Bupati Lebong Segera Bahas Persiapan Pilkades 66 Desa Bersama DPRD, Dinas PMD Butuh Rp4,5 Miliar

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 04 Mar 2025 - 23:40

JELASKAN: Bupati Lebong, H.Azhari, SH., MH didampingi Wakil Bupati, Bambang Agus Suprabudi, S.Sos., M.Si, saat menjelaskan persiapan Pilkades 2025--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

bupati lebong segera bahas persiapan pilkades 66 desa bersama dprd, dinas pmd butuh rp4,5 miliar                             lebong,koranrb.id – bupati lebong, h. azhari, sh., mh akan segera membahas persiapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 66 desa. pembahasan akan digelar bersama unsur pimpinan di dprd lebong. 
banyak hal yang akan dibahas bupati lebong bersama unsur pimpinan dprd lebong, salah satunya mengenai anggaran pilkades 2025. 
“kami akan berkoordinasi dengan dprd lebong, untuk segera melaksanakan pilkades,” ujar azhari, selasa, 4 maret 2025.
kepala dinas pemberdayaan masyarkat desa (pmd) kabupaten lebong, saprul, se, mengatakan bahwa anggaran yang sudah disiapkan di anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) lebong tahun anggaran (ta) 2025 untuk pilkades sebesar rp2 miliar.
jumlah tersebut, sangat tidak cukup untuk melaksankanan pilkades di 66 desa di kabupaten lebong. 
baca juga:banyak personel belum punya rumah, kapolda bengkulu luncurkan rumah subsidi di seluma
baca juga:tingkatkan kemampuan ikm pasarkan produk unggulan 
anggaran yang ideal untuk melaksankan pilkades di 66 desa itu, berkisar di angka rp4,5 miliar. bahkan, nominal ini yang diusulkan dinas pmd saat pembahasan apbd lebong beberapa waktu lalu.
namun, yang disetujui oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) dan badang anggaran (banggar) dprd lebong, hanya rp2 miliar.
“rp2 miliar, sudah kami perkirakan tidak akan cukup,” kata saprul. 
anggaran rp2 miliar, hanya cukup untuk pengadaan logistik pilkades. sedangkan untuk membayar honor panitia kabupaten dan panitia desa sangat jauh dari kata cukup.
“jika anggaran rp2 miliar ini mau digunakan untuk pilkades bisa. hanya saja, honor panitia kabupaten di bebankan kepada pemkab , dan honor panitia desa dibebankan kepada dana desa (dd),” terangnya. 
meski anggaran masih terbilang kurang, dinas pmd tetap mempersiapkan pelaksanaan pilkades 66 desa tahun 2025. 
dinas pmd lebong juga tengah melakukan revisi terhadap perda terkait pelaksanaan pilkades gelombang pertama tersebut. 
"setelah mendapatkan persetujuan bupati, nantinya perda yang selesai direvisi akan kembali dibahas ditingkat dprd lebong untuk disahkan. setelah itu tahapan berikutnya yakni revisi peraturan bupati (perbup) tentang pilkades serentak tahun 2025," tutupnya. 
baca juga:bupati azhari: pemkab dan dprd harus tetap harmonis 
baca juga:mantan gubernur bengkulu ridwan mukti ditahan di rutan pakjo 
sementara itu, anggota komisi ii dprd lebong, muhammad gunadi mursalin, mengatakan, anggaran rp2 miliar untuk pelaksanaan pilkades 2025 disetujui oleh dprd lebong dan sudah masuk dalam draf rancangan peraturan daerah (perda) apbd lebong ta 2025.
“dalam pembahasan anggaran sempat kita pertanyakan dengan tapd bahwa mereka menyatakan  anggaran pilkades itu sudah mereka siapkan sekitar rp2 miliar,” kata gunadi. 
meski anggaran pilkades nanti sudah resmi disetujui berdasarkan hasil evaluasi dari pemerintah provinsi, pelaksanaan pilkadesbelum bisa dilaksanakan awal 2025, karena masih terkendala peraturan daerah tentang pilkades. 
pasalnya, hingga saat ini pemerintah kabupaten lebong belum juga mengajukan revisi perda pilkades kepada dprd lebong.
perda pilkades harus dilakukan revisi, karena terbitnya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa.
baca juga:siap-siap, program magang ke jepang segera dibuka
baca juga:gubernur bengkulu dan danrem 041/gamas rancang strategi pembangunan dan ketahanan pangan
dalam undang-undang tersebut ada perubahan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode.
“karena, masih terkendala perda pilkades belum dinaikan oleh pmd ke dprd lebong untuk disahkan menjadi perda revisi perda pilkades,” bebernya. 
gunadi juga mengingatkan kepada seluruh badan permusyawaratan desa (bpd) yang desanya akan melaksanakan pilakades di 2024, agar mengajukan surat permohonan akan dilaksanakan pilkades kepada pmd kabupaten lebong.
“sura permohonan pelaksanaan pilkades dari bpd itu diserahkan selambat-lambatnya 6 bulan seblum pelaksanaan pilkades,” sampainya.  
kalau memang nanti tidak ada pengajuan dari bpd, maka dasar pmd untuk mengajukan pilkades tidak ada, sehingga bpd yang tidak mengajukan surat permohonan pelaksanaan pilkades tidak akan bisa melaksanakan pilkades di 2025. 
“nanti juklak dan juknisnya akan dikeluarkan oleh bupati di 2025,” tutupnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 5 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan