Lubang Eks Tambang Batu Bara di Bengkulu Tengah Tidak Direklamasi, Ini Dampak dan Sanksinya

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 29 Jan 2025 - 22:25

Kondisi lahan eks tambang milik PT RSM di Bengkulu Tengah yang tidak dilakukan reklamasi, padahal aktivitas tambang sudah berhenti. --jeri/rb

lubang eks tambang batu bara di bengkulu tengah tidak direklamasi, ini dampak dan sanksinya                              koranrb.id  - lahan eks tambang batu bara di desa surau kecamatan taba penanjung kabupaten bengkulu tengah saat ini dibiarkan saja dan tak direklamasi oleh perusahaan yang mengelola lahan tersebut.
berdasarkan informasi yang rb terima di lapangan, eks lahan tambang batu bara tersebut milik dari pt ratu samban mining (rsm).
pada saat ini eks lahan tambang yang menyisakan lubang hitam tersebut tidak direklamasi oleh pt rsm dan dibiarkan begitu saja oleh pt rsm. 
berdasarkan pantauan rb di lapangan, lahan eks tambang batubara yang tidak direklamasi tersebut sangat besar sekali.
baca juga:dana rp3 miliar dan 68 tenaga medis: pengoperasian rs pratama ipuh siap 
baca juga:pemkab rejang lebong bakal ajukan 10 raperda baru ke dewan
bahkan perkiraan luasan lahan yang eks tambang batubara tersebut mencapai ratusan hektare dengan lubang bekas galian mencapai kurang lebih 75 hingga 100 meter kedalamannya. 
yang lebih mirisnya lagi, akibat aktivitas tambang ini membuat lahan masyarakat yang berada di sekitar lahan tambang tersebut sangat terdampak.
sebab lahan milik warga yang berada di lokasi tersebut ambles dan apabila ini tetap dibiarkan saja, maka ambles semakin meluas. 
aturan terkait lahan eks tambang wajib direklamasi tercantum dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (uu minerba). 
baca juga:produksi jagung bengkulu selatan terbesar di provinsi bengkulu
baca juga:musim hujan, masyarakat diimbau waspada bencana tanah longsor dan banjir
aturan tersebut mengatur bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi setelah aktivitas tambang selesai.
reklamasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali.
apabila tidak melakukan reklamasi, maka perusahaan pertambangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. 
salah satu warga, dedi damhudi menjelaskan, pada saat ini memang pt rsm sudah tidak beroperasi dan melakukan aktivitas lagi di lahan tersebut.
baca juga:diskominfo dan bapenda kekurangan mobnas 
baca juga:perbup tentang pencairan dana desa ditargetkan rampung sebelum idul fitri
namun pihaknya sangat menyayangkan karena setelah pt rsm tidak beroperasi, lubang bekas galian mengambil batubara dibiarkan saja dan tidak dilakukan reklamasi.
sedangkan sesuai aturan yang berlaku, lahan eks tambang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi harus di reklamasi oleh perusahaan tersebut. namun kenyataannya pt rsm tidak melakukan reklamasi tersebut.
“saat ini pt rsm memang sudah tidak beroperasi lagi. namun yang kami sesali mengapa mereka (pt rsm, red) tidak melakukan reklamasi lahan eks tambang tersebut. padahal sesuai aturan perusahaan wajib melakukan reklamasi,” ujarnya
di sisi lain, selain menyalahi aturan, karena lahan eks tambang tersebut tidak direklamasi, saat ini sangat memberikan dampak terhadap lahan milik warga yang berada di sekitar lahan eks tambang tersebut.
baca juga:disdikbud rejang lebong segera terbitkan surat edaran jam belajar selama puasa
baca juga:zakat menurun, baznas bengkulu selatan sampaikan penyebabnya 
saat ini banyak lahan warga yang ambles, kemudian tanaman banyak yang tumbang.
bisa dilihat ke lokasi bagaimana kondisi tanah di sekitaran lahan eks tambang tersebut, sudah banyak yang ambles akibat dampak aktivitas tambang batu bara tersebut.
“sudah banyak sekali warga yang mengeluhkan lahan mereka amblas karena aktivitas tambang tersebut. apabila kondisi ini tetap dibiarkan, bukan tidak mungkin amblasnya lahan warga akan semakin besar, sebab lubang yang tinggalkan sangat besar sekali,” ungkapnya
sebelum kejadian ini terjadi, beberapa waktu lalu warga sudah mengeluh dan sudah terjadi konflik.
baca juga:tidak ada warga lokal karyawan pt abs sejak berdiri, fmpr: bekukan saja perusahaan itu 
baca juga:kendaraan melintas jalan tol kota bengkulu - taba penanjung meningkat 56 persen
hal ini disebabkan karena aktivitas tambang yang merusak lahan warga, baik itu tanam tumbuh hingga lahan yang longsor. 
sebenarnya pihaknya sudah menolak terkait adanya aktivitas tambang di lokasi tersebut, mengingat banyaknya lahan kebun milik warga. namun sekarang apa yang di khawatirkan terjadi dan masyarakat sangat terdampak.
bahkan karena adanya lubang besar tersebut, warga harus memutar puluhan kilometer apabila ingin menuju ke lahan mereka. berbeda di saat lahan belum di rusak oleh aktivitas tambang, akses warga menuju perkebunan sangat dekat.
“jadi dengan adanya aktivitas tambang batubara tersebut sangat memberikan dampak negatif bagi warga. ditambah lagi saat ini reklamasi tidak dilakukan, tambah memberikan dampak bagi warga,” bebernya.
menyikapi semua ini, pihaknya meminta kepada pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah dan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bisa menindaklanjuti semua ini. pihaknya meminta pt rsm bisa melakukan reklamasi terhadap lahan eks tambang tersebut. 
“kami meminta pt rsm bisa melakukan reklamasi terhadap lahan eks tambang tersebut. kami meminta kepada pemkab bengkulu tengah dan pemprov bengkulu untuk tidak diam saja terhadap kejadian ini,” pungkasnya. 
sementara itu, direktur eksekutif, walhi bengkulu, abdullah ibrahim ritonga menegaskan, persoalan reklamasi pasca tambang ini sebenarnya tugas dari pemkab bengkulu tengah dan pemprov bengkulu. 
kalau tak adanya reklamasi berarti tak ada pengawasan dari pemerintah daerah. seharusnya pemerintah daerah bisa mengevaluasi seluruh izin usaha tambang yang sudah berakhir dan dicabut. 
apalagi reklamasi dan pasca tambang ini merupakan kewajiban perusahaan tambang tentunya ini sudah diatur didalam uu 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.
“dengan kejadian ini tentu kami meminta pemerintah daerah bisa bertindak dan jangan diam saja. sudah seharusnya reklamasi dilakukan perusahaan apabila sudah tak ada aktivitas tambang dan semuanya sudah ada peraturannya,” tegasnya 
di sisi lain, pemerintah harus melakukan penataan perizinan industri ekstraktif pertambangan batubara, guna memastikan kepatuhan perizinan dalam pemanfaatan lahan dan hutan. 
harapannya pemerintah harus memiliki political will untuk memastikan keberlangsungan sumberdaya alam bagi generasi saat ini dan ke depan. sehingga tidak ada pilihan lain pemerintah harus menjadi bagian dari solusi bukan dari persoalan yang ada. 
“kita meminta kepada pemkab bengkulu tengah maupun pemprov bengkulu harus tegas keberpihakannya terhadap keberlangsungan ekologis bagi generasi saat ini dan ke depan,” katanya. 
kepala dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) provinsi bengkulu, donni swabuana, melalui kadis kabid mineral dan batubara, fajar nugraha melalui sub koordinator mineral bukan logam dan batuan, didi hardiansyah mengatakan, pihaknya tak bisa bicara banyak terkait tambang batubara. 
sebab pada saat ini untuk tanggung jawab dan yang mengawasi aktivitas tambang batubara merupakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (pemprov) sudah tidak lagi. 
“kami sudah bisa berbicara banyak soal tambang batubara, sebab saat ini kewenangan semua itu merupakan tanggung jawab dari inspektur tambang. sebab semua kepengurusan dan pengawasan semua sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kita sudah tidak lagi,”tegasnya
akan tetapi apabila berbicara soal peraturan reklamasi, perusahaan memang wajib melakukan reklamasi setelah pasca tambang. semuanya sudah diatur dalam pp 78 tahun 2010 sama permensdm 26 tahun 2018 sudah sangat jelas perusahaan harus melakukan reklamasi pasca tambang atau di saat sudah tidak melakukan aktivitas tambang kembali. 
apabila perusahaan tidak melakukan reklamasi pasca tambang, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi denda dan pidana. 
“jadi pada intinya semua sudah sangat jelas jika perusahaan harus melakukan reklamasi pasca tambang. apabila tidak melakukan akan dikenakan sanksi denda dan pidana. kami cuma bisa berbicara sebatas ini, untuk lebih lanjutnya silahkan konfirmasi ke inspektur tambang,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 30 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan