Akomodir Aspirasi Warga, Komisi II DPRD Bengkulu Utara Hearing Soal PT PDU

Ia menduga adanya persyaratan yang tidak sebenarnya yang disampaikan dalam persyaratan pengajuan perpanjangan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Utara Ardin Silaen menerangkan jika pelaksanaan rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi II ini sebagai upaya penyelesaian konflik di masyarakat. 

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Bagi 1.297 Paket Sembako untuk Pengurus Masjid

BACA JUGA:Hadapi Efisiensi dengan Memaksimalkan PAD, Ini Pesan Wabup HUT Kabupaten Mukomuko

Tertauama yang terkait dengan perkebunan yang memang banyak terjadi di Bengkulu Utara. Komisi II juga sengaja menghadirkan pihak-pihak terkait sehingga apa yang dicurigai oleh masyarakat bisa dijawab langsung oleh instansi terkait yang berwenang. 

“Sehingga kita pertemukan masyarakat yang menyampaikan protes tersebut dengan instansi terkait, sehingga ada titik terang terkait dengan konflik tersebut,” terangnya. 

Ia juga menyampaikan konflik agraria memang banyak terjadi di Bengkulu Utara karena besarnya angka investasi yang terkait dengan lahan, baik itu perkebunan maupun pertambangan.

Langkah DPRD memanggil pihak terkait ini untuk mencegah konflik tersebut terjadi berkepanjangan dan berubah menjadi konflik sosial yang lebih luas. 

BACA JUGA: RS Gading Medika Mantapkan Jadi Rumah Sakit Unggulan 2030

BACA JUGA:Pupuk Subsidi Masih Kurang 1.701 Ton, Pemkab Bengkulu Utara Ajukan Lagi Tambahan ke Kementerian Pertanian

“Kita berupaya untuk menjelaskan masalah ini sehingga tidak ada lagi persengketaan, harapan kita masyarakat dan perusahaan bisa hidup berdampingan,” terangnya. 

Ia juga menyapaikan rapat dengar pendapat ini bukan hanya sekali dilakukan. Komisi II DPRD Bengkulu Utara akan melakukan rapat dengar pendapat lanjutan dan mengundang PT PDU untuk hadir langsung. 

Mereka meminta PT PDU juga kooperatif menjelaskan bagiamana tahapan dan dokumenn persyaratan pengajuan perpanjangan perizinan yang diajukan ke Kementerian ATR/BPN.

“Kita berharap kedepannya juga perusahaan bisa hadir dan ikut menjelaskan, perusahaan juga harus terus menjalin komunikasi dengan masyarakat dan berperan dalam pembangunan di desa-desa, terutama desa penyangga perusahaan,” pungkas Politisi PDI Perjuangan ini.