Dinas Pendidikan Siapkan Pemecatan Eks Bendahara SMPN 17 Kota Bengkulu, PH: Belum Ada Upaya Banding

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 24 Jan 2025 - 23:37

JALAN: Kedua terdakwa Tipikor dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu sedang berjalan setelah sidang berakhir. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Pemecatan terhadap Yudarlanadi mantan Bendahara SMPN 17 Kota Bengkulu yang terbukti korupsi dana BOS tahun anggaran 2021-2022 akan dilakukan.

Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yudarlanadi bakal dicopot usai divonis bersalah oleh Majelis Hakim beberapa waktu lalu.

Kepastian tersebut, setelah Dinas Pendidikan Kota Bengkulu resmi menggodok berkas pemecatan terhadap terdakwa dilayangkan.

Jika tidak melakukan upaya hukum banding hingga kasasi bahkan peninjauan kembali, maka otomatis status terdakwa sebagai PNS dicopot dengan tidak hormat.

Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Dikbud) Kota Bengkulu, A. Gunawan, S.Sos bahwa memang Yudarlanadi yang beberapa hari yang lalu telah divonis bersalah oleh majelis hakim.

"Ya, memang telah divonis bersalah, maka dari itu kita saat ini sedang menggodok berkas untuk status PNS terdakwa dengan prihal pemecatan," ungkap Gunawan.

"Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa jika ada tenaga pendidik terseret kasus, maka tindakan tegas akan kita lakukan dan itu wajib hukumnya dalam peraturan ASN," jelas Gunawan.

Sementara itu Penasihat Hukum (PH) Yudarlanadi, Endah Rahayu Ningsi, SH mengatakan bahwa memang klienya sudah divonis bersalah dalam persidangan dan saat ini belum juga ada upaya hukum sebab masih menganalisa putusan tersebut.

“Untuk saat ini belum ada upaya banding dari kami. Sebeb masa pikir-pikir kami belum habis,” jelas Endah.

Sementara itu Akademisi Bidang Hukum Pidana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ade Kosasi, SH, MH mengatakan bahwa terdakwa yang terjerat kasus korupsi jika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka pencopotan status PNS-nya adalah wajib.

dinas pendidikan siapkan pemecatan eks bendahara smpn 17 kota bengkulu, ph: belum ada upaya banding                            koranrb.id – pemecatan terhadap yudarlanadi mantan bendahara smpn 17 kota bengkulu yang terbukti korupsi dana bos tahun anggaran 2021-2022 akan dilakukan.
status pegawai negeri sipil (pns) yudarlanadi bakal dicopot usai divonis bersalah oleh majelis hakim beberapa waktu lalu.
kepastian tersebut, setelah dinas pendidikan kota bengkulu resmi menggodok berkas pemecatan terhadap terdakwa dilayangkan.
jika tidak melakukan upaya hukum banding hingga kasasi bahkan peninjauan kembali, maka otomatis status terdakwa sebagai pns dicopot dengan tidak hormat.
baca juga:penetapan tersangka sejak 2023, kuasa hukum pertanyakan kejelasan samisake jilid i
baca juga: kejari benteng usulkan dana hibah pembangunan rumdin ke pemkab
disampaikan kepala dinas pendidikan (dikbud) kota bengkulu, a. gunawan, s.sos bahwa memang yudarlanadi yang beberapa hari yang lalu telah divonis bersalah oleh majelis hakim.
"ya, memang telah divonis bersalah, maka dari itu kita saat ini sedang menggodok berkas untuk status pns terdakwa dengan prihal pemecatan," ungkap gunawan.
"seperti yang pernah saya sampaikan bahwa jika ada tenaga pendidik terseret kasus, maka tindakan tegas akan kita lakukan dan itu wajib hukumnya dalam peraturan asn," jelas gunawan.
baca juga: 3 dapur dicek jelang pelaksanaan program mbg di bengkulu
baca juga:penyaluran lpg 3 kg bengkulu capai 3.083 mt, pertamina warning agen agar ikuti aturan
sementara itu penasihat hukum (ph) yudarlanadi, endah rahayu ningsi, sh mengatakan bahwa memang klienya sudah divonis bersalah dalam persidangan dan saat ini belum juga ada upaya hukum sebab masih menganalisa putusan tersebut.
“untuk saat ini belum ada upaya banding dari kami. sebeb masa pikir-pikir kami belum habis,” jelas endah.
sementara itu akademisi bidang hukum pidana universitas islam negeri fatmawati soekarno bengkulu. ade kosasi, sh, mh mengatakan bahwa terdakwa yang terjerat kasus korupsi jika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka pencopotan status pns-nya adalah wajib.
baca juga:pemilik ruko hingga pkl di kota bengkulu jadi sasaran penertiban
baca juga:pemprov gelar rapat, jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih
hal tersebut  berdasarkan    undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn tepatnya pada pasal 87 ayat (4) uu  bahwa asn dapat diberhentikan secara tidak hormat jika melakukan kejahatan jabatan, termasuk tindak pidana korupsi.
"untuk pns yang terseret perkara tipikor itu tidak ada ampun dan perlu diketahui bahwa tidak perlu ada proses sidang etik terdakwa bisa langsung dipecat. sebab tipikor yang menjerat asn itu masuk dalam katagori kejahatan jabatan," ungkap ade.
"sehari saja terdakwa tipikor itu dijatuhi hukuman yang berkekutan hukum tetap maka dia sudah bisa dicopot statusnya sebagai asn," pungkas ade.
sekedar mengulas, dalam putusan yang dibacakan di muka persidangan, majelis hakim sependapat dengan tuntutan jpu dengan membuktikan perbuatan kedua terdakwa sesuai pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
terdakwa imam santoso divonis dengan hukuman penjara 3 tahun denda rp100 juta  subsidair 6  bulan.
imam santoso dibebankan uang pengganti (up) sebesar rp247 juta dan harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan atau diganti dengan hukuman penjara 1 tahun.
selanjutnya terdakwa yudarlanadi divonis dengan hukuman penjara 5 tahun   dengan denda rp 100 juta subsidair 6 bulan, serta membebankan up sebesar rp766 juta subsidair 3 tahun.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 25 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan