Baru 45 Pejabat di Lebong Menyampaikan LHKPN

KORANRB.ID – Dari 149 pejabat eslon II dan eslon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, baru 45 pejabat yang sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Inspektur Inspektorat Lebong, Nurmanhuri, SE., M.Si mengatakan, pejabat eslon II dan eslon III wajib melaporkan LHKPN setiap tahun.

Ini berdasarkan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“LHKP harus disampaikan sejak 2 Januari hingga batas akhir 31 Maret 2025,” kata Nurmanhuri, Sabtu, 25 Januari 2025.

BACA JUGA: Pemkab Beri Hadiah Buat Pelapor Aksi Buang Sampah Sembarangan

BACA JUGA:Pemberian Sanksi ASN Kepahiang Langgar Netralitas Terganjal Bawaslu

Untuk itu, Nurmanhuri mengimbau seluruh pejabat eslon II dan II dilingkungan Pemkab Lebong agar segera menyampaikan LHKPN, sebelum 31 Maret 2024.

Berdasarkan, Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 5 Tahun 2012 mengatur tetang keterlambatan penyapaian LHKPN.

“Tidak perlu menunggu batas akhir. Kita imbau segera sampaikan (LHKPN, red) sejak sekarang. Kalau terlambat penyampaian LHKPN aka nada sanksi,” ujarnya.

Jika ada pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN akan ada sanksi berat menanti. Sanksi itu diatur Pasal 20 Udang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Sanksi Administratif Bagi Penyelenggara Negara yang Tidak Melaporkan Kekayaannya. 

BACA JUGA:Persiapan Panitia Pisah Sambut Bupati dan Wabup Rejang Lebong Rampung

BACA JUGA:Persiapan Panitia Pisah Sambut Bupati dan Wabup Rejang Lebong Rampung

“Jadi jangan abai dalam menyampaikan LHKPN. Karena kita (Inpektorat, red) juga sudah menyampaikan surat pembritahuan kepada seluruh Pejabat eslon II dan III,” imbaunya.

Sementara itu, terang Nurmanhuri, jumlah pejabat dilingkungan Pemkab Lebong tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.