Minta Tetapkan Tersangka Penerima Uang Rp38 Juta Perkara Tipikor Puskeswan Benteng

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 25 Jan 2025 - 23:54

JALAN: Terdakwa sedang berjalan setelah persidang perkara Tipikor Puskeswan Benteng digelar. WEST JER TOURINDO/RB--

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kesepuluh terdakwa ini didakwa jaksa bersalah, sebab mereka melakukan dugaan Tipikor pada proyek rehabilitasi puskewan.

Mereka diseret sebagai terdakwa karena terlibat, jadi orang terlibat juga harus dihadirkan bukan hanya menjadi saksi, namun juga menjadi terdakwa sama seperti mereka.

“Hakim sudah memerintakan para Jaksa untuk menghadirkan pihak yang dikatakan terdakwa siapa saja yang menerima dengan printah tersebut sudah jelas itu adalah petunjuk,” terang Endah.

Sementara itu JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Dewi Kemalasari, SH, MH mangatakan bahwa memang orang-oarang yang disebut pihak terdakwa akan dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi pada persidangan berikutnya.

Namun untuk menetapkan mereka sebagai saksi pihaknya menyebut bahwa perkara ini adalah hasil dari limpahan Ditreskrimsus Polda Bengkulu bukan dari Kejati Bengkulu.

“Perkara ini yang menangani dalah Subdit Tipikor Polda Bengkulu dan penyidik dari sana jadi berkaitan dengan adanya pihak lain harus bertanggungjawab, bisa tanya langsung ke penyidik,” tutup Dewi Kemalasari.

Sekedar mengulas berita sebelumnya bahwa JPU Kejati Bengkulu mendatangkan 9 saksi dalam sidang lanjutan.

Sebanyak 9 saksi yakni mantan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Supawan Said.

Kemudian tiga saksi konsultan perencana yang dipinjam oleh Rahmad Hidayat, dan anggota Budi Prasojo dan Eko Setyawan.

Terakhir lima saksi Pokja, yakni Yusman Azhari, Depi Susanti, Burhanudin, Ahmad Riki Eka dan Hatta Wijaya Putra.

Dalam keterangan para saksi di persidangan yang digelar, Rabu, 22 Januari 2025 di PN Tipikor Bengkulu terkuak ada peminjaman perusahan.

Bahkan juga dalam persidangan terkuak ada saksi yang menerima aliran dana sebesar Rp38 juta, namun tidak menjadi terdakwa. Hal tersebut terungkap saat Mejelis Hakim mececar para saksi yang dihadirkan JPU.

Pengungkapan fakta tersebut terbuka setelah hakim menanyakan aliran dana, dari para saksi yang mereka ketahui dan saksi memberikan keterangan bahwa ada aliran ke kontraktor yang menjadi saksi pada sidang berikunya.

minta tetapkan tersangka penerima uang rp38 juta perkara tipikor puskeswan benteng                            koranrb.id – fakta persidangan perkara perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pusat kesehatan hewan (puskeswan) dan gedung balai penyuluhan pertanian (bpp) tahun anggaran 2022 pada dinas pertanian kabupaten bengkulu tengah (benteng). 
terdakwa sebut ada pihak yang juga menerima uang dari hasil tipikor proyek rehabilitasi puskeswan benteng pihak tersbut menerima uang rp38 juta, penasihat hukum salah satu terdakwa endah rahayu ningsi, sh minta untuk jaksa menghadirkan mereka.
bukan hanya hadirkan, namun ditetapkan menjadi tersangka sebab mereka terlibat puisaran perkara ini.
dalam perkara ini terdapat 10 terdakwa yang terserat yakni mantan kepala dinas (kadis) pertanian kabupaten bengkulu tengah, endang sumantri, kabid peternakan sekaligus pptk watler, gilbert tampubolon.
baca juga:tbc tembus 3.410 kasus sepanjang 2024, paling banyak di kota bengkulu 
baca juga:sedikit lega mudah peroleh pupuk, hama dan irigasi masih jadi kendala petani dusun besar
kemudian kabid penyuluhan edi pelita  dan pns pemkot bengkulu, mus mulyanto, sekaligus sebagai broker proyek.
untuk terdakwa dari kontraktor meliputi wakil direktur cv. elsafira jaya dannitias subarja, direktur cv. bita konsultan nana setiana. kontraktor dari cv.lavender kurniasih, pelaksana pekerjaan dari cv.air kertau joni woker.
para terdakwa didakwa jpu telah merugikan negara hingga rp2,3 miliar atas 7 pembangunan proyek puskswan benteng dan telah anggaran keseluruhan rp4 miliar.
diampaikan penasihat hukum (ph) terdakwa endang sumantri, endah rahayu ningsi, sh bahwa, hakim sudah memberi petunjuk untuk jaksa hadirkan para pihak yang disebut terdakwa menerima uang dari hasil korupsi.
baca juga:ini alasan mathew baker tinggalkan timnas u-20, indra sjafri hormati putusan itu
baca juga:pemprov siapkan kebutuhan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih
bukan hanya untuk diperiksa, namun yang terlibat harus ditetapkan tersangka.
“memang pada persidangan dengan agenda saksi digelar pada 22 januari ada pihak yang terima uang rp38 juta. dan itu uang dari hasil tipikor perkara yang sedang disidangkan ini. jadi kami minta mereka juga harus dihadirkan,” ungkap endah.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa kesepuluh terdakwa ini didakwa jaksa bersalah, sebab mereka melakukan dugaan tipikor pada proyek rehabilitasi puskewan.
mereka diseret sebagai terdakwa karena terlibat, jadi orang terlibat juga harus dihadirkan bukan hanya menjadi saksi, namun juga menjadi terdakwa sama seperti mereka.
baca juga:pasca diperbaiki dan diresmikan, kota tuo tetap sepi pengunjung, pengelola minta pemkot tidak lepas tangan
baca juga:lawan suriah ujian penting garuda muda usai ditekuk yordania 
“hakim sudah memerintakan para jaksa untuk menghadirkan pihak yang dikatakan terdakwa siapa saja yang menerima dengan printah tersebut sudah jelas itu adalah petunjuk,” terang endah.
sementara itu jpu kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, dewi kemalasari, sh, mh mangatakan bahwa memang orang-oarang yang disebut pihak terdakwa akan dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi pada persidangan berikutnya.
namun untuk menetapkan mereka sebagai saksi pihaknya menyebut bahwa perkara ini adalah hasil dari limpahan ditreskrimsus polda bengkulu bukan dari kejati bengkulu.
“perkara ini yang menangani dalah subdit tipikor polda bengkulu dan penyidik dari sana jadi berkaitan dengan adanya pihak lain harus bertanggungjawab, bisa tanya langsung ke penyidik,” tutup dewi kemalasari.
sekedar mengulas berita sebelumnya bahwa jpu kejati bengkulu mendatangkan 9 saksi dalam sidang lanjutan.
sebanyak 9 saksi yakni mantan kepala dinas pertanian bengkulu tengah, supawan said.
kemudian tiga saksi konsultan perencana yang dipinjam oleh rahmad hidayat, dan anggota budi prasojo dan eko setyawan. 
terakhir lima saksi pokja, yakni yusman azhari, depi susanti, burhanudin, ahmad riki eka dan hatta wijaya putra. 
dalam keterangan para saksi di persidangan yang digelar, rabu, 22 januari 2025 di pn tipikor bengkulu terkuak ada peminjaman perusahan.
bahkan juga dalam persidangan terkuak ada saksi yang menerima aliran dana sebesar rp38 juta, namun tidak menjadi terdakwa. hal tersebut terungkap saat mejelis hakim mececar para saksi yang dihadirkan jpu.
pengungkapan fakta tersebut terbuka setelah hakim menanyakan aliran dana, dari para saksi yang mereka ketahui dan saksi memberikan keterangan bahwa ada aliran ke kontraktor yang menjadi saksi pada sidang berikunya.
keterangan dari saksi supawan, dia yang mengusulkan ke kementerian pertanian proyek pembangunan puskeswan tahun 2021 lalu. 
tetapi setelah proyek tersebut disetujui, supawan tidak lagi menjabat kadis pertanian benteng. 
setelah tidak menjabat, supawan tidak tahu menahu lagi seperti apa pengelolaanya.
kemudian tiga saksi konsultan perencana adalah pihak yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa mengerjakan proyek di dinas pertanian benteng. 
setelah itu, ada fakta menarik terkait pemberikan fee dari para terdakwa kepada pokja. 
aliran fee proyek semuanya dikoordinir oleh terdakwa mus mulyanto. hanya saja, lima orang anggota pokja mengaku tidak mendapatkan fee yang dimaksud. 
namun saksi yuman azhari mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima fee dari terdakwa musmulyanto, namun ada beberapa orang memberikanya uang bukan untuk fee.
tetapi uang transport atau sekadar uang untuk membeli rokok senilai rp3 juta dan nilai tersebut diberikan oleh terdakwa joni walker.
“saya tidak terima fee yang mulia. kalau uang untuk rokok sekadarnya itu ada rp3 juta yang mulia,” jelas yuman.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa tugas pokja dalam proyek tersebut adalah memilih penyedia, melakukan evaluasi sekaligus menetapkan tender proyek. 
"tugas kami mengevaluasi dan menetapkan pemenang," ujar yusman saat ditanya hakim.
pada penetapan pemenang memang ditetapkan berdasarkan ketetapan yang ada namun untuk orang- orang yang ada dalam cv atau pt itu tidak didikenal.
“kami tidak kenal dengan orang-orang yang ikut lelang jadi masalah peminjaman perusahan kami tidak tahu,” jelas yusman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 26 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan