Akhir Penyidikan Kasus Pembebasan Lahan, Besok, Kejari Seluma Periksa Mantan Bupati, Sekda dan Kepala BPN

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 01 Mar 2025 - 21:09

Kasi Pidsus Kejari Seluma, Ahmad Ghufroni--zulkarnain/rb

akhir penyidikan kasus pembebasan lahan, besok, kejari seluma periksa mantan bupati, sekda dan kepala bpn                             seluma, koranrb.id - penyidikan kasus pembebasan lahan pemkab seluma tahun 2009, 2010 dan 2011 kian mengerucut, usai memeriksa 5 mantan pejabat pemkab seluma pada kamis 27 februari lalu.
rencananya pada senin 3 maret 2025 mendatang penyidik pidsus kejari seluma akan kembali memeriksa mantan bupati seluma, me, mantan sekda seluma, mt, dan mantan kepala kantah seluma, dh di rumah tahanan (rutan) malabero kota bengkulu.
disampaikan kajari seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh, meskipun saat ini proses penyidikan sudah berjalan di atas 80 persen, namun penyidik masih akan melakukan penelusuran lebih dalam mengenai fakta formil maupun fakta materil dalam proses pembebasan lahan.
baca juga:melawan predator! berikut 5 fakta unik walabi tammar
"proses pemeriksaan masih akan kita lanjutkan, meski saat ini prosesnya sudah hampir rampung namun kami masih akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 mantan pejabat di atas untuk melengkapi berkas penyidikan," sampai ghufroni.
ghufroni juga mengakui bahwa baru saja memeriksa lima mantan pejabat lainnya pada kamis lalu, yakni mantan sekda, sd, mantan kasubag otonomi dan pemerintahan, ed, mantan kabag pemerintahan, js, mantan kabag hukum, mr dan mantan kabag pemerintahan, ty.
mereka diperiksa karena diduga memiliki peran dalam perencanaan hingga pencairan dana pembebasan lahan yang diduga mengalami ketidak sesuaian prosedur, termasuk kemungkinan praktik mark-up anggaran.
baca juga:dibalik populernya dinosaurus! berikut 3 teori konspirasi populer tentang dinosaurus
ghufroni mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri lebih jauh peran dan kewenangan masing-masing pejabat dalam proses pembebasan lahan tersebut.
“ada pejabat yang memiliki kewenangan dalam tahapan perencanaan hingga pencairan pembayaran.
maka dari itu kami kembali melakukan pemeriksaan guna mendalami peran mereka masing-masing dalam prosedur ini,” imbuhnya.
perkembangan penyidikan sejauh ini, jaksa menemukan fakta baru terkait persyaratan dalam pengajuan surat perintah membayar (spm) dan surat perintah pencairan dana (spp) dalam proyek pembebasan lahan ini. 
baca juga:walikota dan wawali bengkulu baru diarak keliling kota usai pulang retret
dugaan awal mengarah pada kemungkinan adanya pelanggaran prosedur dalam pencairan dana, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang.
“pada tahapan pencairan anggaran, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk siapa yang berwenang mencairkan dana dan siapa yang mengeluarkan perintah pembayaran.
jika dalam proses ini ditemukan ketidaksesuaian atau kelalaian, maka kami bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab,” tambahnya.
ghufroni menambahkan bahwa penyidikan kasus ini hampir mencapai kesimpulan akhir.
baca juga:menarik jutaan muslim dunia! berikut 5 masjid ikonik dalam sejarah islam
namun, jaksa masih melakukan analisis mendalam sebelum menentukan jumlah tersangka yang akan ditetapkan.
ia menegaskan bahwa tindak pidana korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang, sehingga penyidik masih mendalami batasan tanggung jawab serta indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak terkait.
“kami masih terus mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dan sejauh mana peran mereka dalam kasus ini.
mudah-mudahan dalam waktu dekat, kami bisa menyelesaikan perkara ini jika tidak ada kendala yang menghambat,” pungkas ghufroni.
baca juga:pos tni au di bengkulu selatan dihuni kerbau, pemerintah daerah diminta lakukan penertiban
untuk diketahui dalam mengusut kasus pembebasan lahan ini, kejari seluma telah mengajukan permintaan kepada kjpp untuk memastikan nilai jual objek pajak (njop) lahan, sedangkan kap untuk mengolah atau audit data yang nantinya akan mengarah kepada jumlah kerugian negara.
saat ini mereka  masih akan melakukan sinkronisasi seluruh data yang ada sehingga "bidikan" nya tidak meleset. 
adapun total pembebasan lahan dalam rentang 2009 hingga 20211 tersebut diketahui mencapai rp11 miliar, dengan rincian luas lahan pada tahun 2009 seluas 20 hektare, pada tahun 2010 seluas 18 hektare, dan terakhir tahun 2011 seluas 16 hektare.
baca juga:jangan dilewatkan, ini sebaran lokasi gerakan pangan murah di seluma selama ramadan
untuk lokasi mencakup dibeberapa titik lahan dikomplek perkantoran pemkab seluma, saat ini diatas lahan sudah berdiri dinas perikanan, dinas kominfo, dinas sosial, dinas pupr, inspektorat seluma, kesbangpol, dinas lingkungan hidup, dinas perkimhub seluma dan beberapa dinas lainnya.
diketahui, kasus pembebasan lahan ini diusut setelah melakukan pendalaman terhadap kasus tukar guling lahan, diduga dua kasus ini masih erat berkaitan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 2 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan