Nasib Ribuan Honorer di Kepahiang Masih Terkatung, Ini Penyebabnya

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 17 Feb 2025 - 22:58

Sekda Kepahiang. DR. Hartono--Heru/RB

KORANRB.ID - Sejak dirumahkan per 31 Desember 2025 lalu, belum juga ada kejelasan bagaimana nasib ribuan honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang.

Apakah lanjut bekerja sebagai honorer, apakah stop tak lagi mendapatkan perpanjangan kontrak dari Pemkab Kepahiang.

Hanya sebagian kecil saja dari honorer dapat bernafas legah, karena sudah masuk pangkalan data base BKN dan berpeluang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sesuai Surat Edaran (SE) Nomor:800/1076/Bag.7/KPH/2024, ribuan honorer berstatus THL di lingkungan Pemkab Kepahiang telah resmi dirumahkan.

Pada SE tentang pemutusan hubungan kerja tersebut disebutkan, SE dibuat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pada sekretariat daerah dan perangkat daerah.

Masih di dalam SE juga dijelaskan, tenaga administrasi, sopir, penyuluh, cleaning service, penjaga malam, pramusaji dan caraka di setiap dinas akan dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu. Untuk diangkat kembali menjadi THL 2025, masih akan menunggu petunjuk lebih lanjut.

Dalam perkembangannya, BKD.PSDM menyampaikan adanya perekrutan PPPK Kabupaten Kepahiang hanya untuk 837 honorer yang sebelumnya telah masuk dalam database BKN.

Hingga diumumkan, 10 Februari 2025 hanya 640 honorer saja dianggap lolos seleksi administrasi dan berpeluang mengikuti tahapan seleksi PPPK selanjutnya.

Di luar, ratusan honorer lainnya yang tak masuk dalam database, tersisa 197 honorer yang sebelumnya terdata dalam database tak bisa melanjutkan mengikuti seleksi penerimaan PPPK di tahun 2025 ini.

Dalam upaya melakukan pendataan kembali para honorer ini pula, pendataan ulang para honorer telah dijalankan.

nasib ribuan honorer di kepahiang masih terkatung, ini penyebabnya                             koranrb.id - sejak dirumahkan per 31 desember 2025 lalu, belum juga ada kejelasan bagaimana nasib ribuan honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai opd di lingkungan pemkab kepahiang.
apakah lanjut bekerja sebagai honorer, apakah stop tak lagi mendapatkan perpanjangan kontrak dari pemkab kepahiang. 
hanya sebagian kecil saja dari honorer dapat bernafas legah, karena sudah masuk pangkalan data base bkn dan berpeluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
sesuai surat edaran (se) nomor:800/1076/bag.7/kph/2024, ribuan honorer berstatus thl di lingkungan pemkab kepahiang telah resmi dirumahkan.
baca juga:kejari lebong gandeng bpkp, audit kn korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan 
baca juga:rp200 juta untuk bantuan rtlh di kabupaten kaur
pada se tentang pemutusan hubungan kerja tersebut disebutkan, se dibuat berdasarkan surat perjanjian kerja (spk) pada sekretariat daerah dan perangkat daerah.
masih di dalam se juga dijelaskan, tenaga administrasi, sopir, penyuluh, cleaning service, penjaga malam, pramusaji dan caraka di setiap dinas akan dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu. untuk diangkat kembali menjadi thl 2025, masih akan menunggu petunjuk lebih lanjut.
dalam perkembangannya, bkd.psdm menyampaikan adanya perekrutan pppk kabupaten kepahiang hanya untuk 837 honorer yang sebelumnya telah masuk dalam database bkn. 
hingga diumumkan, 10 februari 2025 hanya 640 honorer saja dianggap lolos seleksi administrasi dan berpeluang mengikuti tahapan seleksi pppk selanjutnya.
baca juga:rp200 juta untuk bantuan rtlh di kabupaten kaur
baca juga:proses hukum gedung pa mangkrak terus berjalan, pemanggilan saksi, tunggu hasil audit
di luar, ratusan honorer lainnya yang tak masuk dalam database, tersisa  197 honorer yang sebelumnya terdata dalam database tak bisa melanjutkan mengikuti seleksi penerimaan pppk di tahun 2025 ini. 
dalam upaya melakukan pendataan kembali para honorer ini pula,  pendataan ulang para honorer telah dijalankan.
sekda kepahiang dr. hartono menekankan pendataan bertujuan agar seluruh honorer itu masuk dalam database (data pangkalan) badan kepegawaian negara (bkn) ri.
dari sini, para honorer berpeluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) penuh waktu atau tidak.
baca juga:anggarkan rp200 juta untuk penanganan kasus ppa
baca juga:cegah aliran ahmadiyah masuk kaur, kejari kaur gelar rakor
dijelaskan, pendataan hanya dilakukan kepada honorer lama dalam artian yang sudah mengabdi di opd masing-masing. 
khusus dinas pendidikan dan kebudayaan, diminta agar mengisi data per unit sekolah (tk, sd, smp) dan dinas kesehatan mengisi data per puskesmas/puskesdes/pustu.
data yang disampaikan lanjut sekda, berupa hard copy dan soft copy dengan format excel, untuk kemudian disampaikan kepada badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia (bkdpsdm) kabupaten kepahiang. 
pendataan di atas sekaligus membuka peluang para honorer yang telah dirumahkan, untuk kembali dipanggil kembali di tahun anggaran (ta) 2025. 
mereka yang dipanggil nantinya, berpeluang berganti menjadi pppk paruh waktu.
"yang dilaporkan data thl yang memang  sudah lama mengabdi, bukan thl yang baru bekerja. yang penting lagi, masa kerjanya tidak terputus sampai 31 desember 2024," ingat sekda. 
dengan kondisi yang ada, dengan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat peluang opd mempekerjakan honorer berstatus sebagai tenaga kerja sukarela (tks) tetap terbuka.
namun, dengan status tks sudah barang tentu penggajian buat honorer hanya diberikan sesuai kemampuan opd yang akan mempekerjakan honorer bersangkutan. 
"untuk lebih lanjutnya, kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat," demikian sekda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 18 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan