Klaim Lahan yang Dimenangkan PT BNT, Polres Sarankan Warga Laporkan Penjual Lahan

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 10 Mar 2025 - 22:25

Polres Bengkulu Tengah saat menggelar mediasi terkait konflik kepemilikan lahan yang terjadi antara PT BNT dan warga bernama Rodi. --jeri/rb

KORANRB.ID - Polres Bengkulu Tengah pada hari Kamis, 6 Maret 2025 telah melaksanakan mediasi konflik lahan yang terjadi antara PT Bio Nusantara Teknologi (BNT) dengan warga, Rodi Hazoni.

Konflik ini terjadi karena warga tersebut mengklaim sebagai pemilik lahan di Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, padahal PT BNT sudah dinyatakan sebagai pemilik sah oleh negara dan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Kapolres Bengkulu Tengah, AKBP. Dedi Wahyudi, melalui Kabag Ops, AKP. Ridwan Siregar mengungkapkan, Polres Bengkulu Tengah menyarankan kepada pihak Rodi, untuk melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Bengkulu Tengah.

Agar persoalan ini bisa di proses oleh pihak Kepolisian.

Nanti pihak kepolisian akan menelusuri, siapa yang menjual lahan tersebut kepada Rodi dan apakah ada hak penjual tersebut menjualkan lahan tersebut kepada Rodi.

Kalau tidak ada haknya, berarti penjual tersebut sebagai tersangka dan Rodi sebagai korban.

“Kami menyarankan kepada saudara Rodi untuk melaporkan kejadian ini, karena saudara Rodi ini sebagai korban dalam kejadian ini. Kalau sudah melapor, maka tim Satreskrim Polres Bengkulu Tengah bisa menindaklanjuti semua ini,” ujarnya

Pihaknya menyarankan hal ini, karena saudara Rodi ini sebagai korban disini.

Kalau memang jual beli tersebut memang ada dan terjadi. Kemudian dalam mediasi ini sudah hadir langsung pihak Kejari Bengkulu.

Dari pernyataan Kejari Bengkulu sudah dijelaskan kalau pemenang lelang lahan tersebut adalah PT BNT. Kemudian proses lelang lahan tersebut juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

klaim lahan yang dimenangkan pt bnt, polres sarankan warga laporkan penjual lahan                            koranrb.id - polres bengkulu tengah pada hari kamis, 6 maret 2025 telah melaksanakan mediasi konflik lahan yang terjadi antara pt bio nusantara teknologi (bnt) dengan warga, rodi hazoni.
konflik ini terjadi karena warga tersebut mengklaim sebagai pemilik lahan di pondok kelapa kabupaten bengkulu tengah, padahal pt bnt sudah dinyatakan sebagai pemilik sah oleh  negara dan memiliki sertifikat hak milik (shm). 
kapolres bengkulu tengah, akbp. dedi wahyudi, melalui kabag ops, akp. ridwan siregar mengungkapkan, polres bengkulu tengah menyarankan kepada pihak rodi, untuk melaporkan kejadian ini ke satreskrim polres bengkulu tengah.
agar persoalan ini bisa di proses oleh pihak kepolisian. 
baca juga:sinyal mutasi pejabat pemkab mukomuko menguat, bupati huda tegaskan ini 
baca juga:genjot peningkatan pajak lampu jalan, dprd bengkulu utara datangi pemkot jambi 
nanti pihak kepolisian akan menelusuri, siapa yang menjual lahan tersebut kepada rodi dan apakah ada hak penjual tersebut menjualkan lahan tersebut kepada rodi.
kalau tidak ada haknya, berarti penjual tersebut sebagai tersangka dan rodi sebagai korban.
“kami menyarankan kepada saudara rodi untuk melaporkan kejadian ini, karena saudara rodi ini sebagai korban dalam kejadian ini. kalau sudah melapor, maka tim satreskrim polres bengkulu tengah bisa menindaklanjuti semua ini,” ujarnya
pihaknya menyarankan hal ini, karena saudara rodi ini sebagai korban disini.
baca juga:pelajari retribusi sutet dan bts, dprd bengkulu utara datangi kota payakumbuh 
baca juga:bupati rejang lebong minta inspektorat panggil dan sanksi 2 lurah bolos kerja
kalau memang jual beli tersebut memang ada dan terjadi. kemudian dalam mediasi ini sudah hadir langsung pihak kejari bengkulu.
dari pernyataan kejari bengkulu sudah dijelaskan kalau pemenang lelang lahan tersebut adalah pt bnt. kemudian proses lelang lahan tersebut juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
jadi terkait eksekusi replanting yang akan dilaksanakan oleh pt bnt, sepenuhnya diserahkan ke pt bnt. 
sedangkan, rodi, warga yang mengklaim lahan tersebut miliknya hanya memiliki dasar akta jual beli yang ditandatangani oleh kepala desa pada tahun 2022.
“dari mediasi semuanya sudah jelas, bahwa kejari bengkulu telah melaksanakan lelang lahan tersebut dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. dalam lelang tersebut pt bnt yang jadi pemenangnya, makanya lahan tersebut sah milik pt bnt,” ujarnya.
baca juga:ketua dprd bengkulu utara bersama bupati dan fkpd safari ramadan di tap 
baca juga:diskantan rejang lebong ajukan bantuan vaksin jembrana, 16 sapi sudah terjangkit
sementara itu, kuasa hukum rodi, sasriponi bahrin ranggolawe, s.ag, sh, mh mengatakan, kliennya membeli lahan tersebut berkisar rp 800 jutaan.
yang mana klien saya tersebut membeli lahan tersebut  dari muhammad masrurik pada tahun 2022 lalu.
“klien saya telah membeli lahan tersebut senilai rp 800 juta kepada masrurik, yang dibuktikan dengan akta jual beli dan ditandatangani oleh kades serta para saksi," sampainya. 
menurutnya, berdasarkan keterangan salah satu saksi yang menandatangani akta jual beli itu, masrurik merupakan seseorang yang memiliki surat kuasa jual beli dari sunyoto sang pemilik tanah.
baca juga:2 mantan gubernur bersatu menangkan suryatati-ii di pilkada ulang bengkulu selatan 
baca juga:29 asn eselon 2 dan 3 belum lapor lhkpn, inspektorat beri peringatan
"salah satu saksi menyebut, bahwa ada surat kuasa jual beli dengan masrurik ini. tapi saya hingga saat ini belum melihat surat tersebut secara pasti," ucapnya.
dengan kejadian ini, pihaknya pihaknya akan melakukan gugatan perdata dan pidana terkait lahan tersebut.
sebab pihaknya tak terima dengan kejadian ini dna kliennya sudah menjadi korban dalam kejadian ini. 
“kami akan melakukan gugatan perdata terhadap kasus ini dan juga melayangkan gugatan pidana terhadap pt bio yang melakukan perusakan lahan, padahal lahan ini masih berstatus sengketa," pungkasnya.
baca juga:pemkab rejang lebong akan pekerjakan kembali 1.500 thl masuk database bkn
baca juga:dana bos sd dan smp di lebong belum cair, penjelasan plt kepala disdikbud 
dalam mediasi yang telah dilaksanakan pada pekan lalu, kepala kejari (kajari) bengkulu dr. ni wayan sinaryati, sh, mh melalui kasi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti kejari bengkulu, marjek ravilo, sh, mh memaparkan, pihaknya hadir dalam mediasi ini sebagai pihak yang melakukan lelang terhadap aset yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana suyoto pada tahun 2016/2017. 
memang aset yang dimiliki terpidana ini, salah satunya berada di kawasan kabupaten bengkulu tengah. maka dari itu pihaknya didampingi badan pemulihan aset kejaksaan agung, melakukan proses, melalui plotting bersama kantor pertanahan terkait aset yang dimiliki oleh terpidana suyoto. 
selanjutnya, pihaknya lakukan lelang melalui kpknl. proses lelang sudah selesai dan pemenangnya adalah pt bnt. namun didalam perjalanannya ternyata masih ada klaim dari masyarakat terhadap lahan yang dilelang tersebut. 
“proses lelang sudah selesai dan pemenangnya pt bnt. namun dalam perjalanannya ternyata masih ada klaim dari masyarakat, makanya disini terjadi sedikit problem dan kami hadir untuk menjelaskan,” sampainya 
apa yang sudah kejaksaan lakukan pada saat ini sudah selesai. mulai dari tahapan persidangan tindak pidana korupsinya, sidang tipikornya, hingga sampai pelelangan aset terhadap terpidana yang dijadikan sebagai uang pengganti terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh terpidana. 
hasil lelang lahan ini sudah kejari bengkulu setorkan menjadi penerimaan negara bukan pajak (pnbp) kejaksaan ditahun 2024. luas lahan yang dimiliki terpidana di kabupaten bengkulu tengah ini sebanyak 15 hamparan. 
yang mana setiap hamparannya memiliki luas mencapai 2 hektare.
namun dari 30 hamparan tersebut, 15 hamparan ini, yang menjadi polemik sekitar 7 hamparan. 
“pada dasarnya kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan sebaik-baiknya. kami juga berharap semoga persoalan ini ada titik temunya,” sampainya. 
diberitakan rb sebelumnya, pt (bnt) dinyatakan mempunyai hak sebagai pemilik atas 15 sertifikat hak milik (shm) di kecamatan pondok kelapa kabupaten bengkulu tengah.
meskipun sudah dinyatakan sebagai pemilik sah oleh negara berdasarkan hasil pemenang lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bengkulu, namun belakangan ada oknum warga yang mengklaim memiliki 7 lahan tersebut. 
dikonfirmasi, penasihat hukum pt bio nusantara teknologi, sultan syahril, sh, mh mengatakan telah mendapat informasi ada oknum warga mengklaim 7 lahan dari 15 shm yang telah dimiliki pt bio nusantara teknologi. namun setelah dikroscek, oknum warga tersebut tidak memiliki dokumen resmi seperti shm. 
oknum warga tersebut diketahui hanya memiliki dokumen jual beli, bukan shm. "tidak mungkin sertifikat atau shm pemenang lelang yang sudah diakui oleh negara kalah dengan selembar jual beli," kata sultan. 
dijelaskan sultan, pada bulan februari 2024 pt bio nusantara teknologi mengikuti lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bengkulu atas 15 shm di pondok kelapa bengkulu tengah. hasilnya, pt bio nusantara teknologi dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas 15 shm tersebut.
risalah lelang tertuang dalam nomor: 34/05.01/2024 kementerian keuangan ri ditjend kekayaan negara kanwil djkn lampung dan bengkulu, kpkln bengkulu. 
menurut peraturan shm adalah singkatan dari sertifikat hak milik, yaitu dokumen yang menunjukkan kepemilikan  tanah dan bangunan tertinggi di indonesia. shm memiliki kekuatan hukum tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.
sertifikat hak milik (shm) telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (uupa). shm juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah (ppat). 
undang-undang nomor 5 tahun 1960 pasal 20 uupa menjelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
lalu pasal 20 hingga 27 uupa menjelaskan bahwa pemegang hak milik dapat menguasai tanah dan/atau bangunan tersebut secara penuh tanpa batas waktu. 
selanjutnya peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998. pp ini memberikan kewenangan kepada pejabat pembuat akta tanah (ppat) untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah.
kpknl secara hukum dan peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan yang jelas. kpknl merupakan instansi vertikal di bawah direktorat jenderal kekayaan negara (djkn) kementerian keuangan. adapun salah satu tugas dan fungsi kpkln adalah melaksanakan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif. adapun regulasi terkait kpknl (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang) yakni peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 122 tahun 2023, pmk nomor 93/pmk.06/2010, dan pmk nomor 102/pmk.01/2008. 
menurut sultan, sangat tidak mungkin lahan yang dilelang oleh negara melalui kpknl bengkulu ilegal. apalagi sampai dimiliki oleh pihak-pihak lain. 
"jadi berdasarkan lelang kpkln, kami dinyatakan sebagai pihak yang sah memiliki lahan 15 shm itu. mustahil kalau negara sampai mengakui atau menerbitkan 2 shm atas lahan yang sama. dan sangat mustahil bila negara melalui kpkln melelang lahan yang sudah ada pemiliknya," tukas sultan.
untuk memenangkan lelang tersebut, menurut sultan, pt. bio nusantara teknologi mempunyai proses yang panjang.
bahkan sebelum dilakukan lelang oleh negara, tim pengadilan negeri, kejaksaan telah melakukan survei lokasi guna untuk melaksanakan putusan pengadilan. 
"kami baru tahu setelah ada lelang ada oknum warga yang mengklaim memiliki lahan atas 7 shm itu. padahal tidak memiliki dasar hukum yang jelas," ungkap sultan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 14 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan