Laporan Khusus: Miliaran Rupiah SPj Fiktif di Kantor Wakil Rakyat Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 02 Feb 2025 - 22:06

Kantor wakil rakyat atau anggota DPRD Kaur tampak sepi. --Rusman Aprizal/RB

KORANRB.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kaur menemukan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kaur.

Di kantor wakil rakyat itu pula ditemukan modus mencatut 37 nama tenaga honorer.

Hingga negara dirugikan miliaran rupiah.

Berikut laporan khusus minggu ini.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur memastikan bakal memanggil anggota DPRD Kaur yang menjabat di tahun 2023.

Mereka bakal dimintai keterangan terkait dengan anggaran perjalan dinas tahun 2023 yang menyebabkan kerugian negara (KN).

Saat ini, tim penyidik Kejari Kaur tengah menyiapkan berkas untuk pemanggilan seluruh anggota DPRD Kaur tersebut tanpa terkecuali. Kemungkinan besar pemanggilan para mantan anggota DPRD tersebut bakal dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Pemanggilan anggota DPRD sekarang masih disusun rencananya. Namun pasti dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan aliran dana perjalanan dinas yang sekarang dalam tahapan penyidikan," kata Kajari Kaur Pofrizal SH, MH, melalui Kasi Pidsus Bobbi Muhammad Ali Akbar SH, MH.

Meskipun dari hasil pengumpulan barang dan bukti, tim penyidik Kejari Kaur sampai dengan saat ini belum menemukan upaya melawan hukum dalam penggunaan anggaran perjalan dinas para anggota dewan.

Akan tetapi, dari hasil audit temuan BPK kerugian negara juga ditimbulkan dari anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kaur periode 2023.

laporan khusus: miliaran rupiah spj fiktif di kantor wakil rakyat kaur                             koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) kabupaten kaur menemukan surat pertanggungjawaban (spj) fiktif perjalanan dinas di sekretariat dprd kaur.
di kantor wakil rakyat itu pula ditemukan modus mencatut 37 nama tenaga honorer.
hingga negara dirugikan miliaran rupiah.
berikut laporan khusus minggu ini.  
tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur memastikan bakal memanggil anggota dprd kaur yang menjabat di tahun 2023.
baca juga: gbd dan tenaga non-asn di bengkulu utara wajib tetap bekerja sebelum diangkat pppk dan ppk paruh waktu 
baca juga:e-katalog versi 6 segera diterapkan, pelaku usaha diminta segera mendaftar
mereka bakal dimintai keterangan terkait dengan anggaran perjalan dinas tahun 2023 yang menyebabkan kerugian negara (kn).
saat ini, tim penyidik kejari kaur tengah menyiapkan berkas untuk pemanggilan seluruh anggota dprd kaur tersebut tanpa terkecuali. kemungkinan besar pemanggilan para mantan anggota dprd tersebut bakal dilakukan dalam waktu dekat ini.
"pemanggilan anggota dprd sekarang masih disusun rencananya. namun pasti dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan aliran dana perjalanan dinas yang sekarang dalam tahapan penyidikan," kata kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh. 
meskipun dari hasil pengumpulan barang dan bukti, tim penyidik kejari kaur sampai dengan saat ini belum menemukan upaya melawan hukum dalam penggunaan anggaran perjalan dinas para anggota dewan.
baca juga:warga minta izin tambang batu bara pt rsm di bengkulu tengah tidak diperpanjang
baca juga:kesbangpol mukomuko tunggu pengajuan bantuan dana hibah ormas
akan tetapi, dari hasil audit temuan bpk kerugian negara juga ditimbulkan dari anggaran perjalanan dinas anggota dprd kaur periode 2023.
"hasil audit bpk, ada juga temuan dari anggota dewan. namun ini tidak bisa kita jadikan landasan, makanya harus dilakukan pemanggilan dan pengembangan lagi," ujar bobbi.
bobbi menjelaskan, sampai dengan saat ini sudah beberapa anggota dprd kaur dan juga aparatur sipil negara (asn) yang menitipkan uang pengganti kerugian negara.
total sudah ada sekitar rp1 miliar uang yang terkumpul di rekening penampungan milik kejari kaur. akan tetapi penitipan uang pengganti kerugian negara ini, tentu tidak akan bisa menghentikan perkara yang sedang bergulir.
baca juga:bpbd mukomuko catat 5 bencana awal tahun, 1 korban, banyak sarpras belum diakomodir
baca juga:evaluasi penanggungjawab rumdin bupati mukomuko, beri efek jera asn masuk sembarangan
bahkan uang penitipan kerugian negara ini nanti akan disampaikan pada saat sidang telah berlangsung. "sekarang sudah ada beberapa yang menitipkan uang pengganti kerugian negara, kita terima tapi tidak bisa menghentikan perkara," jelasnya.
lebih lanjut, bobbi menjelaskan dari hasil penghitungan kerugian negara yang mereka temukan dari upaya atau tindakan melawan hukum di setwan kaur ada dua sumber. pertama adalah pencatatutan 37 nama tenaga honorer dalam melakukan perjalanan dinas dengan kerugian negara rp1,6 miliar.
kemudian perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh asn setwan kaur dengan kerugian negara rp 4,6 miliar.
"kita sudah ada penghitungan sementara, namun masih akan tetap kita lakukan penghitungan ulang berdasarkan perbuatan melawan hukum," ungkapnya.
baca juga:evaluasi penanggungjawab rumdin bupati mukomuko, beri efek jera asn masuk sembarangan
baca juga:takut ‘mati langkah’, bidan muda korban kdrt di seluma minta pendampingan hukum, uptd ppa: kita siap bantu 
tim penyidik kejari kaur, sekarang juga telah mengantongi nama-nama yang bertanggungjawab terkait dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut. akan tetapi, masih diperlukan penyidikan lebih dalam untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat nanti bisa di ditangkap.
kemungkinan besar setelah penghitungan ulang kn, kejari kaur akan segera melakukan penetapan tersangka yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini.
"sesudah penghitungan kn, kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka," tukasnya.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kaur  kaur dr. drs ersan syahfiri, mm menanggapi kasus ini mengatakan pemkab kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak aparat penegak hukum (aph) dalam hal ini kejari kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di setwan kaur.
baca juga:takut ‘mati langkah’, bidan muda korban kdrt di seluma minta pendampingan hukum, uptd ppa: kita siap bantu 
baca juga:terutang 32 desa, pencairan add tambahan diproses pekan ini
apabila mememang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.
sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan