Rapat Dengar Pendapat Kejanggalan Audit DD 2024 Inspektorat Mukomuko, Pendamping Desa Sampaikan Ini

rapat dengar pendapat kejanggalan audit dd 2024 inspektorat mukomuko, pendamping desa sampaikan ini koranrb.id – terkait banyaknya temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat daerah mukomuko terhadap kegiatan fisik yang menggunakan dana desa (dd) tahun 2024. kemarin, 3 februari 2025 kembali dilanjutkan hearing bersama komisi l dprd mukomuko. hearing kemarin diikuti dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) dan pendamping desa yang ada di kabuapaten mukomuko.  dalam rapat dengar pendapat (rdp) tersebut, salah seorang pendamping desa atau tim ahli pemberdayaan masyarakat (tapm) koordinator wilayah (korwil) kecamatan air manjuto, lubuk pinang, dan kota mukomuko, jasman st menyatakan, pemeriksaan kegiatan fisik dd tahun 2024 oleh inspektorat dapat dikatakan paling aneh. baca juga: perpisahan bupati, pemkab bengkulu utara gelar olahraga bersama 14 februari baca juga:bkd geber pajak daerah dengan opsen pajak, langsung ke kasda  pasalnya, banyak terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh tim ahli dan auditor inspektorat jika dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya.  "ada apa dengan inspektorat pada hari ini,  apakah desa ini mau dijadikan objektivitas. kenapa diakhir masa jabatan kepala negara. pemeriksaan yang dilakukan inspektorat menurut kami sangat berbeda dengan apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya,” ungkap jasman. menurut jasman, adanya perbedaan instrumen pemeriksaan oleh tim ahli auditor dengan instrumen pelaksanaan pembangunan yang berbeda.  diduga menjadi penyebab banyaknya temuan kegiatan fisik dana desa tahun 2024 lalu.  baca juga:janji tak korupsi dan tingkatkan kinerja, seluruh pejabat di bengkulu utara teken pakta integritas baca juga:ingat! opd diminta data honorer lama, bukan yang baru selain itu dikatakan jasman, pengelolaan dd  itu dilakukan swakelola. rencana anggaran biaya (rab) dan gambar boleh dibuat dengan sederhana. dan yang membuat kader teknis desa (ktd) yang bukan tenaga profesional bidang teknis.  "dapat kita contohkan, misalkan gambar kegiatan fisik untuk desa, boleh tulis tangan atau manual. karena pemerintah menyadari sumber daya manusia (sdm) di tingkat desa itu terbatas," sampai jasman.  lebih aneh lagi lanjut jasman, ada sanggahan yang disampaikan pemerintah desa (pemdes) tapi sanggahannya tidak diterima.  sebenarnya pendamping desa sangat mendukung program-program yang dilakukan instansi pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko yang tujuannya agar dd dapat dikelola semakin baik, hanya saja harus berkeadilan. baca juga:wakil rakyat di pusaran korupsi perjalanan dinas setwan kaur baca juga: eks lahan tambang batu bara tidak direklamasi, minta pemkab bengkulu tengah bertindak "ini ada pak suharman (anggota dewan, red) sewaktu beliau kades dulu, kami pernah menyampaikan sanggahan, dan diterima dengan baik. namun di pemeriksaan 2024 lalu, kebanyakan sanggahan desa tidak diterima," paparnya.  kemudian disampaikan jasman, ada banyak contoh yang janggal lainnya dari proses pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat daerah mukomuko.  seperti pengoralan jalan di desa sepanjang 100 meter tidak ada yang lebih rp200 juta, karena swakelola.  coba kalau dilihat dari kegiatan pengoralan yang bersumber dari apbd yang kontraktual, pagu anggaran untuk 100 meter pengoralan bisa mencapai rp300 juta. "ya, kami apresiasi, akhirnya ada rapat dengar pendapat. kalau tidak ada masalah ini, mungkin tidak pernah ada pertemuan antara pendamping desa dengan wakil rakyat. kami berharap ada perbaikan kedepan. serta semua pihak semakin prefesional dalam bertugas,” harapnya. sementara itu, ketua komisi l dprd mukomuko, armansyah st membenarkan, kemarin telah dilakukan dengar pendapat, terkait keluhan banyaknya temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat terkait dd tahun 2024. banyak penyampaian keluhan dari pendamping tentang sistem penilaian yang dilakukan inspektorat daerah mukomuko. namun meskipun sudah ada penyampaian seperti apa peristiwa yang diresahkan kades, masih belum bisa disimpulkan terkait perkara ini. “kami dengar pendapat terlebih dulu agar dapat mengetahui secara detail yang terjadi. yang nantinya kami juga akan memanggil ispektorat dan dinas pupr mukomuko, untuk mendengar pendapat mereka,” ujarnya. armansyah mengatakan, keterangan-keterangan dari pendamping desa ini bisa menjadi bahan bagi lembaga legislatif untuk mendorong langkah perbaikan ke depan. begitu juga dengan aspirasi para kades terkait temuan hasil pemeriksaan inspektorat.  "kalau soal temuan tahun 2024, ini kan sudah keluar lhp (laporan hasil pemeriksaan). nampaknya agak sulit kalau mau dirubah. sekarang yang penting bagaimana untuk perbaikan ke depan," tutupnya.

Tag

• # kejanggalan audit
• # dengar pendapat
• # rapat dengar
• # inspektorat mukomuko
• # pendamping desa
• # audit dd
• # dd 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•