Tidak Ada Tindakan Konkret, Hutan Mukomuko Tamat

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 27 Jan 2025 - 21:21

Hutan di Mukomuko terus dirambah dan disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. --firmansyah/rb

Sebab harus menunggu pembentukan Satgas daerah, harus menunggu petunjuk kerja, dan yang pasti harus menunggu anggaran untuk bergerak. Sementara kejahatan kehutanan tidak mesti adanya delik aduan APH bisa masuk kapan saja.

“Kalau menunggu Satgas saya sangat pesimis kasus ini bisa dituntaskan, sebab Indonesia ini cukup luas. Iya kalau ada pembentukan Satgas di daerah, nah kalau tidak, sementara hingga hari ini aktivitas kebun sawit ilegal masih berlangsung,”bebernya.

APH di Bengkulu ini dikatakan Muslim, sangat mampu menangani perkara kejahatan kehutanan yang terjadi di Mukomuko ini.

Hanya saja semua tergantung ada tidak kemauan untuk memproses hukumnya, dalam kasus ini. Hal itulah yang menyebabkan hingga saat ini pejabat dan mantan pejabat Esekutif dan legislatif Mukomuko, tersebut masih terus merasa tidak bersalah dengan apa tindakan yang mereka lakukan.

“Sebenarnya ini berbicara kemauan saja untuk APH memproses kejahatan kehutanan yang terjadi di Mukomuko. Kalau kemampuan tentu kita yakin SDM yang ada sangat pandai menangani perkara ini,” kata Muslim.

Muslim menjelaskan, Indonesia ini merupakan negara hukum tentu sangat mampu menangani perkara tersebut. Namun jika tidak mampu, tentu Indonesia bukan negara hukum lagi melainkan negara kekuasaan, dimana hukum diatur oleh kekuasaan.

Maka dari itu hukum di Indonesia merupakan kekuatan yang utama. Tidak ada orang yang tidak bisa diproses secara hukum termasuk kejahatan kehutanan yang terjadi di Mukomuko.

“Maka dari itu, baik itu ketua DPRD, kepala daerah, atau siapapun itu, itu tidak akan bisa kebal terhadap hukum jika melakukan tindak kejahatan. Namun kembali dengan persoalan awal mau atau tidak,” tutupnya.

Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Abdullah Ibrahim Ritonga mengaskan pembukaan kawasan hutan negara menjadi perkebunan sawit ilegal di Mukomuko.

Sangat jelas mengangkangi Undang-undang No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Sebab berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf d. Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, hingga menyimpan hasil perkebunan. Yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tanpa perizinan berusaha pemerintah pusat.

“Jadi sangat jelas regulasi tersebut seakan tidak berlaku di Mukomuko, karena oknum pejabat aktif dan mantan pejabat yang secara terang-terangan membuka kawasan hutan negara. Untuk keuntungan pribadi, tak kunjung diusut oleh pihak yang berwenang,” tegasnya.

tidak ada tindakan konkret, hutan mukomuko tamat                            koranrb.id – nasib hutan di mukomuko dipastikan tamat.
pasalnya hingga saat ini belum ada langkah konkret pihak berwenang menangkap oknum yang telah melakukan perambahan hutan dan menyulapnya menjadi perkebunan kelapa sawit. 
bahkan perambahan hutan terus dibiarkan. 
“tampaknya aksi serakah oknum-oknum berduit menghancurkan kawasan hutan untuk dijadikan kebun sawit akan terus berlangsung, serta tidak akan tersentuh oleh hukum,” kata ketua pemuda muhammadiyah mukomuko saprin efendi s.pd.
baca juga:tak ada dana afirmasi, mukomuko diklaim nihil desa tertinggal, rp5,9 miliar dana alokasi kinerja untuk 23 desa
baca juga:aliran dugaan korupsi setwan kepahiang mengalir kemana-mana
saprin menambahkan, kuatnya konektivitas dan banyaknya dana yang dimiliki tentu saja, membuat mafia yang berasal dari pejabat dan mantan pejabat ini masih duduk santai menikmati hasil jarahan dihutan negara.
baik esekutif maupun legistatif satupun tidak ada yang peduli dengan kerusakan kawasan hutan negara di mukomuko ini, meskipun telah mengorbankan 1 nyawa warga yang diterkam harimau karena habitatnya berubah menjadi kebun sawit.
“karena tidak ada yang peduli dengan kerusakan kawasan hutan, baik anggota dprd, pemkab mukomuko dan aph, saya yakin hutan di mukomuko hanya akan tinggal nama,” tegasnya.
sementara itu, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh menyampaikan, masyarakat masih terus menantikan, pengusutan kasus kejahatan kehutanan di mukomuko.
baca juga:punya penglihatan tajam! berikut 5 fakta unik bustard ludwig, burung langka
baca juga:lagi, pembangunan gapura batas mukomuko-bengkulu utara batal 
karena perkara ini adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan.
penanganan kasus kejahatan kehutanan di mukomuko ini akan terlalu lama jika menunggu turunnya satgas penertiban kawasan hutan. 
sebab harus menunggu pembentukan satgas daerah, harus menunggu petunjuk kerja, dan yang pasti harus menunggu anggaran untuk bergerak. sementara kejahatan kehutanan tidak mesti adanya delik aduan aph bisa masuk kapan saja.
“kalau menunggu satgas saya sangat pesimis kasus ini bisa dituntaskan, sebab indonesia ini cukup luas. iya kalau ada pembentukan satgas di daerah, nah kalau tidak, sementara hingga hari ini aktivitas kebun sawit ilegal masih berlangsung,”bebernya.
baca juga:pencurian di spbu kutau tertangkap tangan, ternyata penyebabnya karena ini
baca juga:hasil verifikasi berkas pppk tahap ii diumumkan bulan depan
aph di bengkulu ini dikatakan muslim, sangat mampu menangani perkara kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko ini.
hanya saja semua tergantung ada tidak kemauan untuk memproses hukumnya, dalam kasus ini. hal itulah yang menyebabkan hingga saat ini pejabat dan mantan pejabat esekutif dan legislatif mukomuko, tersebut masih terus merasa tidak bersalah dengan apa tindakan yang mereka lakukan.
“sebenarnya ini berbicara kemauan saja untuk aph memproses kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko. kalau kemampuan tentu kita yakin sdm yang ada sangat pandai menangani perkara ini,” kata muslim.
muslim menjelaskan, indonesia ini merupakan negara hukum tentu sangat mampu menangani perkara tersebut. namun jika tidak mampu, tentu indonesia bukan negara hukum lagi melainkan negara kekuasaan, dimana hukum diatur oleh kekuasaan.
baca juga:hasil verifikasi berkas pppk tahap ii diumumkan bulan depan
baca juga:kades bantah jual aset jalan desa, tambang ganti biaya pembangunan rabat beton 
maka dari itu hukum di indonesia merupakan kekuatan yang utama. tidak ada orang yang tidak bisa diproses secara hukum termasuk kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko.
“maka dari itu, baik itu ketua dprd, kepala daerah, atau siapapun itu, itu tidak akan bisa kebal terhadap hukum jika melakukan tindak kejahatan. namun kembali dengan persoalan awal mau atau tidak,” tutupnya.
direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga mengaskan pembukaan kawasan hutan negara menjadi perkebunan sawit ilegal di mukomuko.
sangat jelas mengangkangi undang-undang no 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. sebab berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf d. setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, hingga menyimpan hasil perkebunan. yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tanpa perizinan berusaha pemerintah pusat.
“jadi sangat jelas regulasi tersebut seakan tidak berlaku di mukomuko, karena oknum pejabat aktif dan mantan pejabat yang secara terang-terangan membuka kawasan hutan negara. untuk keuntungan pribadi, tak kunjung diusut oleh pihak yang berwenang,” tegasnya.
baca juga:tinggal di hutan lebat! berikut 5 fakta unik abbott’s duiker
baca juga:benarkah babi hutan tidak bisa berlari zigzag? berikut 3 penjelasannya
ditambahkan baim, hadirnya satgas penertiban kawasan hutan akan menjadi kabar baik atas kerusakan kawasan hutan yang disulap menjadi kebun sawit di mukomuko. namun bisa juga sebaliknya jika perkara tersebut masih tidak tersentuh oleh negara.
maka dari itu negara harus lebih hati-hati lagi dalam membangun kepercayaan publik. sebab dengan adanya keterbukaan informasi membuat masyarakat mengetahui apa yang tengah dikerjakan.
“untuk itu walhi bengkulu mendesak satgas penertiban kawasan hutan segera turun ke bengkulu, untuk menghentikan mafia pengerusakan kawasan hutan menjadi kebun sawit khususnya di mukomuko,” tandasnya.
ketua kanopi hijau indonesia ali akbar yang tergabung didalam konsorsium bentang alam sebelat menambahkan, mukomuko memiliki kawasan hutan negara, baik itu hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk) dengan luas total 80.022 hektaraera (ha), yang berada diambang kehancuran atau akan tinggal nama.
sebab, hingga saat ini kegiatan pembukaan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal oleh pejabat dan mantan pejabat mukomuko, masih terus terjadi.
“jika tidak segera dihentikan kami yakin paling lama 10 tahun ke depan, kawasan hutan negara ini akan tinggal nama, karena berubah menjadi kebun sawit. sebab saat ini saja diakui kphp mukomuko sudah lebih dari setengah kawasan hutan tersebut dibuka,”kata.
ali mengatakan, penanganan permasalahan pengerusakan dan alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan khususnya di mukomuko. sebenarnya sudah lama terjadi, dan hingga saat ini, masih belum terlihatnya keseriusan pihak-pihak yang memiliki kewanangan untuk menghentikan aktivitas tersebut.
“memang untuk menghentikan perambahan hutan, yang ditenggarai oleh orang-orang berduit dan memiliki pondasi pengamanan yang kuat. maka harus ada keberanian terlebih dulu, sebab jika tidak, kejahatan kehutanan ini tidak berhenti,”tegas ali.
terpisah, dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si menegaskan kerusakan hutan negara di mukomuko yang dibuka secara terang-terang dan berubah menjadi perkebunan sawit adalah main driver of deforestation atau pendorong utama terjadinya deforestasi.
jika masih ada yang mengatakan tanaman sawit juga memiliki fungsi yang sama dengan tanaman kehutanan.
sehingga tidak menjadi permasalahan serius jika terjadinya perubahan fungsi kawasan hutan, itu artinya tidak pernah membaca jurnal yang ada. sebab banyak hasil-hasil penelitian di jurnal bereputasi yang membuktikan tanaman sawit penyebab utama terjadinya deforestasi. 
“kita berbicara, bukan persoalan sawit itu juga tanaman yang dapat menyerap karbon. tapi persoalan besarnya, sawit ditanam secara luas,dengan lahan harus bersih, masif dan intensif dengan pupuk yang tinggi, sudah pasti itu merusak lingkungan,” kata hefri
hefri juga menyampaikan, perubahan fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi kebun sawit di mukomuko merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal yang terpinggirkan.
dari sudut pandang akademisi, alih fungsi hutan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem, tetapi juga memengaruhi siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir, serta memperburuk krisis iklim melalui pelepasan emisi karbon akibat deforestasi.
“ini bukan tindakan main-main, sebab selain dilindungi undang-undang kawasan hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga dan tetap terjaga,” tegasnya.
pengamat kawasan hutan provinsi bengkulu yang berasal dari akademisi dosen kehutanan universitas bengkulu dr gunggung senoaji s.hut, mp juga mangatakan, ada sesuatu yang mungkin membuat regulasi tekait perlindungan dan pengawasan hutan tidak sakti di mukomuko. bisa saja kawasan hutan disterilkan dari aktivitas perkebunan, hutan memang akan terjaga.
namun masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. karena sebagian besar masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan hutan memiliki lahan pertanian di kawasan hutan. maka dari itu dalam penanganan permasalah kehutanan harus melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir. sehingga masyarakat masih dapat sejahtera, hutan pun terjaga.
“untuk itu penyelesaian permasalahan pembukaan kawasan hutan yang bukan hanya terjadi di mukomuko bahkan hampir di setiap wilayah, harus bersama-sama. dengan dukungan dari semua pihak yang memiliki perannya. sehingga dapat diketahui perubahan kawsan hutan menjadi kebun sawit murni dilakukan masyarakat. atau ada penumpang gelapnya atas pembukaan kawasan hutan tersebut,” tutupnya.
sebelumnya, kepala kejaksaan negeri (kejari) mukomuko yusmanelly s, mh saat di konfirmasi rb terkait pembentukan satgas penertiban kawasan hutan yang diketuai jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus. dimana diketahui hutan negara di mukomuko banyak dijadikan kebun sawit ilegal oleh pejabat dan mantan pejabat mukomuko. kajari mengatakan untuk pembentukan satgas didaerah masih menunggu petunjuk dari pimpinan.
“untuk satgas daerah kita masih menunggu petunjuk pimpinan,”singkatnya.
sekda kabupaten mukomuko  dr abdiyanto sh, msi, cla sebelumnya juga menegaskan, terkait harimau sumatera memasuki perkebunan dan perkampungan warga di mukomuko beberapa waktu lalu. kuat dugaan karena hutan negara yang menjadi habitat harimau sumatera sudah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
sehingga harimau ini sudah kesulitan untuk mencari makan. sehingga hewan yang dilindungi undang-undang itu bergeser ke perkampungan warga untuk mencari makan.
terbukti, sudah banyak ternak milik warga dimangsa. bahkan terbaru, satu warga tewas diterkam harimau. 
“dulu-dulunya  tidak pernah ada kabar harimau, beruang masuk ke permukiman atau perkebunan warga. ini karena alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan secara meluas. sehingga habitatnya dan turun ke permukiman penduduk untuk mencari makan,”katanya 
sekda juga mengakui memang sejak beberapa tahun belakangan ini. perubahan fungsi kawasan hutan baik yang berstatus hp maupun hpt di wilayah kabupaten mukomuko tidak terbendung.
perambahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit, berlangsung secara masif. yang diduga dilakukan oleh oknum yang memiliki modal besar.
maka dari itu ditegaslkan sekda semua pihak harus ikut bertanggungjawab untuk menghentikan aktivitas perusakan hutan tersebut.
“kami sangat mendukung adanya upaya pelestarian kawasan hutan, sehingga baik konflik hewan dan manusia serta bencana alam tidak terjadi kembali di mukomuko,”sampainya.
wakil bupati mukomuko wasri, juga sudah pernah meminta seluruh instansi terkait segera mengambil sikap atas kerusakan kawasan hutan di mukomuko. yang sengaja dirubah menjadi perkebunan sawit ilegal.
terkait kawasan hutan negara di mukomuko selama ini pengawasan menjadi tanggungjawab provinsi. sehingga adanya aktivitas yang berhubungan dengan kerusakan ekosistem yang merugikan daerah mukomuko khususnya. harus diakhiri oleh instansi terkait.
“tentu kita prihatin dengan keadaan hutan di mukomuko yang dirambah menjadi perkebunan sawit. maka dari itu harapan kami sebagai pemerintah daerah tindakan ilegal tersebut dapat diakhir. sebab hutan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan,”tutupnya.
sementara itu, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut, tidak dapat dipungkiri dari total luasan 80.22 ha kawasan hutan negara yang menjadi wilayah kerja kphp mukomuko.
saat ini sebagian besar sudah dibuka menjadi lahan perkebunan kepala sawit yang dimiliki perorangan.
meskipun secara ekologis kawasan hutan ini berfungsi sebagai penyangga sumber penghidupan bagi masyarakat. serta menjadi hulu dari sungai besar yang ada di mukomuko, yang terbagi menjadi beberapa daerah aliran sungai (das), mulai dari das teramang, das retak, das ipuh, dan das air rami. kemudian juga kawasan hutan ini menjadi habitat satwa kharismatik seperti gajah sumatera dan harimau sumatera serta menjadi habitat bunga rafflesia yang menjadi ikon provinsi bengkulu.
“intinya dapat kami pastikan setiap kawasan hutan yang ada di mukomuko telah dirambah lebih dari setengahnya, namun berkaitan total jumlah per kawasan memang belum dimiliki,”tutupnya.
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk). untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260.
kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai.
adapun pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. beralih ke hpt air ipuh ll ada zmr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh. (pir)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 28 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan