Warga Minta Izin Tambang Batu Bara PT RSM di Bengkulu Tengah Tidak Diperpanjang

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 02 Feb 2025 - 22:00

Lahan eks tambang milik PT RSM yang berada di Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. --jeri/rb

Ia juga sudah mendapatkan informasi terkait PT RSM yang sudah tidak ada operasi lagi sejak tahun 2024. Sebab pihaknya terakhir melakukan monitoring ke lahan tambang tersebut pada tahun 2023.

“Kalau izinnya masih ada hingga 2026. Kalau terkait mengapa mereka berhenti operasi, biasanya terkendala finansial, makanya aktivitasnya diberhentikan,” ujarnya

Dengan adanya kejadian ini, Koordinator Inspektur Tambang Bengkulu memastikan akan turun langsung ke lokasi eks lahan tersebut untuk melakukan upaya pengawasan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait kejadian ini.

Kalau untuk target pengawasan tahun 2025 ini, pihaknya menargetkan pada akhir Januari ini atay awal Februari. Namun semua kembali kepada anggaran. Sebab hingga saat ini pihaknya masih menunggu anggaran dari pusat untuk melakukan kegiatan.

“Kita akan masuk ke lokasi untuk melakukan pengawasan ke lahan eks tambang PT RSM. Namun saat ini kita masih menunggu anggaran dari pusat. Sebab hingga saat ini anggaran tersebut belum turun. Mudah-mudahan paling lambat bulan Maret sudah turun,” Demikian Nazirin.

Sementara itu, Pengamat Lingkungan Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga menegaskan, persoalan reklamasi pasca tambang ini sebenarnya tugas dari Pemkab Bengkulu Tengah dan Pemprov Bengkulu.

Kalau tak adanya reklamasi berarti tak ada pengawasan dari pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah daerah bisa mengevaluasi seluruh izin usaha tambang yang sudah berakhir dan dicabut.

Apalagi reklamasi dan pasca tambang ini merupakan kewajiban perusahaan tambang tentunya ini sudah diatur didalam UU 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Dengan kejadian ini tentu kami meminta Pemerintah Daerah bisa bertindak dan jangan diam saja. Sudah seharusnya reklamasi dilakukan perusahaan apabila sudah tak ada aktivitas tambang dan semuanya sudah ada peraturannya,” tegasnya

Disisi lain, Pemerintah harus melakukan penataan perizinan industri ekstraktif pertambangan batubara, guna memastikan kepatuhan perizinan dalam pemanfaatan lahan dan hutan.

Harapannya pemerintah harus memiliki political will untuk memastikan keberlangsungan sumberdaya alam bagi generasi saat ini dan ke depan. Sehingga tidak ada pilihan lain pemerintah harus menjadi bagian dari solusi bukan dari persoalan yang ada.

“Kita meminta kepada Pemkab Bengkulu Tengah maupun Pemprov Bengkulu harus tegas keberpihakannya terhadap keberlangsungan ekologis bagi generasi saat ini dan ke depan,” katanya.

warga minta izin tambang batu bara pt rsm di bengkulu tengah tidak diperpanjang                            koranrb.id - warga yang memiliki lahan di sekitaran lahan eks tambang batu bara milik pt ratu samban mining (rsm) meminta kepada pemerintah untuk tidak memberikan izin perpanjangan aktivitas tambang batu bara yang berada di desa surau kecamatan taba penanjung kabupaten bengkulu tengah.
salah satu warga dedi damhudi mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk tidak memberikan izin perpanjangan apabila pt rsm mengajukan perpanjangan izin.
penolakan ini bukan tanpa sebab, karena akibat aktivitas tambang batu bara pt rsm ini sudah kerap menimbulkan masalah dan polemik yang terjadi di masyarakat. 
sebelumnya sudah diketahui bersama jika sempat terjadi kegaduhan karena akibat aktivitas tambang batubara pt rsm tersebut.
baca juga:bpbd mukomuko catat 5 bencana awal tahun, 1 korban, banyak sarpras belum diakomodir
baca juga:evaluasi penanggungjawab rumdin bupati mukomuko, beri efek jera asn masuk sembarangan
karena aktivitas tambang batu bara tersebut, lahan milik warga yang berada di sekitaran aktivitas tersebut terdampak karena ambles.
“beberapa waktu lalu sudah terjadi kegaduhan karena lahan warga banyak yang retak dan amblas karena aktivitas tambang batubara pt rsm tersebut. jadi kami berharap pemerintah jangan memberikan izin perpanjangan aktivitas tambang batu bara kepada pt rsm,” tegasnya
selain sudah terjadi kegaduhan dengan masyarakat, alasan lainnya masyarakat tak setuju apabila izin pt rsm diperpanjang adalah karena pt rsm tak melakukan reklamasi terhadap lahan eks tambang.
pada saat ini memang pt rsm sudah tidak beroperasi dan melakukan aktivitas lagi di lahan tersebut.
baca juga:takut ‘mati langkah’, bidan muda korban kdrt di seluma minta pendampingan hukum, uptd ppa: kita siap bantu 
baca juga:terutang 32 desa, pencairan add tambahan diproses pekan ini
namun pihaknya sangat menyayangkan karena setelah pt rsm tidak beroperasi, lubang bekas galian mengambil batubara dibiarkan saja dan tidak dilakukan reklamasi.
sedangkan sesuai aturan yang berlaku, lahan eks tambang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi harus di reklamasi oleh perusahaan tersebut. namun kenyataannya pt rsm tidak melakukan reklamasi tersebut.
“saat ini pt rsm memang sudah tidak beroperasi lagi. namun yang kami sesali mengapa mereka (pt rsm, red) tidak melakukan reklamasi lahan eks tambang tersebut. padahal sesuai aturan perusahaan wajib melakukan reklamasi,” ujarnya
apabila pemerintah masih memberikan izin kepada pt rsm untuk beraktivitas lagi, bukan tak mungkin kedepan akan terjadi kegaduhan lagi.
baca juga:temuan kerugian negara dd kota agung rp320 pulih, lanjut pengusutan tunggu hasil gelar perkara
baca juga:hasil seleksi administrasi pppk tahap 2 diumumkan pekan depan
kemudian pasti akan memberikan efek yang negatif kepada masyarakat.
sebab selama ini masyarakat tak menerima manfaat apapun dari adanya aktivitas tambang batubara tersebut.
“kami berharap pemerintah tak lagi memberikan izin aktivitas tambang batubara kepada pt rsm. apabila masih diberikan bukan tidak mungkin akan lebih banyak lagi efek negatif yang dirasakan oleh masyarakat akibat aktivitas tambang batubara tersebut,” pungkasnya
sebelumnya, koordinator inspektur tambang bengkulu, nazirin menegaskan, perusahaan memang harus melakukan reklamasi pasca tambang.
baca juga:hasil seleksi administrasi pppk tahap 2 diumumkan pekan depan
baca juga:promosi batik sungai lemau digencarkan didukung kelompok perajin batik
bahkan reklamasi tak harus dilakukan setelah pasca tambang, menjelang habis izin perusahaan sudah seharusnya berangsur melakukan persiapan reklamasi tersebut. 
“reklamasi wajib dilakukan perusahaan, semuanya sudah tertera di aturan perundang-undangan. apabila perusahaan tak melakukan reklamasi maka akan dituntut 5 tahun kurungan penjara dan denda mencapai rp 100 miliar,” ujarnya
disisi lain, koordinator inspektur tambang bengkulu mengatakan, untuk izin pt rsm berakhir ditahun 2026. namun pt rsm masih bisa melakukan perpanjangan apabila ingin melakukan perpanjangan. hingga saat ini, pihaknya tak mengetahui pasti apakah pt rsm ini akan mengajukan perpanjangan izin atau tidak. 
kalau perusahaan tidak melakukan perpanjangan izin, seharusnya perusahaan harus melakukan dan saat ini sudah harus dilakukan berbagai persiapan reklamasi tersebut. selama izin mereka masih ada, mereka masih memiliki kesempatan untuk melakukan reklamasi. 
baca juga:selasa, cjh jalani tes kesehatan kedua, tidak memenuhi syarat batal berangkat
baca juga:cara mencegah penyakit hiv dan aids 
ia juga sudah mendapatkan informasi terkait pt rsm yang sudah tidak ada operasi lagi sejak tahun 2024. sebab pihaknya terakhir melakukan monitoring ke lahan tambang tersebut pada tahun 2023. 
“kalau izinnya masih ada hingga 2026. kalau terkait mengapa mereka berhenti operasi, biasanya terkendala finansial, makanya aktivitasnya diberhentikan,” ujarnya 
dengan adanya kejadian ini, koordinator inspektur tambang bengkulu memastikan akan turun langsung ke lokasi eks lahan tersebut untuk melakukan upaya pengawasan. pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait kejadian ini. 
kalau untuk target pengawasan tahun 2025 ini, pihaknya menargetkan pada akhir januari ini atay awal februari. namun semua kembali kepada anggaran. sebab hingga saat ini pihaknya masih menunggu anggaran dari pusat untuk melakukan kegiatan. 
“kita akan masuk ke lokasi untuk melakukan pengawasan ke lahan eks tambang pt rsm. namun saat ini kita masih menunggu anggaran dari pusat. sebab hingga saat ini anggaran tersebut belum turun. mudah-mudahan paling lambat bulan maret sudah turun,” demikian nazirin.
sementara itu, pengamat lingkungan bengkulu, abdullah ibrahim ritonga menegaskan, persoalan reklamasi pasca tambang ini sebenarnya tugas dari pemkab bengkulu tengah dan pemprov bengkulu. 
kalau tak adanya reklamasi berarti tak ada pengawasan dari pemerintah daerah. seharusnya pemerintah daerah bisa mengevaluasi seluruh izin usaha tambang yang sudah berakhir dan dicabut. 
apalagi reklamasi dan pasca tambang ini merupakan kewajiban perusahaan tambang tentunya ini sudah diatur didalam uu 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.
“dengan kejadian ini tentu kami meminta pemerintah daerah bisa bertindak dan jangan diam saja. sudah seharusnya reklamasi dilakukan perusahaan apabila sudah tak ada aktivitas tambang dan semuanya sudah ada peraturannya,” tegasnya 
disisi lain, pemerintah harus melakukan penataan perizinan industri ekstraktif pertambangan batubara, guna memastikan kepatuhan perizinan dalam pemanfaatan lahan dan hutan. 
harapannya pemerintah harus memiliki political will untuk memastikan keberlangsungan sumberdaya alam bagi generasi saat ini dan ke depan. sehingga tidak ada pilihan lain pemerintah harus menjadi bagian dari solusi bukan dari persoalan yang ada. 
“kita meminta kepada pemkab bengkulu tengah maupun pemprov bengkulu harus tegas keberpihakannya terhadap keberlangsungan ekologis bagi generasi saat ini dan ke depan,” katanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan