Polisi Sudah Kantongi Data Seluruh Tambak Udang, Pemeriksaan Dipastikan Tetap Berlanjut!

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 06 Mar 2025 - 22:45

Salah satu tambak udang di Kaur Selatan mulai beroperasi --Rusman Aprizal/RB

"Hasil temuan sudah kita naikan, tapi belum ada kelanjutan tampaknya masih menunggu keputusan dari Bupati ," sampainya.

Bambang mengaku, pihak DLH sifatnya hanya memberikan laporan kepada pimpinan. Untuk kebijakan atau keputusan yang akan di ambil terkait dengan Tambak-tambak udang ini, masih menunggu keputusan resmi dari Bupati.

Akan tetapi hasil temuan dari mereka nanti akan di unggah ke OSS, artinya tambak yang tidak taat akan mendapatkan sanksi administrasi dalam laporan izin mereka di OSS.

"Yang sudah pasti tambak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, bakal mendapatkan teguran atau sanksi di akun OSS mereka," tukasnya.

Sebagai informasi, sejak tahun 2024 yang lalu, Pemkab Kaur berhenti menarik Pendapatan Retribusi Daerah (PAD) dari sektor tambak udang.

Hal ini lantaran, di tahun 2024 yang lalu Undang-undang nomor I Tahun 2022 telah berlaku dan disana tertulis bahwa tidak ada kewenangan lagi dari Pemkab untuk menarik retribusi dari sektor tambak udang.

Artinya semua kewenangan tambak udang vaname di Kabupaten Kaur telah k mbali ke pusat dan Pemakab Kaur tidak berhak lagi mengambil retribusi PAD dari sana. Padahal sejak tahun 2021 hingga tahun 203 PAD dari sektor tambak udang merupakan yang terbesar untuk Kabupaten Kaur sekitar Rp 600 juta per tahun nya.

polisi sudah kantongi data seluruh tambak udang, pemeriksaan dipastikan tetap berlanjut!                             koranrb.id - tim penyidik tipidter satreskrim polres kaur memastikan, bahwa data seluruh tambak udang yang ada di kabupaten kaur telah mereka kantongi.
termasuk juga dengan data, hasil temuan tambak-tambak udang yang tidak taat dokumen ukl-upl dari dinas lingkungan hidup (dlh) di tahun 2024 yang lalu. 
artinya, tim penyidik memastikan bahwa proses penyelidikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tambak-tambak udang yang ada di kabupaten kaur akan terus berlanjut.
meskipun belum ada lagi tambahan tambak udang yang diperiksa oleh tim, namun dalam waktu dekat ini tambak udang di wilayah pantai pengubaiyan dan cukoh akan menjadi target pemeriksaan langsung ke lokasi oleh tim.
baca juga:mediasi di polres bengkulu tengah: lahan sah milik pt bnt
baca juga:mediasi di polres bengkulu tengah: lahan sah milik pt bnt
kapolres kaur akbp yuriko fernanda, sh, s.ik, mh, melalui kasat reskrim akp todo rio tambunan, s.th, m.th disampaikan kanit tipidter satreskrim polres kaur ipda rendi saputra sh, mengatakan, bahwa sekarang mereka telah mengantongi seluruh data tambak udang yang masih aktif di kabupaten kaur. pemeriksaan dugaan pelanggaran pasti akan mereka lakukan, karena surat perintah (sprint) langsung dari kapolres sudah keluar dan hasil laporan seluruh tambak harus diserahkan. 
"data seluruh tambak telah kita kantongi, semua pasti diperiksa. karena sudah ada perintah langsung dari kapolres," ucapnya. 
dijelaskan rendi, saat ini penanganan perkara dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tambak-tambak udang di kabupaten kaur sudah masuk ke tahapan penyelidikan.
artinya pemeriksaan yang mereka lakukan masih sangat bersifat rahasia untuk menghindari intervensi. jika nanti setelah semua tambak selesai di periksa, dan ada temuan tindakan pelanggaran maka akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. 
baca juga:102 kpm belum terima bansos pkh dan bpnt, dinsos ungkap penyebabnya
baca juga:pembangunan infrastruktur mukomuko tahun ini nihil, pekerja konstruksi kehilangan pekerjaan
"kalau ada temua pasti akan ditertibkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti yang telah di perintahkan oleh pimpinan," tegasnya. 
sementara itu, kepala dinas lingkungan hidup (dlh) kaur melalui sekretaris dlh kaur bambang trio irawan, sstp, m.si, mengatakan hasil temuan tim pejabat pengawas lingkungan hidup (pplh) beberapa waktu yang lalu sudah dinaikan ke pimpinan dalam hal ini bupati kaur sudah cukup lama. namun sampai dengan saat ini memang belum ada lanjutan dari laporan tersebut, kemungkinan masih menunggu bupati. 
"hasil temuan sudah kita naikan, tapi belum ada kelanjutan tampaknya masih menunggu keputusan dari bupati ," sampainya. 
bambang mengaku, pihak dlh sifatnya hanya memberikan laporan kepada pimpinan. untuk kebijakan atau keputusan yang akan di ambil terkait dengan tambak-tambak udang ini, masih menunggu keputusan resmi dari bupati.
baca juga:jelang pilkada ulang bengkulu selatan, 7 bintang bertarung di golkar
baca juga:jelang lebaran, dana sertifikasi 1.539 guru dibayar
akan tetapi hasil temuan dari mereka nanti akan di unggah ke oss, artinya tambak yang tidak taat akan mendapatkan sanksi administrasi dalam laporan izin mereka di oss. 
"yang sudah pasti tambak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, bakal mendapatkan teguran atau sanksi di akun oss mereka," tukasnya. 
sebagai informasi, sejak tahun 2024 yang lalu, pemkab kaur berhenti menarik pendapatan retribusi daerah (pad) dari sektor tambak udang.
hal ini lantaran, di tahun 2024 yang lalu undang-undang nomor i tahun 2022 telah berlaku dan disana tertulis bahwa tidak ada kewenangan lagi dari pemkab untuk menarik retribusi dari sektor tambak udang. 
artinya semua kewenangan tambak udang vaname di kabupaten kaur telah k mbali ke pusat dan pemakab kaur tidak berhak lagi mengambil retribusi pad dari sana. padahal sejak tahun 2021 hingga tahun 203 pad dari sektor tambak udang merupakan yang terbesar untuk kabupaten kaur sekitar rp 600 juta per tahun nya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan