Tenaga Non ASN Dirumahkan, Dewan Bengkulu Utara Minta Pastikan Tidak Ada Kekurangan Guru

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 09 Mar 2025 - 21:58

Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara Hasdiansyah yang meminta adanya evaluasi pada pejabat daerah --shandy/rb

“Karena selama ini selama ini jumlah tenaga pendidik atau guru di Bengkulu Utara ini juga masih banyak dari tenaga non ASN,” terangnya.

Ia khawatir jika pemberhentian ini dilakukan maka akan terjadi kekurangan guru yang bisa berdampak pada ketimpangan status pendidikan di kecamatan-kecamatan.

Selama ini Pendidikan di Bengkulu Utara memang lebih banyak dicukupi dengan guru non ASN baik itu yang dibayar masing-masing oleh sekolah maupun oleh APBD diantaranya Guru Bantu Daerah.

Namun diantara guru-guru tersebut masih ada yang berstatus lulusan SMA atau memang tidak memenuhi syarat jangka waktu kerja sebagai tenaga non ASN.

“Mereka yang tidak masih dalam pangkalan data BKN ini tidak memenuhi syarat sebagai PPPK Paruh waktu, dan mereka masuk dalam data tenaga non ASN yang dirumahkan,” terangnya.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan benar-benar menghitung jumlah kebutuhan guru di Bengkulu Utara dan jumlah tenaga guru PNS maupun PPPK dan PPPK Paruh waktu yang nantinya akan bertugas.

Sehingga bisa diketahui apakah jumlah guru PNS, PPPK dan PPPK Paruh waktu bisa memenuhi kebutuhan guru di Bengkulu Utara.

“Nanti akan didapatkan berapa jumlah kekurangan guru jika memang terjadi kekurangan guru,” katanya.

Ia bjuga menegaskan jika memang kekurangan guru bisa terjadi, maka ia mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kemenpan RB.

Hal ini tekait kemungkinan adanya kebijakan yang bisa diberikan pada BEngkulu Utara untuk sementara tetap menggunakan tenaga non ASN tersebut.

“Kami dari Komisi I juga akan mendampaingi pemerintah daerah jika harus melakukan audiensi ke Kemenpanrb,” pungkas Hasdiansyah.

tenaga non asn dirumahkan, dewan bengkulu utara minta pastikan tidak ada kekurangan guru                             koranrb.id - saat ini seluruh pemerintah tengah melakuklan perumahan bagi tenaga non asn atau honorer.
tenaga non asn yang harus dirumahkan atau diberhentikan tersebut adalah mereka yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
namun poerumahan tenaga  non asn tersebut bukan hanya dilakukan pada tenaga administrasi, sopir maupun petugas kebersihan dan satpam. 
pemutusan hubungan kerja ini juga diberlakukan pada guru yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu. 
baca juga:dewan bengkulu utara dorong beasiswa untuk anak kurang mampu dan prestasi 
baca juga:680 lolos administrasi seleksi pppk tahap ii belum tenang, bkd pdm kepahiang beri keterangan ini 
ketua komisi i dprd bengkulu utara hasdiansyah meminta hal ini harus benar-benar dipetakan oleh pemerintah daerah.
pasalnya, pemberhentian tenaga non asn yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pppk paruh waktu tersebut adalah atruan dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb).
sehingga mau tidak mau keputusan tersebut harus diikuti oleh pemerintah daerah. 
“kecuali jika memang ada kebijakan baru yang diperbolehkan oleh kemenpan rb sehingga bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan,” terangnya. 
baca juga:partai nasdem usung suryatati di psu bengkulu selatan 
baca juga:bupati bengkulu utara arie lengkapi fasilitas pasar rp110 miliar, pedagang tempati gratis sementara
ia menerangkan jika dilakukan pemberhentian bagi seluruh tenaga non asn yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu. maka besar kemungkinan akan terjadi kekurangan guru di bengkulu utara.
tak hanya guru pemberhentian tersebut dilakukan juga pada tenaga administrasi di sekolah-sekolah.
“karena selama ini selama ini jumlah tenaga pendidik atau guru di bengkulu utara ini juga masih banyak dari tenaga non asn,” terangnya.
ia khawatir jika pemberhentian ini dilakukan maka akan terjadi kekurangan guru yang bisa berdampak pada ketimpangan status pendidikan di kecamatan-kecamatan.
baca juga:3 opd belum cairkan tpp, utang tpp 2024 akhirnya dibayar
baca juga:pemberhentian terpidana kasus korupsi retribusi tka tunggu rekomendasi bkn
selama ini pendidikan di bengkulu utara memang lebih banyak dicukupi dengan guru non asn baik itu yang dibayar masing-masing oleh sekolah maupun oleh apbd diantaranya guru bantu daerah. 
namun diantara guru-guru tersebut masih ada yang berstatus lulusan sma atau memang tidak memenuhi syarat jangka waktu kerja sebagai tenaga non asn. 
“mereka yang tidak masih dalam pangkalan data bkn ini tidak memenuhi syarat sebagai pppk paruh waktu, dan mereka masuk dalam data tenaga non asn yang dirumahkan,” terangnya. 
ia meminta dinas pendidikan dan kebudayaan benar-benar menghitung jumlah kebutuhan guru di bengkulu utara dan jumlah tenaga guru pns maupun pppk dan pppk paruh waktu yang nantinya akan bertugas.
baca juga:realisasi program peminjaman mobil pengantin usai lebaran
baca juga:pemkab bengkulu tengah tidak bisa bayar gaji honorer
sehingga bisa diketahui apakah jumlah guru pns, pppk dan pppk paruh waktu bisa memenuhi kebutuhan guru di bengkulu utara. 
“nanti akan didapatkan berapa jumlah kekurangan guru jika memang terjadi kekurangan guru,” katanya. 
ia bjuga menegaskan jika memang kekurangan guru bisa terjadi, maka ia mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan badan kepegawaian negara (bkn) atau kemenpan rb. 
hal ini tekait kemungkinan adanya kebijakan yang bisa diberikan pada bengkulu utara untuk sementara tetap menggunakan tenaga non asn tersebut. 
“kami dari komisi i juga akan mendampaingi pemerintah daerah jika harus melakukan audiensi ke kemenpanrb,” pungkas hasdiansyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 10 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan