Terbukti Korupsi Dana BOS Rp1,2 Milar, Syarat Pengajuan Pemecatan Mantan Bendahara SMPN 17 Lengkap

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 23:36

KENAKAN: Terdakwa yang terseret dalam perkara Tipikor Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu sedang berjalan nampak digiring Jaksa bertugas. WEST JER TOURINDO/RB--

Dengan diprosesnya Yudarlanadi ini semoga bisa menjadi contoh untuk para ASN agar tidak melakukan tidak pidana.

"Saya sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan para tenaga pendidik seperti yang dilakukan kedua terdakwa ini, apa lagi mereka menggunakan uang negara untuk pribadi hal itu sangat kami sayangkan," terang Gunawan.

Sekadar informasi tambahan, kedua terdakwa divonis berbeda oleh Majelis Hakim pada agenda putusan kemarin, 22 Januari 2025 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu. Bertindak selaku Ketua Majelis, Paisol, SH.

Dalam putusan yang dibacakan kemarin di muka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan JPU dengan membuktikan perbuatan kedua terdakwa sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdakwa Imam Santoso divonis dengan hukuman penjara 3 tahun denda Rp100 juta subsidair 6 bulan.

Imam Santoso dibebankan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp247 juta dan harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan atau diganti dengan hukuman penjara 1 tahun.

Selanjutnya terdakwa Yudarlanadi divonis dengan hukuman penjara 5 tahun dengan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan, serta membebankan UP sebesar Rp766 juta subsidair 3 tahun.

"Dengan sah dan menyakinkan bahwa kedua terdakwa divonis dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," ungkap Paisol dimuka Persidangan.

Sementara terungkap dalam agenda putusan kemarin, hal-hal yang memberatkan hukuman kedua terdakwa lantaran belum memulihkan Kerugian Negara (KN) sebesar Rp1,2 miliar.

terbukti korupsi dana bos rp1,2 milar, syarat pengajuan pemecatan mantan bendahara smpn 17 lengkap                            koranrb.id – pasca dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap dana bantuan operasional sekolah (bos) tahun 2021-2022 oleh pengadilan negeri tipikor bengkulu.
terbaru, salinan putusan terhadap mantan kepala dan bendahara smpn 17 kota bengkulu, imam santoso, s.pd dan yudarlanadi, m.pd.i sudah diterima dinas pendidikan kota bengkulu.
dengan demikian, pengajuan pemecatan terhadap yudarlanadi sudah memenuhi syarat.
hal tersebut disampaikan kepala dinas pendidikan (disdik) kota bengkulu a.gunawan s.sos.
baca juga:cuaca buruk, alat tangkap banyak rusak, nelayan kota bengkulu butuh bantuan 
baca juga:pengendara minta segera tangani jalan berlubang di lampu merah simpang sekip 
gunawan menyebut keduanya telah merugikan negara hingga rp1,2 miliar masuk dalam tindakan kejahatan jabatan berdasarkan undang-undang asn ri.
pemecatan secara tidak hormat yudarlanadi tidak menyalahi aturan, sebab rujukan dari berkas pengajuan pemecatan yudarlanadi adalah putusan ma yang sudah berkekuhukum tetap.
gunawan mengungkapkan, sebelumnya pihaknya sudah menggarap berita acara pns yang tersandung kejahatan jabatan.
untuk saat ini syarat untuk pengajuan sudah lengkap. salah satu syarat yang paling penting adalah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
baca juga: kejati bengkulu tunggu perintah bentuk satgas pemberantasan perusakan hutan
baca juga:pmk mulai teratasi, kasus jembrana bertambah lagi, zona merah kawasan bangkahan masih berlangsung
dengan putusan tersebut sudah bisa merubah status tersebut yang sebelumnya pns pemkot bengkulu menjadi mantan pns.
"sekarang kita sudah menerima berkas putusan dari ma. dengan begini syarat pengajuan pemecatan terdakwa sudah lengkap dan sudah bisa diajukan dalam waktu dekat sidang etik secara aturan asn bisa dilakukan," ungkap gunawan pada rb 1 febuari 2025.
dengan diprosesnya yudarlanadi ini semoga bisa menjadi contoh untuk para asn agar tidak melakukan tidak pidana.
"saya sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan para tenaga pendidik seperti yang dilakukan kedua terdakwa ini, apa lagi mereka menggunakan uang negara untuk pribadi hal itu sangat kami sayangkan," terang gunawan. 
baca juga:banyak kepsek pensiun, pgri minta disdikbud benteng gelar diklat
baca juga:asn setwan provinsi bengkulu belum gajian, bendahara pengeluaran: spesimen belum ditandatangani sekwan
sekadar informasi tambahan, kedua terdakwa divonis berbeda oleh majelis hakim pada agenda putusan kemarin, 22 januari 2025 di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu. bertindak selaku ketua majelis, paisol, sh.
dalam putusan yang dibacakan kemarin di muka persidangan, majelis hakim sependapat dengan tuntutan jpu dengan membuktikan perbuatan kedua terdakwa sesuai pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
terdakwa imam santoso divonis dengan hukuman penjara 3 tahun denda rp100 juta  subsidair 6  bulan.
imam santoso dibebankan uang pengganti (up) sebesar rp247 juta dan harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan atau diganti dengan hukuman penjara 1 tahun.
selanjutnya terdakwa yudarlanadi divonis dengan hukuman penjara 5 tahun   dengan denda rp 100 juta subsidair 6 bulan, serta membebankan up sebesar rp766 juta subsidair 3 tahun.
"dengan sah dan menyakinkan bahwa kedua terdakwa divonis dengan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi," ungkap paisol dimuka persidangan.
sementara terungkap dalam agenda putusan kemarin, hal-hal yang memberatkan hukuman kedua terdakwa lantaran belum memulihkan kerugian negara (kn) sebesar rp1,2 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 2 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan