Sinkronisiasi Anggaran 2025 dengan Kebijakan Gubernur Bengkulu Terpilih

BENGKULU, KORANRB.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu serta para penjabat Bupati dan Wali Kota menggelar evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2025. 

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pola Provinsi Bengkulu pada Selasa, 11 Februari 2025 itu bertujuan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih hasil Pilkada serentak 2024, Helmi Hasan dan Mian.

Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menegaskan bahwa hasil evaluasi dan penganggaran yang dilakukan akan menjadi dasar dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kepemimpinan yang baru.

BACA JUGA:170 Peserta Lulus Tes CPNS Belum juga Lengkapi DRH

Terlebih, janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan dalam lima tahun ke depan.

"Kita akan menyesuaikan kebijakan daerah dengan RPJMD yang telah disahkan.

Seluruh visi-misi, termasuk janji kampanye kepada masyarakat, perlu diselaraskan dengan kebijakan anggaran berikutnya," ujar Rosjonsyah.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pertemuan ini menjadi wadah untuk merumuskan kebijakan terbaik bagi pembangunan Bengkulu ke depan.

BACA JUGA:Hotel Santika Bengkulu Tawarkan Paket Intimate Wedding

"Presiden RI terpilih memiliki sasaran prioritas, seperti swasembada pangan, penyediaan makanan bergizi gratis, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan stunting.

Maka, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran secara tepat guna mendukung target nasional tersebut," tambahnya.

Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Faisol Cahyo, menambahkan bahwa HLM ini juga menjadi bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan anggaran daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional.

BACA JUGA:Tak Kunjung Realisasi, PUPR Usulkan Lagi BWSS 7 Penanganan Erosi Sungai

"Fokus kita adalah memastikan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan arah kebijakan Presiden RI Prabowo," jelasnya.