Kawal Dana Desa Lebih Transparan, Kejari Gencarkan Program Jaga Desa

KORANRB.ID – Mengawal pemanfaatan Dana Desa (DD) lebih transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan menggencarkan program Jaga Desa di 142 desa yang tersebar di 11 kecamatan.

Kajari Bengkulu Selatan, Nurul Hidayah SH MH melalui Kasi Intel Hendra Catur Putra SH MH mengatakan dalam pelaksanaan program ini, kejari menggandeng berbagai pihak, mulai dari Bank Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) serta stakeholder lainnya.

“Yang jelas kami ingin memastikan pengelolaan dana desa sesuai aturan, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat,” ujarnya.

Hendra menjelaskan Program Jaga Desa merupakan bagian dari pendekatan humanis Kejaksaan Agung, selain penerapan restorative justice. Program ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan bagi perangkat desa agar lebih memahami regulasi dalam pengelolaan keuangan desa.

BACA JUGA:Pemkab Bengkulu Selatan Siapkan Langkah Strategis Hadapi Pemangkasan Anggaran

BACA JUGA:Jalan Sekunyit Batal Dibangun, Dinas PUPR Tunggu Surat BPJN

"Pemerintah desa tidak perlu ragu dalam menjalankan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Hendra.

Sebagai bentuk legitimasi terhadap upaya penegakan hukum yang humanis, Jaksa Agung telah menerbitkan Instruksi Jaksa Agung (Insja) Nomor 5 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran intelijen melalui program Jaga Desa. 

Instruksi ini menegaskan bahwa kejaksaan tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan desa tetap berada dalam koridor hukum yang benar.

“Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan dapat merasakan langsung manfaat kehadiran jaksa di tengah masyarakat,” ucapnya.

BACA JUGA:BPK Lakukan Audit Keuangan, Pejabat Bengkulu Selatan Dilarang Perjalanan Dinas

BACA JUGA:Penyebaran PMK di Kota Bengkulu Menurun, Tidak Ada Kasus Baru di Februari

Melalui program ini, sambung Hendra, pihaknya ingin memastikan tidak ada lagi kepala desa atau perangkat desa yang tersandung masalah hukum karena ketidaktahuan dalam mengelola anggaran desa. 

Jaksa memberikan edukasi agar pemerintah desa memahami aturan yang berlaku dan bisa mengelola keuangan desa dengan baik.