Perambahan Hutan Mukomuko, Jangan Hanya Usut Perambah Skala Kecil

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 09 Mar 2025 - 22:41

Perambahan hutan di Mukomuko semakin parah. --firmansyah/rb

KORANRB.ID - Masih abu-abunya pengusutan kasus kejahatan kehutanan yang merubah kawasan hutan negara menjadi kebun sawit ilegal di Mukomuko.

Diduga dilakukan oknum anggota DPRD aktif dan mantan anggota DPRD serta pejabat dan mantan pejabat.

Ketua Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu Eddy Masyuri meminta semua pihak yang memiliki kewenangan dalam pengungkapan kasus ini dapat berkerja maksimal mengungkap perkara ini, dengan tidak menitikberatkan atau hanya mengusut perambah skala kecil.

“Kalau perkara kebun sawit di kawasan hutan Mukomuko saya tahu betul, ini bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki modal. Tapi orang-orang yang memiliki relasi kuat dan modal kuat, maka dari itu bisa dilakukan secara terang-terangan dan tidak tersentuh tindakan kejahatannya,” kata Eddy.

Eddy mengtakan, APH yang sudah bergerak mengusut perkara ini diharapkan tidak mengusut pemiliki kebun sawit ilegal yang dari masyarakat saja.

Namun juga mengusut tindakan kejahatan yang dilakukan pejabat dan mantan pejabat Mukomuko tersebut. Sehingga publik tidak meragukan lagi bawasanya hukum tidak tumpul ke atas tajam ke bawah.

Sebab sangat jelas berdasarkan SK menteri kehutanan no 36 tahun 2025, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan, namun tidak memiliki izin atau proses izin ditolak perlu dilakukan penertiban secepatnya. Sesuai Perpres no 5 tahun 2025.

“Yang pastinya adanya gonjang ganjing pengusutan sawit dalam kawasan hutan ini, akan mempengaruhi nilai jual CPO. Sebab pembelian CPO sawit Indonesia, di Eropa harus memiliki sistem perkebunan berkelanjutan mengedepankan kelestarian lingkungan,”sampainya.

Terpisah, Praktisi Hukum Bengkulu Muslim Chaniago SH, MH. Menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan pelaku tindak pidana, karena jelas Indonesia merupakan negara hukum.

Bukan negara kekuasaan, sehingga apapun bentuk kejahataannya dan siapapun yang terlibat tidak ada alasan untuk dibenarkan dari jeratan hukum, semua harus diproses.

perambahan hutan mukomuko, jangan hanya usut perambah skala kecil                            koranrb.id - masih abu-abunya pengusutan kasus kejahatan kehutanan yang merubah kawasan hutan negara menjadi kebun sawit ilegal di mukomuko.
diduga dilakukan oknum anggota dprd aktif dan mantan anggota dprd serta pejabat dan mantan pejabat.
ketua aliansi petani sawit provinsi bengkulu eddy masyuri meminta semua pihak yang memiliki kewenangan dalam pengungkapan kasus ini dapat berkerja maksimal mengungkap perkara ini, dengan tidak menitikberatkan atau hanya mengusut perambah skala kecil.
“kalau perkara kebun sawit di kawasan hutan mukomuko saya tahu betul, ini bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki modal. tapi orang-orang yang memiliki relasi kuat dan modal kuat, maka dari itu bisa dilakukan secara terang-terangan dan tidak tersentuh tindakan kejahatannya,” kata eddy.
baca juga: awas! uang bansos di rekening bisa ditarik kembali kemensos
baca juga: bupati bengkulu utara arie temui calon investor pelabuhan, peluang dipastikan di atas rp1 triliun
eddy mengtakan, aph yang sudah bergerak mengusut perkara ini diharapkan tidak mengusut pemiliki kebun sawit ilegal yang dari masyarakat saja.
namun juga mengusut tindakan kejahatan yang dilakukan pejabat dan mantan pejabat mukomuko tersebut. sehingga publik tidak meragukan lagi bawasanya hukum tidak tumpul ke atas tajam ke bawah.
sebab sangat jelas berdasarkan sk menteri kehutanan no 36 tahun 2025, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan, namun tidak memiliki izin atau proses izin ditolak perlu dilakukan penertiban secepatnya. sesuai perpres no 5 tahun 2025.
“yang pastinya adanya gonjang ganjing pengusutan sawit dalam kawasan hutan ini, akan mempengaruhi nilai jual cpo. sebab pembelian cpo sawit indonesia, di eropa harus memiliki sistem perkebunan berkelanjutan mengedepankan kelestarian lingkungan,”sampainya.
baca juga:guru non-asn akan dirumahkan, bengkulu utara bakal kekurangan guru
baca juga:permudah masyarakat seluma urus adminduk, cukup temui perangkat desa dan kelurahan
terpisah, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh. menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan pelaku tindak pidana, karena jelas indonesia merupakan negara hukum.
bukan negara kekuasaan, sehingga apapun bentuk kejahataannya dan siapapun yang terlibat tidak ada alasan untuk dibenarkan dari jeratan hukum, semua harus diproses.
sebab pembrantasan tindak pidana atau kejahatan kehutanan merupakan bagian bentuk patriotisme seorang aparat penegak hukum (aph) kepada bangsa dan tanah air.
“kalau memang aph sudah turun melakukan pengecekan kebun-kebun sawit yang berada di kawasan hutan di mukomuko untuk mengetahui pemiliknya. tentu masyarakat berharap penyelidikan dilakukan secara objektif dan terbuka,” kata muslim. 
baca juga:kemenag imbau masyarakat seluma utamakan bayar zakat fitrah dengan beras
baca juga:kasus ispa meroket di awal 2025, warga seluma diminta waspada
sebab dikatakan muslim, kerusakan hutan negara yang dilakukan dengan terang-terangan, dan disulap menjadi kebun sawit di mukomuko.
sudah lama dinantikan dan diamati masyarakat agar aph bisa membuat para pelanggar hukum di mukomuko ini. tidak merasa nyaman melakukan pelanggaran hukum tersebut.
“yang pastinya masyarakat mengamati jalannya pengungkapan kasus ini. tidak hanya itu, ini berkaitan kepercayaan publik, dan kami sangat yakin aph sangat mampu menyeret pelaku-pelaku kejahatan kehutanan di mukomuko ini ke dapan hukum,” sampainya.
muslim juga menyampaikan, bawasanya aktor-aktor besar pemodal perkebunan sawit ilegal dikawasan hutan negara di mukomuko ini.
baca juga:petani selagan raya kembali keluhkan pasokan air irigasi
baca juga:update terbaru calon jemaah haji di mukomuko, daftar haji 2025 berangkat 2052
sudah dapat dikatagorikan mafia, atau musuh besar negara. sebab tidak mungkin aktor besar ini bisa merubah fungsi kawasan hutan secara terang-terangan.
dengan tidak melibatkan banyak pihak tanpa tersentuh instansi oleh yang menaungi hingga aph dalam waktu yang cukup lama, tentu sangat kokoh jaringan tersebut.
“kenapa kita bilang kejahatan kehutanan di mukomuko ini adalah perkara besar atau kejahatan tingkat tinggi yang tidak boleh ditoleransi. sebab dampak yang dirasa tidak hanya pada masyarakat sekitar melainkan seluruh makhluk hidup. dalam jangka waktu yang sangat panjang,”tandasnya.
terpisah, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sialoho s.hut mengatakan, meskipun sudah lebih dari satu kali mendampingi pihak kepolisian untuk melihat kebun sawit yang didalam kawasan hutan.
baca juga:menu mbg siswa di mukomuko saat ramadan tuai kritik, kepala sppg: penyesuaian, makanan yang dibagikan tahan
baca juga:dewan minta pemerintah buka akses internet seluruh bengkulu utara 
namun kphp mukomuko belum mendapatkan informasi, yang mengawarah ke indentitas pemilik kebun sawit ilegal tersebut dan berapa luas hutan yang telah dirambah. maka dari itu secara pastinya kphp mukomuko juga tidak tau.
namun kalau adanya kebun sawit ilegal masuk ke kawasan hutan negara di mukomuko memang benar. sudah lebih dari setengah kawasan hutan berubah fungsi menjadi kebun sawit ilegal.
“kami belum ada mendapatkan informasi dari pihak kepolisian apakah sudah mengantongi nama pelaku. tapi kalau kebun sawit ilegal memang banyak yang berada didalam kawasan hutan tersebut,” sampai aprin.
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk).
untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260.
kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai. 
adapun anggota dprd aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami.
kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. beralih ke hpt air ipuh ll ada zmr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 10 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan