Pembayaran Tunggakan Sertifikasi PPPK Guru di Bengkulu utara Menjelang Idul Fitri

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 27 Jan 2025 - 21:24

PPPK : 330 Guru PPPK penerima sertifikasi saat ini belum menerima dana sertifikasi triwulan akhir 2024. SANDI/RB --

pembayaran tunggakan sertifikasi pppk guru di bengkulu utara menjelang idul fitri                             koranrb.id – rencana dinas pendidikan dan kebudayaan yang akan membayarkan tunggakan sertifikasi triwulan terakhir triwulan terakhir 2024 lalu bulan ini sepertinya batal. 
hal ini disampaikan oleh plt kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, sugeng wiyono, m.pd. 
sugeng menerangkan jika sudah melakukan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah terkait pembayaran tunggakan sertifikasi tersebut. 
namun hingga saat ini dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembayaran tunggakan sertifikasi tahun 2024 belum masuk ke kas daerah.
baca juga:10 rtlh di desa suka pindah kabupaten mukomuko direnovasi, total anggaran rp200 juta
baca juga:tidak ada tindakan konkret, hutan mukomuko tamat
“sedangkan untuk pembayaran kita menunggu dana transfer dari pemerintah pusat,” terangnya. 
diperkirakan dana tersebut akan masuk ke kas daerah pertengahan atau akhir februari 2025 mendatang bersamaan untuk termasuk pembayaran sertifikasi triwulan pertama tahun ini. 
sehingga kemungkinan pembayaran tunggakan sertifikasi akan dilakukan menjelang idul fitri mendatang. 
“pembayaran tunggakan kita rencanakan akan dilakukan menjelang idul fitri mendatang,” terangnya.
menjelang idul fitri mendatang dinas pendidikan dan kebudayaan rencananya akan melakiukan pembayaran sertifikasi triwulan pertama bagi guru pns maupun pppk. 
baca juga:gaji pppk paruh waktu di mukomuko gunakan dana btt, kalau tidak cukup? ini kata sekda 
baca juga:aliran dugaan korupsi setwan kepahiang mengalir kemana-mana
termasuk tunggakan triwulan terakhir 2024 bagi guru pppk berstatus sertifikasi. 
“saat ini data penerima guru pppk penerima sertifikasi yang masih tertunggak pembayaran sudah disetujui, mudah-mudahan sebelum idul fitri mereka mendapatkan pembayaran tersebut bersamaan dengan sertifikasi triwulan pertama tahun ini,” terangnya. 
sekadar mengetahui, tercatat ada 330 guru yang berstatus pppk penerima sertifikasi. 
ini belum ditambah jumlah guru pns yang berstatus sertifikasi sekitar 1.200 orang. 
untuk guru pppk memang diberlakukan pemberian dana sertifikasi dan non sertifikasi lantaran mereka tidak mendapatkan tambahan perbaikan penghasilan (tpp) sebagai asn. 
“maka saat ini guru pppk juga mendapatkan dana sertifikasi dan non sertifikasi sebagai bentuk tambahan penghasilan,” pungkas sugeng. 
sekadar informasi, saat ini di bengkulu utara terdapat 4.151 tenaga non-asn yang bekerja di pemda bengkulu utara.
namun untuk awal bulan ini, dipastiklan mereka belum bisa menerima honor masing-masing seperti bulan bisanya.
termasuk diantaranya pemerintah atau masing-masing organisasi perangakt daerah belum bisa memberikan surat keputusan perpanjangan kontrak kerja tahun 2025 sebagai dasar pembayaran honor masing-masing. 
meskipun, tenaga non-asn tersebut masih bertugas sejak awal bulan lalu. 
baca juga:aliran dugaan korupsi setwan kepahiang mengalir kemana-mana
baca juga:lagi, pembangunan gapura batas mukomuko-bengkulu utara batal 
sekretaris daerah bengkulu utara, fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan jika pemda bengkulu masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk perpanjangan sk tenaga non asn. 
sesuai dengan surat menpanrb, non-asn yang bisa diperpanjang sknya adalah tenaga non asn yang masuk dalam pangkalan data non asn badan kepegawaian negara (bkn). 
“selain masuk dalam pangkalan data, mereka yang bisa dipekerjakan kembali adalah mereka yang mengikuti seleksi pppk tahap i dan tahap ii yang saat ini masih berjalan,” terangnya. 
pemda bengkulu utara menunggu daftar tenaga non-asn yang memang memenuhi syarat untuk diperpanjang sknya dan tetap bekerja ataupun  menerima honor sepanjang tahun ini atau menunggu dilantik sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 
hal ini menghindari adanya kesalahan pengangkatan ataupun pembayaran honor tenaga non-asn. 
“kita tidak ingin mengangkat atau membayar honor tidak sesuai dengan kriteria yang diperbolehkan oleh kemenpanrb, maka lebih baik pembayaran nanti dibayar secara rapel bagi yang memang memenuhi syarat untuk bekerja kembali,” terangnya. 
sekadar mengetahui, tenaga non-asn yang masih diperbolehkan bekerja atau diperpanjang sknya dan mendapatkan honor adalah tenaga non asn yang berhak untuk diangkat sebagai pppk atau pppk paruh waktu. 
mereka bisa tetap bekerja sebagai tenaga non asn sampai diangkat sebagai pppk. 
sedangkan mereka yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk taua pppk paruh waktu tidak bisa diperpanjang masa kerjanya atau dirumahkan. 
“maka kita menunggu data siapa saja tenaga non asn tersebut sebagai dasar perpanjangan sk dan pembayaran honorarium,” pungkas sekda.