian negera (bkn), pelantikan 100 lebih pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi pppk tahap i baru akan dilantik 2 maret 2026 mendatang. 
meskipun mereka sudah dinyatakan lulus bahkan saat ini mereka yang dinyatakan lulus tersebut sudah tuntas melakukan pemberkasan pengajuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 
selain itu, pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara juga saat ini tengah melakukan tahapan terkait dengan seleksi pppk tahap ii yang saat ini tinggal menunggu jadwal pelaksanaan seleksi. 
kabid pengembangan sumberdaya badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) bengkulu utara, muchsinin azshabat menerangkan jika bkpsdm mengikuti keputusan terkait dengan jadwal pelantikan tersebut. 
baca juga:pasar murah dimulai, wabup kaur: semoga warga terbantu 
baca juga:ikm berkontribusi besar ciptakan lapangan kerja baru
berdasakan hasil rapat dengar pendapat antara bkn, kemenpanrb dan komisi ii dpr ri, maka pelantikan diundur hingga 2 maret 2026 mendatang. 
“kita juga sudah menerima surat edaran mengenai pelaksanaan seleksi dari kemenpan rb dan bkn, sehingga kita hanya melaksanakan sesuai dengan edaran tersebut,” terangnya. 
bukan hanya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengunduran pelantikan juga terjadi untuk tahapan pelaksanaan seleksi cpns 2024 yang juga sudah tuntas dilaksanakan. 
peserta tes cpns yang diumumkan dan dinyatakan lulus tersebut juga terpaksa ditunda untuk dilantik hingga oktober akhir tahun ini.
baca juga:perbup dana desa rampung, sebentar lagi bisa dicairkan
baca juga:gedung terbengkalai di bengkulu selatan semakin rusak
khusus untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, meskipun mereka sudah dinyatakan lulus sebagai pppk, namun mereka tetap harus bekerja sebagai tenaga non-asn sampai nantinya dilantik. 
peserta yang mengikuti dan dinyatakan seleksi tes pppk adalah mereka yang mereka yang bekerja sebagai tenaga non asn.
sehingga sampai dilantik sebagai pppk nantinya, mereka tetap wajib bertugas sebagai tenaga non-asn.
“sehingga selagi belum dilantik sebagai pppk, mereka tetap harus bertugas sebagai tenaga non-asn,” terangnya. 
baca juga:gedung terbengkalai di bengkulu selatan semakin rusak
baca juga:kemendag dan polri perkuat pengawasan distribusi minyakita
ditambahkannya, saat ini pemerintah daerah sudah merumahkan tenaga non-asn tidak memenuhi syarat diangkat sebagai pppk maupun pppk paruh waktu. 
sehingga tenaga non-asn yang sudah dinyatakan lulus tersebut tidak diberhentikan sehingga mereka tetap wajib bertugas sebagai tenaga non-asn.
“mereka yang lulus sebagai pppk dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu tidak dirumahkan,” pungkas muchsinin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 11 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan