DPD Terima Keluhan Masyarakat BPJS Kesehatan PBI Nasional Nonaktif

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 20 Feb 2025 - 22:38

Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm, M.S.M.-foto: izul/koranrb.id-

dpd terima keluhan masyarakat bpjs kesehatan pbi nasional nonaktif                            koranrb.id – dalam kunjungan kerjanya ke masyarakat di provinsi bengkulu dan termasuk kabupaten seluma, anggota dpd ri perwakilan provinsi bengkulu, apt. destita khairilisani, s.farm, m.s.m menerima banyak keluhan terkait status bpjs kesehatan penerima bantuan iuran (pbi) nasional yang tiba-tiba nonaktif. 
situasi ini membuat masyarakat kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan, terutama karena mereka baru menyadari status tersebut saat hendak berobat.
“banyak masyarakat yang mengeluh kepada saya bahwa bpjs mereka tiba-tiba dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. mereka baru tahu saat akan berobat, padahal sebelumnya aktif dan tidak pernah digunakan,” kata destita.
menurut destita, kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama bagi keluarga miskin yang mengandalkan bpjs pbi nasional untuk berobat. selain itu, ada pula warga yang mengaku kebingungan karena adanya tunggakan yang harus dilunasi, meskipun sebelumnya mereka tercatat sebagai peserta pbi yang dibiayai oleh pemerintah.
baca juga:seleksi pppk bengkulu utara: 99 peserta ajukan sanggahan, 1 protes peserta memenuhi syarat 
baca juga:anggota dprd bengkulu utara hermedi rian siapkan agenda rutin bertemu langsung masyarakat 
sebagai solusi, destita mengusulkan adanya mekanisme amnesti atau bantuan khusus dari bpjs kesehatan bagi masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan. 
hal ini bertujuan agar peserta yang bpjs-nya nonaktif dapat segera mengaktifkan kembali kepesertaan mereka tanpa hambatan, terutama dalam kondisi darurat.
“kami berharap ada kebijakan khusus berupa mekanisme amnesti atau bantuan agar masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. hal ini harus menjadi perhatian serius, terutama untuk memastikan hak kesehatan mereka tetap terjamin,” jelas destita.
destita juga telah menyampaikan langsung keluhan masyarakat ini kepada direktur utama bpjs kesehatan, ghufron mukti saat komite iii dpd ri menggelar rapat kerja bersama. 
dalam pertemuan tersebut, destita menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program pbi nasional, termasuk transparansi dalam pemberitahuan kepada peserta jika ada perubahan status.
“permasalahan ini sudah saya sampaikan langsung kepada dirut bpjs kesehatan. kami berharap ada perbaikan sistem pemberitahuan, sehingga masyarakat tidak lagi kaget saat mendapati bpjs mereka nonaktif di saat mereka benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
baca juga:hujan rintik tak surutkan semangat helmi-mian gladi bersih pelantikan
baca juga:peluncuran danantara jadi masa depan baru bagi perekonomian indonesia
destita juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kelangsungan program pbi nasional, khususnya di bengkulu. ia berharap tidak ada lagi masyarakat yang tiba-tiba kehilangan status kepesertaan tanpa alasan yang jelas.
dengan upaya ini, destita berharap masyarakat miskin khususnya di bengkulu, dapat terus menikmati hak mereka atas layanan kesehatan tanpa hambatan birokrasi.
“kami sangat berharap program pbi nasional di provinsi bengkulu ini bisa berjalan dengan lancar. jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan karena perubahan status bpjs tanpa pemberitahuan,” tutupnya.
di sisi lain, dprd seluma mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) seluma untuk segera membayarkan utang pembayaran asuransi bpjs kesehatan bagi 18,5 ribu masyarakat yang ditanggung pemkab seluma pada tahun anggaran 2024 lalu.
menurut ketua fraksi pdi perjuangan, nofi eriyan andesca, s. sos, masalah kesehatan jauh lebih penting dari aspek manapun. bpjs kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten seluma, terlebih lagi saat ini pemkab seluma telah memastikan bahwa 100 persen masyarakat kabupaten seluma sudah tercover bpjs kesehatan.
terpisah, kepala dinkes seluma, rudi syawaludin, s.sos mengatakan sejumlah pembayaran pada tahun anggaran 2024 tersebut memang terutang, tepatnya sejak september hingga desember.
"terkait status kepesertaan pada bpjs kesehatan, itu dipastikan tidak ada kaitannya. semua asuransi yang ditanggung oleh pemkab seluma dipastikan tidak ada yang nonaktif," tegas rudi.
senada dengan rudi, kepala bpjs kabupaten seluma, rizky hidayatullah memastikan bahwa masyarakat kabupaten seluma yang menjadi peserta bpjs kesehatan yang ditanggung pemerintah maka statusnya tetap aktif.
peserta dapat menggunakan layanan ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp) maupun di rumah sakit yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan.
"kami informasikan bahwa hingga saat ini kepesertaan bpjs kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten seluma melalui program jamkesda masih aktif," terang rizky.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 21 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan