Lahan Eks Tambang PT RSM Tak Kunjung Direklamasi, Inspektur Tambang Pastikan Turun

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 31 Jan 2025 - 23:05

TINJAU: Lokasi eks lahan tambang PT RSM yang berlokasi di Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini belum juga direklamasi.--JERI/RB

Sebenarnya pihaknya sudah menolak terkait adanya aktivitas tambang di lokasi tersebut, mengingat banyaknya lahan kebun milik warga. Sekarang apa yang dikhawatirkan terjadi dan masyarakat sangat terdampak.

Bahkan karena adanya lubang besar tersebut, warga harus memutar puluhan kilometer apabila ingin menuju ke lahan mereka.

Berbeda di saat lahan belum di rusak oleh aktivitas tambang, akses warga menuju perkebunan sangat dekat.

“Jadi dengan adanya aktivitas tambang batu bara tersebut sangat memberikan dampak negatif bagi warga. Ditambah lagi saat ini reklamasi tidak dilakukan, tambah memberikan dampak bagi warga,” bebernya.

Menyikapi semua ini, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bisa menindaklanjuti semua ini. Pihaknya meminta PT RSM bisa melakukan reklamasi terhadap lahan eks tambang tersebut.

“Kami meminta PT RSM bisa melakukan reklamasi terhadap lahan eks tambang tersebut. Kami meminta kepada Pemkab Bengkulu Tengah dan Pemprov Bengkulu untuk tidak diam saja terhadap kejadian ini,” Pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Lingkungan Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga menegaskan, persoalan reklamasi pasca tambang ini sebenarnya tugas dari Pemkab Bengkulu Tengah dan Pemprov Bengkulu.

Kalau tak adanya reklamasi berarti tak ada pengawasan dari pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah daerah bisa mengevaluasi seluruh izin usaha tambang yang sudah berakhir dan dicabut.

Apalagi reklamasi dan pasca tambang ini merupakan kewajiban perusahaan tambang tentunya ini sudah diatur didalam UU 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Dengan kejadian ini tentu kami meminta Pemerintah Daerah bisa bertindak dan jangan diam saja. Sudah seharusnya reklamasi dilakukan perusahaan apabila sudah tak ada aktivitas tambang dan semuanya sudah ada peraturannya,” tegasnya

Disisi lain, Pemerintah harus melakukan penataan perizinan industri ekstraktif pertambangan batubara, guna memastikan kepatuhan perizinan dalam pemanfaatan lahan dan hutan.

Harapannya pemerintah harus memiliki political will untuk memastikan keberlangsungan sumberdaya alam bagi generasi saat ini dan ke depan. Sehingga tidak ada pilihan lain pemerintah harus menjadi bagian dari solusi bukan dari persoalan yang ada.

“Kita meminta kepada Pemkab Bengkulu Tengah maupun Pemprov Bengkulu harus tegas keberpihakannya terhadap keberlangsungan ekologis bagi generasi saat ini dan ke depan,” katanya.

lahan eks tambang pt rsm tak kunjung direklamasi, inspektur tambang pastikan turun                            benteng, koranrb.id - koordinator inspektur tambang bengkulu memastikan akan turun ke lahan eks tambang pt ratu samban mining (rsm) di desa surau kecamatan taba penanjung kabupaten bengkulu tengah. 
diketahui, pt rsm diduga tidak melakukan reklamasi terhadap lubang bekas tambang mereka. 
padahal saat ini pt rsm ini sudah tidak melakukan aktivitas penambangan lagi. 
seesuai aturan, lahan eks tambang wajib direklamasi tercantum dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara (uu minerba). 
baca juga:dikerangkeng 2 bulan, odgj di lebong kembali dibawa ke rskj bengkulu
koordinator inspektur tambang bengkulu, nazirin menegaskan, pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk memastikan semua ini. 
ditargetkan mereka akan turun ke lahan tersebut pada awal februari ini. 
namun kendalanya saat ini, anggaran dari pemerintah pusat belum turun. 
pasti pihaknya akan secepatnya untuk meninjau lokasi tersebut.
baca juga:pemberkasan 1.125 calon pppk tuntas: selanjutnya nomor induk
di sisi lain mereka juga telah melaporkan kejadian ini ke pimpinan. 
“kita akan masuk ke lokasi untuk melakukan pengawasan ke lahan eks tambang pt rsm.
namun saat ini kita masih menunggu anggaran dari pusat.
mudah-mudahan paling lambat bulan maret sudah turun.
baca juga:pemkab rejang lebong segera temui pemprov, tagih dbh rp35 miliar
kejadian ini sudah kita laporkan juga ke pimpinan,” sampainya
perusahaan wajib dan memang harus melakukan reklamasi pasca tambang.
bahkan reklamasi tak harus dilakukan setelah pasca tambang, menjelang habis izin perusahaan sudah seharusnya berangsur melakukan persiapan reklamasi tersebut. 
“reklamasi wajib dilakukan perusahaan, semuanya sudah tertera di aturan perundang-undangan.
baca juga:pns takut jadi bendahara setwan kepahiang, imbas penyidikan dugaan korupsi
apabila perusahaan tak melakukan reklamasi maka akan dituntut 5 tahun kurungan penjara dan denda mencapai rp 100 miliar,” ujarnya
disisi lain, koordinator inspektur tambang bengkulu mengatakan, untuk izin pt rsm berakhir di tahun 2026.
namun pt rsm masih bisa melakukan perpanjangan izin.
hingga saat ini, pihaknya tak mengetahui pasti apakah pt rsm ini akan mengajukan perpanjangan izin atau tidak.
baca juga:pemerintah dan bank indonesia perkuat sinergi guna menjaga inflasi 2025 
kalau perusahaan tidak melakukan perpanjangan izin, seharusnya perusahaan harus melakukannya.
saat ini sudah harus dilakukan berbagai persiapan reklamasi tersebut.
selama izin mereka masih ada, mereka masih memiliki kesempatan untuk melakukan reklamasi. 
ia juga sudah mendapatkan informasi terkait pt rsm yang sudah tidak ada operasi penambangan lagi sejak tahun 2024. 
baca juga:diundang hearing oleh dprd seluma, pt ssl tak hadir
sebab pihaknya terakhir melakukan monitoring ke lahan tambang tersebut pada tahun 2023. 
“kalau izinnya masih ada hingga 2026.
kalau terkait mengapa mereka berhenti operasi, biasanya terkendala finansial, makanya aktivitasnya diberhentikan,” ujarnya, 
diberitakan rb sebelumnya, berdasarkan informasi yang rb terima di lapangan, eks lahan tambang batu bara pt rsm menyisakan lubang hitam, belum direklamasi oleh perusahaan tersebut.
ukuran lubangnya cukup besar. bahkan perkiraan luasan lahan yang eks tambang batu bara tersebut mencapai ratusan hektare dengan lubang bekas galian mencapai kurang lebih 75 hingga 100 meter kedalamannya. 
baca juga:barca ikat pedri kontrak pajang hingga tahun 2030
yang lebih mirisnya lagi, akibat aktivitas tambang ini membuat lahan masyarakat yang berada di sekitar lahan tambang tersebut sangat terdampak.
 sebab lahan milik warga yang berada di lokasi tersebut amblas dan apabila ini tetap dibiarkan saja, maka amblas semakin meluas. 
aturan terkait lahan eks tambang wajib direklamasi tercantum dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara (uu minerba). 
aturan tersebut mengatur bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi setelah aktivitas tambang selesai. 
baca juga:paviliun indonesia populerkan produk umkm di toronto market week 2025
reklamasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali.
apabila tidak melakukan reklamasi, maka perusahaan pertambangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. 
salah satu warga, dedi damhudi menjelaskan, saat ini memang pt rsm sudah tidak beroperasi dan melakukan aktivitas lagi di lahan tersebut. 
namun pihaknya sangat menyayangkan karena setelah pt rsm tidak beroperasi, lubang bekas galian mengambil batu bara dibiarkan saja dan tidak dilakukan reklamasi.
baca juga:bappebti perkuat perdagangan nikel melalui bursa berjangka
sedangkan sesuai aturan yang berlaku, lahan eks tambang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi harus direklamasi oleh perusahaan tersebut. namun kenyataannya pt rsm belum melakukan reklamasi tersebut.
“saat ini pt rsm memang sudah tidak beroperasi lagi.
namun yang kami sesali mengapa mereka (pt rsm, red) tidak melakukan reklamasi lahan eks tambang tersebut.
padahal sesuai aturan perusahaan wajib melakukan reklamasi,” ujarnya
baca juga:pemkab rejang lebong kecolongan, 64 pejabat desa lolos seleksi pppk tahap i
di sisi lain, selain menyalahi aturan, karena lahan eks tambang tersebut tidak direklamasi, saat ini sangat memberikan dampak terhadap lahan milik warga yang berada di sekitar lahan eks tambang tersebut. 
saat ini banyak lahan warga yang amblas, kemudian tanaman banyak yang tumbang.
bisa dilihat ke lokasi bagaimana kondisi tanah di sekitaran lahan eks tambang tersebut, sudah banyak yang amblas akibat dampak aktivitas tambang batubara tersebut.
baca juga:bappebti perkuat perdagangan nikel melalui bursa berjangka
“sudah banyak sekali warga yang mengeluhkan lahan mereka amblas karena aktivitas tambang tersebut.
apabila kondisi ini tetap dibiarkan, bukan tidak mungkin amblasnya lahan warga akan semakin besar, sebab lubang yang tinggalkan sangat besar sekali,” ungkapnya
sebelum kejadian ini terjadi, beberapa waktu lalu warga sudah mengeluh dan sudah terjadi konflik.
hal ini disebabkan karena aktivitas tambang yang merusak lahan warga, baik itu tanam tumbuh hingga lahan yang longsor. 
baca juga:timnas u20 jeblok, 'dirujak' netizen: indra sjafrie bilang begini 
sebenarnya pihaknya sudah menolak terkait adanya aktivitas tambang di lokasi tersebut, mengingat banyaknya lahan kebun milik warga. sekarang apa yang dikhawatirkan terjadi dan masyarakat sangat terdampak.
bahkan karena adanya lubang besar tersebut, warga harus memutar puluhan kilometer apabila ingin menuju ke lahan mereka. 
berbeda di saat lahan belum di rusak oleh aktivitas tambang, akses warga menuju perkebunan sangat dekat.
“jadi dengan adanya aktivitas tambang batu bara tersebut sangat memberikan dampak negatif bagi warga. ditambah lagi saat ini reklamasi tidak dilakukan, tambah memberikan dampak bagi warga,” bebernya.
baca juga: ada perubahan tanggal pelantikan bupati terpilih, ini pernyataan mendagri tito
menyikapi semua ini, pihaknya meminta kepada pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah dan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bisa menindaklanjuti semua ini. pihaknya meminta pt rsm bisa melakukan reklamasi terhadap lahan eks tambang tersebut. 
“kami meminta pt rsm bisa melakukan reklamasi terhadap lahan eks tambang tersebut. kami meminta kepada pemkab bengkulu tengah dan pemprov bengkulu untuk tidak diam saja terhadap kejadian ini,” pungkasnya. 
sementara itu, pengamat lingkungan bengkulu, abdullah ibrahim ritonga menegaskan, persoalan reklamasi pasca tambang ini sebenarnya tugas dari pemkab bengkulu tengah dan pemprov bengkulu. 
kalau tak adanya reklamasi berarti tak ada pengawasan dari pemerintah daerah. seharusnya pemerintah daerah bisa mengevaluasi seluruh izin usaha tambang yang sudah berakhir dan dicabut. 
apalagi reklamasi dan pasca tambang ini merupakan kewajiban perusahaan tambang tentunya ini sudah diatur didalam uu 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
“dengan kejadian ini tentu kami meminta pemerintah daerah bisa bertindak dan jangan diam saja. sudah seharusnya reklamasi dilakukan perusahaan apabila sudah tak ada aktivitas tambang dan semuanya sudah ada peraturannya,” tegasnya 
disisi lain, pemerintah harus melakukan penataan perizinan industri ekstraktif pertambangan batubara, guna memastikan kepatuhan perizinan dalam pemanfaatan lahan dan hutan. 
harapannya pemerintah harus memiliki political will untuk memastikan keberlangsungan sumberdaya alam bagi generasi saat ini dan ke depan. sehingga tidak ada pilihan lain pemerintah harus menjadi bagian dari solusi bukan dari persoalan yang ada. 
“kita meminta kepada pemkab bengkulu tengah maupun pemprov bengkulu harus tegas keberpihakannya terhadap keberlangsungan ekologis bagi generasi saat ini dan ke depan,” katanya. 
kepala dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) provinsi bengkulu, donni swabuana, melalui kadis kabid mineral dan batubara, fajar nugraha melalui sub koordinator mineral bukan logam dan batuan, didi hardiansyah mengatakan, pihaknya tak bisa bicara banyak terkait tambang batu bara. 
sebab pada saat ini untuk tanggung jawab dan yang mengawasi aktivitas tambang batubara merupakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (pemprov) sudah tidak lagi. 
“kami sudah bisa berbicara banyak soal tambang batubara, sebab saat ini kewenangan semua itu merupakan tanggung jawab dari inspektur tambang.
sebab semua kepengurusan dan pengawasan semua sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kita sudah tidak lagi,” tegasnya
akan tetapi apabila berbicara soal peraturan reklamasi, perusahaan memang wajib melakukan reklamasi setelah pasca tambang.
semuanya sudah diatur dalam pp 78 tahun 2010 sama permensdm 26 tahun 2018 sudah sangat jelas perusahaan harus melakukan reklamasi pasca tambang atau di saat sudah tidak melakukan aktivitas tambang kembali. 
apabila perusahaan tidak melakukan reklamasi pasca tambang, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi denda dan pidana. 
“jadi pada intinya semua sudah sangat jelas jika perusahaan harus melakukan reklamasi pasca tambang.
apabila tidak melakukan akan dikenakan sanksi denda dan pidana. kami cuma bisa berbicara sebatas ini, untuk lebih lanjutnya silahkan konfirmasi ke inspektur tambang,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan