Komitmen Bangun Infrastruktur, DPRD Bengkulu Utara Pastikan Anggaran Fisik Aman

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 27 Feb 2025 - 22:16

Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara Hasdiansyah yang meminta adanya evaluasi pada pejabat daerah --shandy/rb

komitmen bangun infrastruktur, dprd bengkulu utara pastikan anggaran fisik aman                            koranrb.id - saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran untuk beberapa program prioritas.
bukan hanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemangkasan beberapa anggaran untuk dialihkan pada program-program yang dinilai lebih mendesak dan menjadi program prioritas pemerintah.
efisiensi yang dilakukan ini juga nyatanya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. 
namun melalui instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, pemerintah pusat juga  meminta pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi serupa untuk mengedepankan skala prioritas pembangunan dan sebagai dukungan program prioritas pemerintah pusat.
baca juga:kapolres seluma akan pecat anggotanya jika lakukan pelanggaran berat
baca juga:komisi i dprd bengkulu utara minta percepat peningkatan fasilitas pendidikan
ketua komisi i dprd bengkulu utara yang juga anggtoa badan anggarn dprd benbgkulu utara hasdiansyah menuturkan dalam pelaksanaan efiensi anggaran, dprd dan pemerintah daerah sudah melakukan berbagai pembicaraan. 
hal ini terkait dengan program-program yang mungkin bisa dilakukan pemangkasan atau efisiensi dan selanjutnya dialihkan untuk program yang lebih menjadi prioritas.
ia menerangkan jika dana apbd bengkulu utara memang sangat minim, sedangkan dengan anggaran yang minim tersebut dalam pembahasan apbd memang hanya bisa mengakomdir program-program yang menjadi skala prioritas dengan berbagai pertimbangan. 
“namun dengan adanya instruksi presiden tersebut, maka efisiensi dilakukan lebih ketat lagi dan kami bersama pemerintah daerah melakukan penyisiran ulang program-program,” terangnya.
baca juga:kejari terima pelimpahan kasus pemalsuan surat tanah, pelapor minta tersangka ditahan
baca juga:dprd bengkulu utara pastikan turun tangan untaskan konflik agraria
diantara yang menjadi skala prioritas efisiensi adalah terkait belanja perjalanan dinas. tak hanya perjalanan dinas di organisasi perangkat daerah, bahkan efisiensi juga dilakukan dalam belanja perjalanan dinas anggota dprd bengkulu utara. 
“kami juga sangat memahami dan mendukung program efisiensi anggaran tersebut, sehingga kita tidak masalah dengan adanya pengurangan tersebut,” terangnya. 
selain itu, dalam efisiensi tersebut juga tidak sedikit program-program yang semula masuk dalam skala prioritas harus ditunda pelaksanaannya karena dilakukan efisiensi anggaran. salah satu yang memang tetap menjadi prioritas dan lolos dari efisiensi yang dilakukan olejh pemerintah daerah dan dprd adalah program-program fisik. 
“untuk program fisik, tertuama yang diukerjakan oleh dinas pupr tidak kita lakukan efisiensi karena memang sama-sama disadari hal tersebut sangat penting,” terangnya.
baca juga:hingga februari 2025, baru 34 cjh di kabupaten kaur sudah lunasi bipih
baca juga:gudang furniture dekat rumah wakil bupati bengkulu selatan terbakar
ia juga menyampaikan jika program pembangunan infrastruktur jalan juga merupakan program prioritas bupati arie septia adinata, se, m.ap.
hal ini juga bentuk dukungan dprd bengkulu utara atas program-program prioritas bupati bengkulu utara.
selain itu, dprd bengkulu utara juga sangat mendukung pembangunan infrastruktur fisik tersebut untuk tetap menjadi skala prioritas dan dapat dilaksanakan dengan maksimal di tahun ini.
“program fisik ini sangat menjadi kebutuhan masyarakat, terutama jalan, jembatan dan irigasi, sehingga setiap tahun kita harus mengalokasikan dana yang maksimal untuk pembangunanh infrastruktur, termasuk tahun ini,” terangnya. 
baca juga:gusnan cari cabup belum pernah kalah untuk maju dalam pilkada ulang bengkulu selatan 
baca juga:buron 1 tahun, 
dengan tidak dilakukannya pemangkasan anggaran pembangunan fisik tersebut, maka ia meminta organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk pekerjaan fisik tersebut benar-benar bertanggungjawab untuk pelaksanaan kegiatan. sehingga pembangunan yang dilakukan harus benar-ebnar sesuasi dengan waktu dan mutu.
“jangan sampai ada pekerjaan yang tidak nsesuai dengan kontrak awal, baik itu mutu maupun waktu. jangan lagi ada pekerjaan fisik yang tidak tuntas seperti tahun lalu, seluruh opd harus bekerkja keras,” pungkas hasdiansyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 28 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan