22.777 KPM Penerima Bansos Dicoret, Dinsos Mulai Verifikasi Lagi Penerima 2025 di Bengkulu Utara

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 27 Jan 2025 - 21:26

BANSOS: Verifikasi kembali pada penerima bantuan sosial di Bengkulu Utara. SANDI/RB--

KORANRB.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Bengkulu Utara meminta operator desa mencermati atau melakukan verifikasi kembali pada penerima bantuan sosial di desanya masing-masing.

Ini untuk memastikan jika memang semua penerima program bantuan sosial masih layak menerima program.

Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara Agus Sudrajad, SKM, MM menerangkan jika masing-masing desa memiliki operator sosial atau operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nexs Generation (SIKS-NG).

Sehingga masing-masing desa melakukan pengajuan pencoretan dan penambahan penerima bantuan sosial baru.

“Selain pencoretan jika memang ada penerima yang sudah mengalami peningkatan ekonomi, juga mengajukan penerima baru jika memang mereka belum menerima program abntuan sosial,” terangnya.

Ia menerangkan jika dalam dua tahun sejak 2022 hingga 2024, Dinas Sosial sudah melakukan pencoretan sebanyak 22.777 penerima program bantuann terutama program Keluarga Harapan dan Program, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pencoretan 22.777 tersebut dilakukan oleh sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun diajukan pencoretan melalui musyawarah desa.

Pencoretan yang dilakukan oleh sistem biasanya dilakukan jika memang penerima bansos tercatat mengalami peningkatan ekonomi.

Misalkan penerima bansos terdata sebagai pemegang izin usaha.

“Karena data secara nasional saat ini sudah terintegrasi, sehingga jika NIK penerima bantuan sosial tercatat memiliki izin usaha, maka mereka dianggap mampu dan secara sistem akan dikeluarkan dari data penerima bansos,” terangnya.

22.777 kpm penerima bansos dicoret, dinsos mulai verifikasi lagi penerima 2025 di bengkulu utara                            koranrb.id – dinas sosial (dinsos) bengkulu utara meminta operator desa mencermati atau melakukan verifikasi kembali pada penerima bantuan sosial di desanya masing-masing. 
ini untuk memastikan jika memang semua penerima program bantuan sosial masih layak menerima program. 
kepala dinas sosial bengkulu utara agus sudrajad, skm, mm menerangkan jika masing-masing desa memiliki operator sosial atau operator sistem informasi kesejahteraan sosial nexs generation (siks-ng). 
sehingga masing-masing desa melakukan pengajuan pencoretan dan penambahan penerima bantuan sosial baru. 
baca juga:pembayaran tunggakan sertifikasi pppk guru di bengkulu utara menjelang idul fitri 
baca juga:hasil audit bpk total kn perjalanan dinas dprd kaur tembus rp11 miliar, kejari lakukan penghitungan ulang
“selain pencoretan jika memang ada penerima yang sudah mengalami peningkatan ekonomi, juga mengajukan penerima baru jika memang mereka belum menerima program abntuan sosial,” terangnya. 
ia menerangkan jika dalam dua tahun sejak 2022 hingga 2024, dinas sosial sudah melakukan pencoretan sebanyak 22.777 penerima program bantuann terutama program keluarga harapan dan program, bantuan pangan non tunai (bpnt). 
pencoretan 22.777 tersebut dilakukan  oleh sistem data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) maupun diajukan pencoretan melalui musyawarah desa.
pencoretan yang dilakukan oleh sistem biasanya dilakukan jika memang penerima bansos tercatat mengalami peningkatan ekonomi. 
baca juga:10 rtlh di desa suka pindah kabupaten mukomuko direnovasi, total anggaran rp200 juta
baca juga:tidak ada tindakan konkret, hutan mukomuko tamat
misalkan penerima bansos terdata sebagai pemegang izin usaha. 
“karena data secara nasional saat ini sudah terintegrasi, sehingga jika nik penerima bantuan sosial tercatat memiliki izin usaha, maka mereka dianggap mampu dan secara sistem akan dikeluarkan dari data penerima bansos,” terangnya.
sedangkan pencoretan yang dilakukan oleh musyawarah desa adalah hasil penilaian pemerintah desa yang dibawah dalam rapat desa yang dihadiri dinas sosial hingga babin dan babin kamtibmas.
“nantinya dari hasil musyawarah desa tersebut, kita akan terbitkan persetujuan untuk desa mengajukan pencoretan penerima,” terangnya. 
awal tahun ini, ia meminta pemerintah desa melakukan verifikasi kembali pada data penerima bansos. 
pasalnya sepanjang tahun banyak dikucurkan program-program pemerintah sehingga diyakini bisa mendorong peningkatan ekonomi warga kurang mampu penerima bantuan sosial. 
baca juga:gaji pppk paruh waktu di mukomuko gunakan dana btt, kalau tidak cukup? ini kata sekda 
baca juga:tak ada dana afirmasi, mukomuko diklaim nihil desa tertinggal, rp5,9 miliar dana alokasi kinerja untuk 23 desa
“maka kami meminta pemerinah desa memastikan lagi penerima bansos memang benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak,” pungkas agus. 
dinas sosial bengkulu utara saat ini terus berkoordinasi dengan kementeiran sosial terkait dengan penyaluran bantuan sosial ke masyarakat di bengkulu utara. 
terutama program bantuan pangan non tunai (bpnt) dan program keluarga harapan (pkh).
kepala dinas sosial agus sudrajad, skm, mm menerangkan jika hasil koordinasinya terakhir jika kemensos saat ini masih melakukan verifikasi pada penerima dua progrma bansos tersebut berdasarkan data tahun lalu. 
tahun 2024 lalu, sebanyak 13.854 keluarga penerima manfaat (kpm) program keluarga harapan dan dan 31.703 kelaurga penerima manfaat penerima bantuan pangan non tunai. 
“saat ini masih dalam tahap verifikasi, namun diperkirakan akhir februari atau paling lambat pertengahan maret dana bansos tersebut akan mulai disalurkan kemensos,” terangnya. 
verifikasi  yang dilakukan ini untuk memastikan apakah ada perubahan status penerima bantuan sosial dari masyarakat pra sejahtera menjadi masyarakat mampu. 
“karena data kemensos ini terintegrasi dengan data linter kementerian dengan basis nomor induk kependudukan, sehingga jika nik tercatat pemegang izin usaha, atau memiliki pekerjaan di pemerintahan seperti pppk maka akan dilakukan pencoretan oleh sistem,” terangnya. 
masing-masing keluarga penerima bantuan pangan non tunai di bengkulu utara menerima rp 200 ribu setiap bulan. 
sedangkna untuk program kelaurga harapan besarnya berbeda-beda sesuai dengan komposisi yang diterima masing-masing keluarga, berikut rincian dana komposisi maisng-masing. 
1. terdapat anak usia dini dari 0-6 tahun mendapatkan rp 750.000 setiap bulan.
2. kpm terdapat ibu hamil hingga masa nifas mendapatkan rp 750 ribu setiap bulan.
3. kpm terdapat anak dengan status sekolah tingkat sd mendapat rp 225 ribu setiap bulan.
4. kpm terdapat anak dengan status sekolah tingkat smp mendapatkan rp 375 ribu setiap bulan.
5. kpm terdapat anak dengan status sekolah tingkat sma/smk mendapat rp 500 ribu setiap bulan.
6. kpm tedapat lansia berusia 70 tahun keatas mendapat rp 600 ribu setiap bulan.
7. kpm yang terdapat penyandang disabilitas beras mendapatkan rp 600 ribu setiap bulan.
agus menerangkan jika dengan besaran komposisi tersebut maka setiap kpm penerima program keluarga harapan menerima besaran dana bantuan sosial berbeda-beda.
“tinggal lagi masing-masing kpm melihat komposisi yang ada di keluarganya masing-masing,” terangnya. 
jika memang ada kelaurga yang belum terdaftar dalam komposisi tersebut, maka masing-masing keluarga bisa mendaftarkan kembali ke pemerintah desa atau kelurahan.
“karena pemerintah desa dan kelurahan saat ini sudah memiliki operator sosial,” pungkas agus.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 28 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan