2 Mantan Pejabat Disnakertrans Benteng Didakwa Rugikan Negara Rp1,7 Miliar

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 06 Feb 2025 - 23:06

DIDAMPINGI: Dua mantan Pejabat Disnakertrans Benteng terdakwa perkara Tipikor DKPTKA menjalani sidang perdana didampingi Penasihat Hukum (PH)-nya. WEST JER TOURINDO/RB--

2 mantan pejabat disnakertrans benteng didakwa rugikan negara rp1,7 miliar                            koranrb.id – sidang perdana agenda dakwaan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana kompensasi retribusi penggunaan tenaga kerja asing (dkptka) di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu tengah (benteng) tahun 2018-2019.
perkara ini mendudukkan dua terdakwa, yakni elpi eriantoni dan harry wahyudi, mereka adalah mantan pejabat di disnakertrans kabupaten bengkulu tengah.
kedua terdakwa atas perbuatanya telah merugikan negara hingga rp1,7 miliar untuk modus terdakwa melakukan manipulasi terhadap rekening disnakertrans benteng terhadap retribusi tka.
sidang kedua terdakwa ini digelar di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu pada 6 februari 2025. hakim yang memimpin persidangan tersebut adalah paisol, sh.
baca juga:masih banyak yang belum tahu: ini cara jadi agen brilink 
baca juga:pasca penertiban pkl, pemilik toko dan pembeli di pasar minggu merasa lega
disampaikan kasi pidsus kejari bengkulu tengah, rianto ade putra sh mh, dua terdakwa merugiakan negara didakwa pasal 2 dan pasal 3 undang-undang (uu) tipikor.
 “kedua terdakwa kita dakwa dengan pasal 2  ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana. kemudian secara subsidair pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp,” ungkap rianto ade pada rb 6 februari 2025.
rianto melanjutkan bahwa perkara ini merupakan lanjutan perkara sebelumnya. sehingga untuk dakwaan dan pasal yang dipersangkakan juga sama. 
"perkara korupsi tka yang menyeret 2 terdakwa ini merupakan lanjutan perkara yang lama. sehingga modus dan perkaranya juga sama," jelas rianto ade.
baca juga:januari 2025, 8 gelandangan dipulangkan, dinsos: keluarga lengkap, ingin hidup bebas
baca juga:bsi jaring nasabah pinjol di mukomuko, permudah transaksi perbankan 
selain itu rianto juga menyinggung bahwa elpi eriantoni yang dulunya menjabat salah satu kabid di disnakertrans benteng belum selesai menjalani hukuman pada perkara sebelumnya. 
karena pada selasa 4 juni 2024 lalu, elpi divonis pidana penjara 6 tahun dan denda rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara. 
vonis tersebut atas perkara korupsi tka tahun 2017. elpi juga dibebankan membayar uang pengganti rp1,6 miliar subsidair 4 tahun penjara. 
sementara itu untuk terdakwa harry pernah terlibat tindak pidana penggelapan, menerima vonis 1 tahun penjara pada bulan desember tahun 2013 lalu.
"untuk terdakwa elpi sedang menjalani pidana untuk perkara sebelumnya. tetapi karena dia juga terlibat dengan perkara yang sedang disidangkan saat ini jadi dia ikut sidang lagi," jelas rianto ade.
baca juga:dana psr meningkat 100 persen, perluasan ditarget 5.150 hektare, libatkan 26 poktan di 6 kabupaten
baca juga:insentif gtt desember 2024 segera cair, saidirman: besarannya rp1 juta, tengah diverifikasi 
pada perkara tka sebelumnya, total kerugian rp1,6 miliar. kemudian untuk perkara tka yang saat ini sedang disidangkan kerugiannya rp 1,7 miliar. dari total kerugian negara tersebut, sudah ada pengembalian rp500 juta dari terdakwa harry. 
"untuk kerugian negara yang pertama itu rp 1,6 miliar, kemudian yang kedua rp 1,7 miliar sudah ada pengembalian sekitar rp 500 juta dari terdakwa harry," pungkas rianto ade.
sementara itu penasihat hukum (ph) salah satu terdakwa, endah rahayu ningsih, sh mengatakan bahwa untuk berkas dakwaan dalam perkara ini sudah dilihat dan periksa.
melihat berkas tersbut baik secara formil maupun materil semuanya sudah memenuhi unsur pada kitab undang-undang hukum aacara pidana (kuhap) jadi tidak ada alasan ph untuk ajukan eksepsi.
“hari ini kita menerima dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi sebab berkas  sudah memenuhi unsur kuhap,” tutup endah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan