Pemdes di Mukomuko Diminta Perbarui Data KPM, Agar BLT DD 2025 Tepat Sasaran

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Feb 2025 - 22:33

PENYALURAN: Pemdes berikan BLT DD kepada warga penerima di Mukomuko. IST/RB--

KORANRB.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko meminta Pemerintah desa (Pemdes) terus mengevaluasi warga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD).

Sebab hingga saat ini diduga masih banyak terdapat penyaluran BLT DD yang tidak tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Kepala DPMD Mukomuko Ujang Selamat S.Pd.

Ia mengungkapkan, Pemdes harus melakukan pembaharuan data untuk memastikan tidak ada lagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong ekonomi mampu, masih mendapatkan BLT DD.

Pengawasan data KPM intruksi dari Pemerintah pusat agar KPM tepat sasaran.

"Kita tidak ingin tahun ini mendapatkan laporan dari masyarakat. Terdapat keluarga mampu menjadi penerima BLT DD.

Sedangkan keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak menerima BLT DD. Oleh karena itu, desa harus terus memantau dan merubah data KPM jika warga yang selama ini menerima bantuan, tidak terkatagori miskin lagi," ujarnya.

Ujang menambahkan, jika ditemukan KPM yang akan digantikan dengan calon penerima BLT DD, Pemdes harus membawa data tersebut ke warga dalam rapat Musyawarah Desa (Musdes).

Agar tidak menuai protes dan segala keputusan dapat dispakati bersama, sebab berkaitan dengan kondisi ekonomi warga desa saat ini tidak dapat diprediksi maka dari itu harus selalu dilakukan pemantauan untuk data terbarukan.

"Kalau rasanya orang tersebut layak menerima bantuan, maka desa harus memperjuangkan untuk memasukkan warga tersebut sebagai penerima bantuan, tetapi kalau orang tersebut sudah tidak layak lagi sebagai KPM jangan dipertahankan," katanya.

pemdes di mukomuko diminta perbarui data kpm, agar blt dd 2025 tepat sasaran                            koranrb.id – dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten mukomuko meminta  pemerintah desa (pemdes) terus mengevaluasi warga miskin penerima bantuan langsung tunai (blt) dana desa (dd). 
sebab hingga saat ini diduga masih banyak terdapat penyaluran blt dd yang tidak tepat sasaran. 
hal ini disampaikan kepala dpmd mukomuko ujang selamat s.pd. 
ia mengungkapkan, pemdes harus melakukan pembaharuan data untuk memastikan tidak ada lagi keluarga penerima manfaat (kpm) yang tergolong ekonomi mampu, masih mendapatkan blt dd.
baca juga:ketua dprd kepahiang dampingi pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih 
baca juga:belanja pegawai mukomuko dalam apbd 2025 tak terganggu efisiensi, dewan dorong maksimalkan potensi pad
pengawasan data kpm intruksi dari pemerintah pusat agar kpm tepat sasaran.
"kita tidak ingin tahun ini mendapatkan laporan dari masyarakat. terdapat keluarga mampu menjadi penerima blt dd.
sedangkan keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak menerima blt dd. oleh karena itu, desa harus terus memantau dan merubah data kpm jika warga yang selama ini menerima bantuan, tidak terkatagori miskin lagi," ujarnya.
ujang menambahkan, jika ditemukan kpm yang akan digantikan dengan calon penerima blt dd, pemdes harus membawa data tersebut ke warga dalam rapat musyawarah desa (musdes). 
baca juga:bupati fikri: bangun rejang lebong dengan sinergi pemprov dan pemerintah pusat 
baca juga:musrenbang kecamatan kelar, tingkat kabupaten dirancang maret 2025
agar tidak menuai protes dan segala keputusan dapat dispakati bersama, sebab berkaitan dengan kondisi ekonomi warga desa saat ini tidak dapat diprediksi maka dari itu harus selalu dilakukan pemantauan untuk data terbarukan. 
"kalau rasanya orang tersebut layak menerima bantuan, maka desa harus memperjuangkan untuk memasukkan warga tersebut sebagai penerima bantuan, tetapi kalau orang tersebut sudah tidak layak lagi sebagai kpm jangan dipertahankan," katanya.
ia menegaskan, jangan ada lagi alasan pemdes di mukomuko memberikan blt dd karena ada faktor keluarga, tetangga, orang dekat, atau alasan lain yang tidak sesuai aturan. 
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih mukomuko rampung
baca juga:sisakan 2 kecamatan, bkd kepahiang distribusikan sppt pbb 6 kecamatan 
sebab jika kedapatan tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku. karena sudah jelas didalam penggunaan angaran dd.
setiap orang yang menerima blt dd berasal dari keluarga yang tidak mampu, bukan karena alasan lainnya.
"hilangkan hubungan keluarga dan semacamnya dalam menentukan penerima blt dd, karena alasan tersebut tidak sesuai dengan kriteria penerima. maka dari itu pemdes kami minta berhati-hati dalam menentukan kpm. ketimbang harus mengembalikan anggaran yang disalurkan," tegasnya. 
lanjutnya, penetapan penerima blt dd yang tidak sesuai aturan ini dapat menciptakan polemik sosial di tengah masyarakat yang harus dihindari.
 selain itu juga jangan sampai penyaluran blt dd ini hanya berorientasi pada serapan anggaran, terlaksana dan tidak terlaksana.
sehingga karena memang tidak ada keluarga yang tidak mampu sesuai target penerima. maka pemdes memasukan data kpm berasal dari keluarga mampu. 
“upayakan semua sesuai dengan kondisi dilapangan. dalam menentukan calon penerima blt dd. jangan sampai terkesan hanya untuk mengabiskan anggaran saja. jika memang sedikit warga miskin silahkan sampaikan apa adanya,” tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan