Dewan Tegaskan Tidak Boleh Ada Perusahaan Perkebunan Kebal Hukum

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 03 Feb 2025 - 22:53

Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan Nissan Deni Purnama S.IP.--RIO/RB

dewan tegaskan tidak boleh ada perusahaan perkebunan kebal hukum                            koranrb.id  - anggota dprd kabupaten bengkulu selatan dan dprd provinsi sepakat bahwa tidak boleh ada perusahaan perkebunan di kabupaten bengkulu selatan kebal hukum.
apabila melanggar aturan maka harus dibekukan dan tidak boleh lagi beroperasi.
polemik perusahaan perkebunan selalu terjadi lantaran pihak perusahaan merasa kuat dan tidak ada yang berani memproses hukum.
akan tetapi hal tersebut tidak berlaku didalam kepemimpinan presiden prabowo subianto.
baca juga:bupati bengkulu selatan minta kepala dinas aktif lobi pemerintah pusat
baca juga:jamkesda tuntas, inspektorat seluma lanjut reviu belanja modal
belum lama ini presiden menegaskan tindak tegas perusahaan yang tidak taat aturan salah satunya soal perizinan.
di kabupaten bengkulu selatan pt agro bengkulu selatan (abs) sedang menjadi perhatian semua pihak, termasuk dprd.
perusahaan perkebunan kelapa sawit ini nekat beroperasi meskipun tidak lagi memiliki hak guna usaha (hgu). bahkan tidak tangung-tanggung sejak tahun 2016 pt abs tidak lagi memiliki hgu sebagai salah satu syarat untuk menjalankan usaha di kabupaten bengkulu selatan.
komisi ii dprd bengkulu selatan kembali menegaskan bahwa apapun bentuk perusahaan apabila tidak taat aturan maka hal tersebut melanggar undang-undang. setiap pelanggar undang-undang wajib diberikan sanksi.
 baca juga:dilantik 20 februari 2025, pemkab kepahiang sambut bupati dan wakil bupati terpilih 
baca juga: piala kemenpora ri tahun 2025, atlet taekwondo mukomuko sabet 3 medali emas dan 7 perak
ketua komisi ii dprd bengkulu selatan nissan deni purnama s.ip mengatakan, sampai saat ini pembahasan pt abs belum rampung, dan terbaru dalam tahap pembentukan panitia khusus (pansus).
menunggu pansus terbentuk, komisi ii dprd bengkulu sela tan memberikan pernyataan tegas terhadap pt abs untuk segera melengkapi kekurangan document perizinan tersebut.
“kita mendukung pernyataan presiden tidak ada orang kebal hukum, termasuk juga perusahaan tidak ada yang kebal atau backing-backing,” kata deni.
politisi muda golkar bengkulu selatan ini sangat bersemangat mendorong pemerintah membekukan perusahaan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.
baca juga:disebabkan korsleting listrik, awal tahun 4 rumah terbakar
baca juga:bantah dana pungli prona mengalir ke oknum pegawai bpn, m.habibi: rokok dan makan hal wajar
apalagi perusahaan yang merugikan daerah dengan cara menguras kekayaan alam alam. pt abs selama ini dinilai mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar karena tidak sesuai prosedur aturan yang berlaku.
“intinya jangan bermain dengan pemerintah dan rakyat, taat aturan tidak ada yang kebal hukum,” ujarnya.
sementara itu anggota dprd provinsi bengkulu fraksi partai gerindra h.herwin suberhani memastikan dirinya akan melaporkan permasalahan perkebunan di bengkulu selatan ke unsur pimpinan dprd provinsi bengkulu.
dan paling penting melaporkan perusahaan kepada pimpinan partai gerindra yang dengan tegas menolak perusahaan yang tidak taat aturan.  
“saya sudah diskusi dengan badan pertanahan nasional (bpn) bengkulu selatan mengenai perusahaan yang bermasalah soal izin dan perbatasan di bengkulu selatan, saya akan lapor ke partai juga,” kata herwin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan