Pelaksanaan Pilkades 65 Desa di Lebong Disiapkan Anggaran Rp 2 Miliar

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 28 Jan 2025 - 12:56

Dari 93 Desa yang ada di Kabupaten Lebong, 65 diantaranya akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 2025. --Fiki Susadi

pelaksanaan pilkades 65 desa di lebong disiapkan anggaran rp 2 miliar                            lebong, koranrb.id - dari 93 desa yang ada di kabupaten lebong, 65 diantaranya akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) di 2025. 
kebutuhan anggaran untuk pilkades sudah di usulkan di apbd lebong tahun anggaran (ta) 2025. anggaran yang di usulkan rp2 miliar.
"untuk menggelar pilkades 2025, kita sudah usulkan anggaran rp2 miliar," kata kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) lebong, saprul, se. 
untuk persiapan pelaksanaan pilkades serentak 2025. dinas pmd lebong juga tengah melakukan revisi terhadap perda terkait pelaksanaan pilkades gelombang pertama tersebut. 
baca juga:9 desa belum laporkan realisasi apbdes 2024, ini namanya
baca juga:kawal pemerintahan gusnan-rifai sampai tuntas, ini kata politisi golkar bengkulu selatan
revisi perda tersebut merupakan salah satu persiapan dalam pelaksanaan pilkades serentak gelombang pertama tahun 2025 untuk 65 desa.
"setelah mendapatkan persetujuan bupati, nantinya perda yang selesai direvisi akan kembali dibahas ditingkat dprd lebong untuk disahkan. setelah itu tahapan berikutnya yakni revisi peraturan bupati (perbup) tentang pilkades serentak tahun 2025," tutupnya. 
sementara itu, anggota komisi ii dprd lebong, muhammad gunadi mursalin, mengatakan, anggaran rp2 miliar untuk pelaksanaan pilkades 2025, disetujui oleh dprd lebong dan sudah masuk dalam draf rancangan peraturan daerah (perda) apbd lebong ta 2025.
“dalam pembahasan anggaran sempat kita pertanyakan dengan tapd bahwa mereka menyatakan bahwa anggaran pilkades itu sudah mereka siapkan sekitar rp2 miliar,” kata gunadi. 
baca juga:dinas pmd rl minta desa segera siapkan perdes permudah pengajuan dd
baca juga:jelang pelantikan kepala daerah terpilih 6 februari 2025, pemkab kepahiang lakukan persiapan
meski anggaran pilkades nanti sudah resmi disetujui berdasarkan hasil evaluasi dari pemerintah provinsi, pelaksanaan pilkadesbelum bisa dilaksanakan awal 2025.
karena masih terkendala peraturan daerah tentang pilkades. 
pasalnya, hingga saat ini pemerintah kabupaten lebong belum juga mengajukan revisi perda pilkades kepada dprd lebong.
perda pilkades harus dilakukan revisi, karena terbitnya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa.
dalam undang-undang tersebut ada perubahan masa jabatan kepala desa, sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode.
baca juga:sebanyak 5 desa mukomuko direncanakan menggelar pilkades tahun ini
baca juga:tegak lurus: pwi bengkulu tetap solid satu komando, hadiri hpn kalsel 2025
“karena, masih terkendala perda pilkadesbelum dinaikan oleh pmd ke dprd lebong untuk disahkan menjadi perda revisi perda pilkades,” bebernya. 
dalam waktu dekat ini, dprd lebong akan memanggil dinas pemberdayaan masyrakat desa (pmd) kabupaten lebong untuk membahas terkait revisi perda pilkades dan membahasan usulan anggaran rp2 miliar untuk pelaksanaan pilkades di 2025.
“kami akan mempertanyakan rp2 miliar itu cukup atau tidak untuk pelaksanaan pilkades. terlepas itu nanti dana itu kurang atau tidak, kalau nanti pelaksanaan pilkades dibawah agustus diusahkan dana sering diambil dari dana add, kalaupun nanti dilaksanakan di atas september untuk kekurangannya nanti akan kita anggarkan di apbd-p 2025,” tuturnya. 
gunadi juga mengingatkan kepada seluruh badan permusyawaratan desa (bpd) yang desanya akan melaksanakan pilakades di 2024, agar mengajukan surat permohonan akan dilaksanakan pilkades kepada pmd kabupaten lebong.
baca juga:3 tips cara memilih makeup untuk remaja agar sesuai dengan usia, supaya tanpa natural dan enak dilihat
baca juga:cara menghilangkan bau badan dengan mudah
“sura permohonan pelaksanaan pilkades dari bpd itu diserahkan selambat-lambatnya 6 bulan seblum pelaksanaan pilkades,” sampainya.  
kalau memang nanti tidak ada pengajuan dari bpd, maka dasar pmd untuk mengajukan pilkades tidak ada, sehingga bpd yang tidak mengajukan surat permohonan pelaksanaan pilkades tidak akan bisa melaksanakan pilkades di 2025. 
“nanti juklak dan juknisnya akan dikeluarkan oleh bupati di 2025,” tutupnya.