Kejari Kepahiang Beri Sinyal Terima BP OTT Fee Proyek BBWSS VIII

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 27 Feb 2025 - 21:44

Kasi Intel Kejari Kepahiang, Nanda Hardika--Heru/RB

kejari kepahiang beri sinyal terima bp ott fee proyek bbwss viii                            koranrb.id - kejari kepahiang memberi sinyal menerima berkas perkara (bp) operasi tangkap tangan (ott) dugaan fee proyek bantuan program percepatan peningkatan tanah guna air (p3-tgai) dari balai besar wilayah sungai sumatera (bbwss) viii pelembang, yang telah berulang kali ditolak saat diajukan penyidik polres kepahiang.
terbaru, sebagaimana pernyataan kasat reskrim, akp. dennyfita mochtar, s.trk sebelumnya akan melakukan ekspose kembali secara bersama.
kasi intel kejari kepahiang, nanda hardika saat diwawancarai kamis 27 februari 2025 menerangkan pihaknya bersama penyidik polres kepahiang telah melakukan ekspose bersama. 
hasilnya juga telah disimpulkan dan telah diserahkan kembali ke penyidik polres kepahiang.
baca juga:dinas perikanan bengkulu selatan akomodir usulan nelayan pantai mangkudum
baca juga:nunggak tagihan, ratusan pelanggan pln kaur diberikan teguran 
"ya, dari polres, kita telah melakukan ekspose bersama. hasil ekspose juga telah diserahkan kepada pihak penyidik, untuk bisa dipenuhi terkait adanya kekurangan yang ada," terang kasi intel.
ditanya lebih lanjut terkait poin-poin penting yang harus dipenuhi penyidik, karena setidaknya sudah 3 kali bp yang diajukan hanya sebatas p19 dirinya belum bersedia menjelaskan.
"untuk ini (poin-poinnya,red) secara materi belum bisa publis, karena ini antara penuntut umum dan penyidik. ini bersifat pembuktian ke depan nantinya," ujar nanda. 
namun, secara umum ia menyampaikan materi kekurangan yang disampaikan tetap sama seperti yang telah dijadikan alasan pihaknya mengembalikan lagi bp ke penyidik polres kepahiang.
baca juga:mendikdasmen resmikan gedung balai bahasa bengkulu
baca juga:meski belum berjalan, 30 warga lebong sudah daftar program pkg
"jelasnya, kekurangan yang kami sampaikan sama seperti dulu. kita juga sarankan juga mencari bukti lain, jika memang susah untuk melengkapi kekurangan dari berkas perkara tersebut," beber nanda. 
dalam perkara suap yang diajukan penyidik polres kepahiang diketahui, baru menetapkan 2 tersangka.
yakni, ka (40) warga desa pagar gunung kecamatan kepahiang sebagai pemilik rumah tempat ott, yang juga berstatus sebagai aparatur sipil negara (asn) dengan jabatan setingkat kasi di dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten kepahiang.
kemudian, tersangka fr (29) warga kelurahan air rambai kecamatan curup tengah kabupaten rejang lebong, yang disebut bekerja sebagai tenaga ahli (ta) dpr ri.
tsk ka diketahui saat ini tidak menjalani penahanan usai mendapatkan penangguhan penahanan.
baca juga:duit di atm hilang, warga bengkulu tengah minta bank tanggung jawab
baca juga:mcu gratis sudah dinikmati 480 warga di 15 kecamatan kabupaten mukomuko
dalam perkara suap, sudah barang tentu tak bisa hanya mendudukkan satu pihak saja sebagai pihak yang disangkakan bersalah. kasus ott ini sendiri, diungkap ke publik sejak 26 juni 2023 lalu.
dalam perkara ini, penyidik telah mengamankan barang bukti (bb) mencapai rp300 juta saat ott dilaksanakan. 
ott ini terkait pengerjaan proyek irigasi di 9 desa dengan jumlah 18 kelompok.
adapun ke 9 desa yang dimaksud adalah, desa tanjung alam 3 kelompok, desa air hitam 2 kelompok, desa suro lembak 3 kelompok, desa suro muncar 2 kelompok.
baca juga:akses jalan buruk, jenazah warga kaur terpaksa ditandu hingga 6 km
baca juga:awal ramadan 2025! muhammadiyah, nu dan pemerintah ada kemungkinan berbeda
lalu, desa suro ilir 1 kelompok. kemudian desa bogor baru 2 kelompok, desa kampung bogor 3 kelompok, desa pagar gunung 1 kelompok, dan desa permu bawah 1 kelompok. 
tsk ka dan fr diketahui sama-sama berada di lokasi ott berlangsung, bersama sejumlah kades. ott ini terkait pengerjaan proyek irigasi di 9 desa dengan jumlah 18 kelompok. dari keterangan sementara, bb uang tunai yang berhasil diamankan diduga merupakan fee proyek atas proyek pembangunan irigasi di 18 desa di kabupaten kepahiang.
sumber lain menyebutkan jika dari masing-masing desa, para tersangka mematok fee rp40 juta dari nilai proyek sebesar rp 180 juta.
kedua tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara ini, dikenakan  pasal 11, pasal 12 e undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 28 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan