Akomodir Aspirasi Warga, Komisi II DPRD Bengkulu Utara Hearing Soal PT PDU

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 25 Feb 2025 - 23:04

Komisi II DPRD Bengkulu Utara saat hearing terkait perizinan PT PDU --shandy/rb

akomodir aspirasi warga, komisi ii dprd bengkulu utara hearing soal pt pdu                             koranrb.id - komisi ii dprd bengkulu utara pada selasa 25 februari 2025 melakukan hearing atau rapat dengar pendapat.
rapat dengar pendapat ini terkait dengan perpanjangan izin hak guna usaha (hgu) pt purnawira dharma upaya (pdu) yang terletak di kecamatan batik nau bengkulu utara. 
rapat dengar pendapat ini dilakukan setelah dprd bengkulu utara menerima surat dari masyarakat kecamatan batik nau yang protes dengan keberaan pt pdu.
warga juga menduga adanya dokumen persyaratan yang tidak sebenarnya yang disampaikan oleh pt pdu ke kementerian atr/bpn untuk perpanjangan izin hak guna usaha tersebut.
baca juga:satgas tmmd ke-123 kodim 0407/kota bengkulu tanam padi gogo
baca juga:diberi tumpangan, teman gasak uang dan sepeda motor, tersangka dan korban bekerja jadi buru panen sawit 
dalam hearing, komisi ii juga bukan hanya mengundang masyarakat yang mengajukan permohonan hearing tersebut.
namun komisi ii dprd bengkulu utara juga mengundang kanwil pertanahan provinsi bengkulu dan kantor pertanahan kabupaten bengkulu utara dan dinas perkebunan bengkulu utara.
nur hasan salah satu perwakilan warga menuturkan jika konflik agraria antara warga desa penyangga dan pt pdu sudah terjadi belasan tahun lalu.
bahkan warga juga menolak perpanjangan izin hak guna usaha yang sempat diajukan perusahaan. namun nyatanya perusahaan sudah mendapatkan perpanjangan izin dari kementerian atr/bpn terhitung 2023 lalu. 
baca juga:3 opd mukomuko tak miliki kantor, pengusulan baru tahap rencana
baca juga:polres kepahiang buka lagi perkara ott fee proyek bbwss viii, tambah tersangka? 
“maka kami sangat kecewa dan heran karena masyarakat tidak pernah menyetujui perpanjangan izin usaha perusahaan, selain itu masih ada lahan-lahan perusahaan yang bersengketa dengan masyarakat,” kata nur hasan. 
selain itu, mereka juga sudah mendapatkan dokumen persyaratan yang diajukan oleh pt pdu saat mengajukan perpanjangan izin hak guna usaha. 
ia menduga adanya persyaratan yang tidak sebenarnya yang disampaikan dalam persyaratan pengajuan perpanjangan tersebut.
ketua komisi ii dprd bengkulu utara ardin silaen menerangkan jika pelaksanaan rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh komisi ii ini sebagai upaya penyelesaian konflik di masyarakat. 
baca juga:pemkot bengkulu bagi 1.297 paket sembako untuk pengurus masjid
baca juga:hadapi efisiensi dengan memaksimalkan pad, ini pesan wabup hut kabupaten mukomuko
tertauama yang terkait dengan perkebunan yang memang banyak terjadi di bengkulu utara. komisi ii juga sengaja menghadirkan pihak-pihak terkait sehingga apa yang dicurigai oleh masyarakat bisa dijawab langsung oleh instansi terkait yang berwenang. 
“sehingga kita pertemukan masyarakat yang menyampaikan protes tersebut dengan instansi terkait, sehingga ada titik terang terkait dengan konflik tersebut,” terangnya. 
ia juga menyampaikan konflik agraria memang banyak terjadi di bengkulu utara karena besarnya angka investasi yang terkait dengan lahan, baik itu perkebunan maupun pertambangan.
langkah dprd memanggil pihak terkait ini untuk mencegah konflik tersebut terjadi berkepanjangan dan berubah menjadi konflik sosial yang lebih luas. 
baca juga: rs gading medika mantapkan jadi rumah sakit unggulan 2030
baca juga:pupuk subsidi masih kurang 1.701 ton, pemkab bengkulu utara ajukan lagi tambahan ke kementerian pertanian
“kita berupaya untuk menjelaskan masalah ini sehingga tidak ada lagi persengketaan, harapan kita masyarakat dan perusahaan bisa hidup berdampingan,” terangnya. 
ia juga menyapaikan rapat dengar pendapat ini bukan hanya sekali dilakukan. komisi ii dprd bengkulu utara akan melakukan rapat dengar pendapat lanjutan dan mengundang pt pdu untuk hadir langsung. 
mereka meminta pt pdu juga kooperatif menjelaskan bagiamana tahapan dan dokumenn persyaratan pengajuan perpanjangan perizinan yang diajukan ke kementerian atr/bpn.
“kita berharap kedepannya juga perusahaan bisa hadir dan ikut menjelaskan, perusahaan juga harus terus menjalin komunikasi dengan masyarakat dan berperan dalam pembangunan di desa-desa, terutama desa penyangga perusahaan,” pungkas politisi pdi perjuangan ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 26 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan