Terdakwa Kontraktor Proyek Jembatan Taba Terunjam Minta Bebas, PH Beberkan 2 Alasan Ini

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 05 Feb 2025 - 23:57

JALAN: Salah satu terdakwa Tipikor proyek pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam sedang berjalan seusai persidangan selesai. WEST JER TOURINDO/RB--

Menurut Arif bahwa hitungan yang membuat negara terhutang senilai Rp6 miliar ini tidk ada laporan pada saat saksi ahli paparkan.

Atas hutang tersebut ahli tidak bersepakat bahwa negara masih berhutang pada terdakwa Ferra.

"Masalah hutang yang Rp6 miliar dari negara pada Ferra itu masih tanda tanya dan pada persidangan ahli tidak sependapat bahwa ada hutang itu, " terang Arif.

JPU Kejati Bengkulu menuntut terdakwa Ferra Lolita untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp8,2 miliar.

Sedangkan terdakwa Mardi dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Berikutnya terdakwa Zainul Abidin dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan.

Terhadap mereka JPU menjerat dengan Pasal Subsidair dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

terdakwa kontraktor proyek jembatan taba terunjam minta bebas, ph beberkan 2 alasan ini                            koranrb.id - satu dari tiga terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pengerjaan penggantian jembatan air taba terunjam b cs bengkulu tengah tahun anggaran 2020 sampaikan pembelaan atau pleidoi.
sedangkan dua terdakwa lagi mejalani sidang reflik setelah sebelumnya juga mengajukan pleidoi.
terdakwa yang mengajukan pleidoi pada 5 februari 2025 adalah kontraktor ferra lolita yang sebelumnya meminta untuk menunda pleidoi.
sedangkan terdakwa ppk bpjn bengkulu, mardi dan wakil direktur cv zainul abidin sebelumnya telah menyampaikan pleidoi dengan meminta untuk bebas juga.
sidang ketiga terdakwa yang telah merugikan negara sebesar rp8,2 miliar berlangsung kemarin dengan 2 agenda sekaligus dan hakim yang memimpin persidangan adalah paisol, sh.
baca juga:awas, upload persyaratan pengajuan nip cpns rentan salah 
baca juga:harga tbs kelapa sawit mulai naik, petani diminta jaga kualitas buah 
disampaikan penasihat hukum (ph) salah satu terdakwa, ranggi setyadi, sh dalam pleidoi tersebut mereka meminta untuk bebas dari segala hukum yang dijerat  bukan hanya itu saja terdakwa meminta untuk bersih nama dari upaya hukum.
"dalam pleidoi untuk klien kami adalah minta bebas dari segala jeratan hukum baik itu nama baik atau kurungan penjara," ungkap ranggi.
ranggi menegaskan bahwa alasan ph jelas dalam pleidoi bahwa perkara ini hitungan kerugian negara tidak jelas dan itu hasil dari fakta persidangan.
ketika dasar hukum dalam perkara ini sudah cacat hukum maka memang seharusnya penetapan kepastian hukum atas terdakwa harus dipertimbangkan, karena satu saja cacat maka penetapan terdakwa itu gugur.
baca juga: finalisasi ganti bappeda jadi bapperida, ini tahapannya
baca juga:hilang larangan ecer lpg 3 kg, muncul syarat jadi sub pangkalan
dasar itulah ph mengajukan untuk bebas dari segala tuntutan yang dialamatkan pada dirinya.
"jadi proyek yang menjadi objek hukum pada perkara ini dahulu dikatakan gagal kontruksi. namun fakta di lapangan ini sudah digunakan oleh masyarakat, terus perhitungan kn itu cacat, sebab ahli yang mengambil sampel untuk bahan hitung itu tidak menyeluruh jadi ada dua yang tidak valid maka untuk perkara ini tidak valid juga," tegas ranggi.
melihat dari tuntutan juga tidak jelas kenapa bisa klien ranggi yang dibebankan untuk mengembalikan kn, sedangkan uang paling banyak dikeluarkan dalam pembangunan adalah uang terdakwa ferra.
"klien kami masih memiliki uang yang belum dikembalikan negara sebesar rp6 miliar bagaimana dia mau menikmati semuanya, mendengarnya saja lucu," terang ranggi," 
sementara itu dalam persidangan jpu kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu tetap pada tuntutan dan akan memberikan jawaban tertulis khusus untuk terdakwa fera.
baca juga:40 pengamen jalanan dibina dinsos, bisa isi acara di kafe hingga restoran 
baca juga: pemrov bengkulu rencanakan operasi pasar secara berkala
"kita akan membuat jawaban secara tertulis kalau untuk reflik dua terdakwa lainya kita masih tetap pada tuntutan," tutup kasi penuntutan kejati bengkulu, arif wirawan, sh. 
sekadar mengulas, jpu kejati bengkulu ungkap alasan kenapa satu terdakwa saja yang harus kembalikan kerugian negara (kn) dalam perkara tipikor proyek pembangunan jembatan b cs taba terunjam.
berdasarkan fakta persidangan satu dari tiga terdakwa yakni fera lolita adalah penerima aliran paling banyak sehingga dibebankan kn.
tuntutan jpu kejati bengkulu terhadap terdakwa mardi selaku ppk kementerian pupr, zainul selaku konsultan pengawas dan ferra lolita selaku kontraktor berbeda.
perbedaan tersebut menjadi tanda tanya baik itu ph maupun masyarakat.
"dapat kita sampaikan bahwa memang benar 8 januari lalu kita telah membacakan tuntutan untuk tiga terdakwa dan mereka dihukum berbeda," ungkap kasi penuntutan kejati bengkulu arif wirawan, sh, mh didampingi kasi penkum, ristianti andriani, sh, mh.
ketiga terdakwa tersebut dituntut dnegan hukuman penjara dan denda, namun terdakwa ferra lolita ditambah tuntutan dengan uang pengganti (up) sebesar rp8,2 miliar.
"alasan kami kenapa ferra yang harus kembalikan kn, sebab itu memang berdasarkan fakta persidangan yang ada," jelas arif.
kemudian pada saat sesi wawancara juga turut dibahas masalah negara masih berhutang pada terdakwa ferra senilai rp6 miliar.
menurut arif bahwa hitungan yang membuat negara terhutang senilai rp6 miliar ini tidk ada laporan pada saat saksi ahli paparkan.
atas hutang tersebut ahli tidak bersepakat bahwa negara masih berhutang pada terdakwa ferra.
"masalah hutang yang rp6 miliar dari negara pada ferra itu masih tanda tanya dan pada persidangan ahli tidak sependapat bahwa ada hutang itu, " terang arif.
jpu kejati bengkulu menuntut terdakwa ferra lolita untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar rp8,2 miliar.
sedangkan terdakwa mardi dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda rp100 juta. 
berikutnya terdakwa zainul abidin dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda rp 100 juta subsidair 6 bulan.
terhadap mereka jpu menjerat dengan pasal subsidair dengan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 6 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan