Jalankan Program Gubernur Bengkulu, Dinkes Anggarkan Pengadaan 65 Unit Ambulans

KORANRB.ID – Untuk menyelenggarakan program Gubernur Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu, H. Moh. Redhwan Arif, S.Sos menganggarkan pengadaan 65 unit ambulans pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berkenaan dengan program ambulans gratis pelayanan Rumah Sakit M. Yunus (RSMY) dan Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Provinsi Bengkulu yang juga menjadi salah satu janji kampanye Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, SE diperlukan beberapa unit kendaran ambulans dalam menjalankannya.

Redhwan menjelaskan anggaran pengadaan 65 unit ambulans tersebut sudah tersedia dalam APBD TA 2025.

Sementara prosesnya saat ini tinggal menunggu regulasi dan mekanisme pelaksanaannya secara keseluruhan.

BACA JUGA:Masyarakat Tengah Padang Bersyukur Ada TMMD, Pangkas Jarak Antar Desa, Akses ke Perkebunan Makin Mudah

BACA JUGA: Stok LPG 3 Kg Diklaim Aman Jelang Ramadan, RA. Denny: Jangan Takut, Kita Jamin

“Tinggal merancang regulasinya supaya nanti oprasional dan supirnya bisa terakomodir juga,” ujar Redhwan.

Ia menjelaskan 65 unit ambulans tersebut akan disebar ke sejumlah titik-titik atau daerah yang memungkinkan untuk mendapatkan ambulans tersebut.

“Di tempat-tempat yang sangat penting, akan kita konsultasikan ke Pak Gubernur dulu, dimana lokasi yang akan diberikan,” ujarnya.

Menurutnya Gubernur Bengkulu tentunya akan menentukan tempat-tempat yang memiliki akses yang sulit dijangkau alias terpencil, sehingga adanya ambulans tersebut dapat cepat memberikan pelayanan yang sigap.

BACA JUGA:Percepat Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai, Wagub Mian: Akan Ada Konsorsium

BACA JUGA:Pertamini di Jalan Kalimantan Makan Badan Jalan, Pemilik Diberi Waktu 15 Hari Geser 4 Meter

Diketahui sebelumnya di tengah agenda retret di Magelang, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan langsung merealisasikan salah satu janji kampanyenya, dengan menghapus biaya retribusi ambulanss di RSUD M. Yunus dan Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto. 

Keputusan ini menjadi langkah awal pemerintahannya dalam meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan darurat.