BKD Akui Jaksa Sita SP2D Perawatan Jalan dan Jembatan

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 08 Feb 2025 - 23:06

Plt. Kepala BKD Lebong, Riswan Effendi, MM. FIKI/RB--

bkd akui jaksa sita sp2d perawatan jalan dan jembatan                            koranrb.id - plt. kepala badan keuangan daerah (bkd) lebong, riswan effendi, mm mengaku kejaksaan negeri (kejari) lebong menyita surat perintah pencairan dana (sp2d) perwatan jalan dan jembatan tahun anggaran (ta) 2023.
penyitaan itu terjadi saat penggeledahan yang dilakukan penyidik pidsus kejari lebong di kantor bkd lebong, 4 februari 2025 lalu.
“jadi memang ada dokumen yang ambil saat penggeledahan itu. dokumen sp2d, kemungkin sp2d itu belum diambil oleh pupr-p,” ujar riswan, sabtu, 8 februari 2025.
setelah penggeledahan itu, pihak bkd lebong belum pernah dipanggil oleh kejari lebong.
baca juga:tren positif pariwisata awal 2025, kunjungan wisman tembus 13,9 juta
baca juga: menko airlangga: indonesia menjadi pusat gravitasi industri kecantikan
“sejauh ini belum ada pemangilan. tidak menutup memungkinkan bakal ada pemanggilan,” singkatnya.
praktisi hukum sekaligus dosen di fakultas hukum universitas bengkulu, dr. zico junius fernando, s., mh ikut menyoroti kasus dugaan korupsi perawatan jalan dan jembatan di dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (pupr-p) lebong tahun anggaran (ta) 2023.
terang zico, kasus dugaan korupsi di dinas pupr-p lebong, yang diduga merugikan negara sebesar rp1,1 miliar, masih dalam tahap penyidikan. 
oleh karena itu, prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi, di mana setiap pihak yang diduga terlibat tetap memiliki hak untuk membela diri hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
baca juga: optimis ifex 2025, dorong ekspor furnitur indonesia
baca juga:harga rendah, petani di bengkulu utara enggan jual gabah ke bulog 
jika dalam proses hukum ditemukan bukti kuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
apabila perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama, maka pasal 55 ayat (1) kuhp tentang penyertaan dalam tindak pidana juga dapat diterapkan.
“dari sudut pandang hukum administrasi, dugaan penyimpangan anggaran ini, jika terbukti, juga akan melanggar prinsip “good governance” sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, khususnya dalam aspek kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas,” terang zico, jumat, 7 februari 2025. 
baca juga:persiapan pelantikan fikri-hendri rampung, sekda: tiket hingga akomodasi dan pendampingan sudah disiapkan
baca juga:tahapan pilkada belum usai, ini pesan kpu bengkulu selatan
sebagai pejabat publik, pengelola anggaran negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan sebagaimana mestinya. 
jika penyalahgunaan anggaran dalam proyek pemeliharaan jembatan dan jalan terbukti, maka perbuatan ini bertentangan dengan asas “salus populi suprema lex esto” (kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi). 
“hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran negara, kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama,” ujarnya. 
dari sudut pandang filsafat hukum, dugaan tindak pidana ini bertentangan dengan asas keadilan (ius est ars boni et aequi), yang menegaskan bahwa hukum harus mencerminkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 
jika dalam proses hukum terbukti bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga nilai-nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik.
“dalam konteks penegakan hukum, prinsip “fiat justitia ruat caelum” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh) harus menjadi landasan agar tidak ada impunitas bagi pihak yang terbukti bersalah,” katanya. 
lanjutnya, prinsip “dura lex sed lex” (hukum itu keras, tetapi harus tetap ditegakkan) juga harus dipegang teguh agar hukum diberlakukan secara adil tanpa pandang bulu, memberikan efek jera, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
namun, dalam setiap proses hukum, asas “audi et alteram partem” (mendengar kedua belah pihak) juga harus dihormati. 
setiap tersangka atau pihak yang diduga terlibat harus diberikan hak untuk membela diri dalam proses peradilan yang adil dan transparan. 
“aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penyelidikan dan persidangan berjalan secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta sesuai dengan standar hukum yang berlaku,” tegasnya. 
di luar aspek penegakan hukum, kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara harus terus diperkuat. 
langkah-langkah strategis seperti digitalisasi sistem anggaran daerah, peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proyek pemerintah menjadi krusial dalam mencegah penyimpangan di masa depan. 
“pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga tentang membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel,” ucapnya. 
oleh karena itu, kita harus tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, serta menunggu hasil penyelidikan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi.
sementara itu, dalam kasus ini diduga banyak pihak terlibat.
selain memanipulasi kegiata dan membuat laporan pertanggungjawaba (lpj) fiktif yang menjadi permainan oknum pejabat di lingkungan bina marga dinar pupr-p lebong, diduga ada pihak lain yang berperan memuluskan pencairan anggaran rp1,1 miliar untuk kegiatan fiktif tersebut. 
“kita menduga ada peran pihak lain ikut bermain dalam kasus ini (dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan, red). secara logika, jika kegiatan itu fiktif mana mungkin pencairan anggaran bisa semulus itu, tanpa peran pihak lain,” ujar tokoh pemuda lebong, sekaligus ketua umum himpunan mahasiswa islam (hmi) cabang bengkulu, anjar wahyu wijaya, kamis, 6 februari 2025. 
anjar berharap, kejaksaan negeri (kejari) lebong tidak hanya berfokus oknum pejabat di dinas pupr-p lebong.
ia meminata, pihak kejari lebong juga mendalami pihak lain, yang berpotensi ikut adil dalam kasus ini. 
“kita harap, semua pihak terlibat bisa dikejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” singkatnya.
sementara itu, kajari lebong, evi hasibuan, sh., mh, melalui kasi pidana khusus (pidsus), robby rahditio dharma, sh., mh memastikan, akan menyeret semua pihak yang terlibat dalam kasus ini jika benar-benar terbukti.
namun, sampai saat ini, robby masih enggan menyebutkan berapa calon tersangka yang akan diseret dalam kasus ini.
“kita masih mendalami kasus ini. tidak menutup kemungkinan tersangkanya nati satu orang dan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu orang,” ujarnya.
robby memastikan, kasus ini juga tidak menutup kemungkinan, berpotensi ada keterlibatan pihak dari organisasi perangkat daerah (opd) lain, selain dinas pupr-p lebong.
“semua itu bisa saja terjadi. karena semua pihak sedang kita dalami,” ucapnya.
sejak penyelidikan hingga kasus ini naik ke penyidikan, sudah lebih dari 20 orang saksi diperiksa oleh penyidik pidsus kejari lebong.
“sejauh ini sudah 20 saksi kita periksa,” sampainya.
pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan penyidik pidsus, untuk mencari pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus ini.
“jika semua bukti sudah cukup, kita akan segera menetapkan tersangka,” tutupnya.
sebelumnya, kejari lebong sedang mendalami dugaan korupsi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan dipusaran laporan pertanggungjawaban (lpj) fiktif.
anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang diduga dikorupsi rp1,1 miliar. 
seharusnya anggaran ini, digunakan untuk pemiliharaan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan ringan, termasuk untuk tebas bayang dan tambal sulam. 
diduga anggaran itu dikorupsi dengan modus penerbitan lpj fiktif. 
informasi diterima rb, dalam penggunaan anggaran rp1,1 miliar untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di kabupaten lebong.
dalam realisasi dilapangan, ternyata kegiatan itu tidak benar-benar dilaksanakan. namun, anggaran rp1,1 miliar itu dicairkan.
pencairan anggaran rp1,1 miliar itu dilakukan dengan cara pembuatan lpj fiktif oleh oknum pejabat di bagian bina marga dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (pupr-p) kabupaten lebong.
dengan modus lpj fiktif ini, pengajuan pencairan anggaran di badan keuangan daerah (bkd) lebong bisa dilakukan. 
“anggaran rp1,1 miliar itu dicaikrana. dalam realisasinya kita dugaan kegiatan tersebut banyak fiktif,” kata kajari lebong, evi hasibuan, sh., mh, melalui kasi pidsus kejari lebong, robby rahditio dharma, sh., mh, rabu, 5 februari 2025. 
saat ini penyidik pidsus kejari lebong sudah mengantongi semua dokumen kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan ta 2023 itu.
termasuk dokumen pencairan anggaran yang dilakukan oleh bkd lebong. 
dokumen ini didapatkan penyidik pidsus kejari lebong dari hasil penggeledahan ruangan bina marga dinas pupr-p lebong dan kantor bkd lebong, selasa 4 februari 2025. 
dari penggeledahan itu, penyidik pidsus berhasil menyita tiga boks besar dan satu koper berisikan dokumen yang berkaitan dengan kasus ini. 
pengeledahan pertama kali berlangsung di ruangan bidang bina marga dinas pupr-p lebong, berlansung sejak pukul 10.00 wib hingga pukul 13.23 wib.
dari penggeledahan itu, penyidik pidsus berhasil mengamankan dua boks besar, dan satu koper berisikan dokumen kegiatan pemeliharan jalan dan jembatan ta 2023.
kemudian, sekitar pukul 13.30 wib, penyidik pidsus dikawal pihak kepolisian melanjutan penggeledahan di kantor bkd lebong berlangsung sejak pukul 13.30 wib hingga pukul 15.30 wib.
dari penggeledahan yang dilakukan di kantor bkd lebong, penyidik pidsus kejari lebong berhasil mengamankan 1 boks besar dokumen yang diduga lpj fiktif dan surat pertanggungjawaban (spj) pembayaran kegiatan yang dilaksanakan.
“kasus ini sudah naik penyidikan, makanya kita melakukan penggeledahaan untuk mengumpulkan data-data,” ujarnya. 
setelah melakukan penggeledahan itu, pihak kejari lebong langsung menggelar ekspos untuk menentukan arah kasus ini.
dan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini untuk ditetapkan sebagai calon tersangka.
“siapa dan berapa tersangka yang akan ditetapkan, masih kami dalami,” ucapnya. 
sebelum berlangsung penggeledahan, penyidik pidsus kejari lebong sudah memeriksa 20 orang saksi untuk dimintai keterangan, setelah keterangan saksi sudah didapatkan dilanjutkan pengumpulan data-data dan alat bukti. 
sementara itu, kepala bidang bina marga dinas pupr-p lebong, bustari, st mengaku tidak mengetahui kasus yang sedang didalami pihak kejari lebong.
“apa kasusnya saya tidak tahu. kemarin (selasa, red) memang kantor kami digeledah, dan kami kooperatif apa yang dibutuhkan kami siapkan,” ujar bustari.
bustari mengatakan, bahwa dirinya menjabat kepala bidang bina marga dinas pupr-p lebong dimulai 2024 hingga sekarang.
“saya ini peralihan, saya masuk di bina marga itu 2024. saya tidak tahu dan pernah diberi tahu terkait kegiatan 2023 itu. saat sertijab saja pejabat sebelumnya tidak hadir,” singkatnya.
sementara itu, mantan kepala bidang bina marga, haris santos belum merespon pesan singkat yang dikirimkan rb di nomor whatsapp hingga berita ini diturunkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 9 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan