51 Pasukan Kuning Mukomuko Mogok Kerja, DLH Tak Miliki Anggaran

MUKOMUKO,KORANRB.ID – Akhirnya yang ditakutkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mukomuko terjadi. 

Sudah hampir 1 minggu sebanyak 51 Tenaga Harian Lepas (THL) petugas kebersihan atau yang akrab disapa pasukan kuning yang merupakan garda terdepan untuk mengatasi permasalahan sampah di Mukomuko melakukan mogok kerja. 

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran Dinas LH Mukomuko, Ali Mukibin, S.Hut. 

Terkait kehawatiran DLH adanya aksi mogok kerja ini sudah di prediksi sejak Januari 2025 lalu. Sebab tidak ada lagi anggaran untuk operasional kerja dan honor pasukan kuning ini.

“Kami sudah sampaikan agar pasukan kuning tetap bersabar menunggu adanya kepastian baik anggaran dan nasib THL yang akan dihapuskan ditahun ini. Namun tampaknya tidak bisa mereka tolelir akhirnya sejak 17 Februari 2025 lalu THL sudah tidak bekerja lagi hingga kemarin 20 Februari 2025,” kata Ali.

Ali mengakui hingga kemarin tidak sedikit masyarakat dan berbagai instansi yang ada di Mukomuko minta sampah untuk diambil oleh petugas kebersihan. 

BACA JUGA:Bupati Huda ke Magelang, Wabup Rahmadi Pulang ke Mukomuko

BACA JUGA:Usai Dilantik Dedy-Ronny Pamit Retreat di Malang, Walikota: InsyAllah Kita Akan Bertemu di Bengkulu

Bahkan di beberapa fasilitas umum seperti pasar kontainer sampah sudah beri penuh, dan harus di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. 

Namun tetap saja, saat ini DLH Mukomuko tidak memiliki anggaran operasional pembelian BBM dan honor pasukan kuning.

“Sudah banyak yang minta agar sampah mereka diangkut, tapi gimana kami memang sudah tidak ada lagi dana talangan seperti di bulan Januari lalu,” bebernya.

Terkait hal ini Ali menyampaikan sudah berkoordinasi dengan OPD teknis lainnya berkaitan dengan anggaran yang tersedia di APBD 2025 untuk operasional belum bisa digunakan. 

Maka dari itu Ali berharap, seharusnya ada petunjuk bawasanya pekerjaan dasar yang dilakukan oleh pasukan kuning ini ada pengecualian terkait penggunaan anggaran. 

Sebab sampah ini merupakan masalah yang serius jika terhenti penanganannya, atau harus menunggu anggaran bisa digunakan.