Penggunaan DD Seblat Ulu Tahap I 2024 Belum Dilaporkan ke Dinas PMD

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 24 Jan 2025 - 23:17

Kepala Dinas PMD Lebong, Saprul, SE. FIKI/RB--

KORANRB.ID - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lebong, Saprul, SE, mengaku belum menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran (TA) 2024.

Data terhimpun RB, pada realisasi DD Tahap I Seblat Ulu sebesar Rp428 juta.

Penggunaan anggaran itu tidak dilaporkan, saat akan pencairan DD tahap II.

Akibatnya, Desa Seblat Ulu tidak bisa mencairkan DD tahap II. Sehingga, hanya dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Sampai saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan DD tahap I TA 2024. Bahkan sampai hari ini Pjs kades sebelumnya belum ada respon,” kata Saprul, Jumat, 24 Januari 2025.

Terang Saprul, pada 2024 lalu, persoalan ini sudah beberapa kali dilakukan mediasi.

Bahkan, Pihak PMD sudah memberi waktu agar Pjs Kades Seblat Ulu berinisial DN untuk melaporkan LPJ TA 2024 lalu.

“Mediasi sudah, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut,” ucapnya.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Seblat, Eko menerangkan, untuk pengajuan DD mengakui persoalan LPJ DD Seblat Ulu Tahap I TA 2024.

“Benar (kita tidak bisa mengajukan DD tahap II, karena realisasi tahap I TA 2024 terkendala saat Pjs Kades sebelumnya,” singkat Eko.

penggunaan dd seblat ulu tahap i 2024 belum dilaporkan ke dinas pmd                             koranrb.id  - kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten lebong, saprul, se, mengaku belum menerima laporan pertanggungjawaban (lpj) dana desa (dd) tahap i tahun anggaran (ta) 2024.
data terhimpun rb, pada realisasi dd tahap i seblat ulu sebesar rp428 juta.
penggunaan anggaran itu tidak dilaporkan, saat akan pencairan dd tahap ii.
akibatnya, desa seblat ulu tidak bisa mencairkan dd tahap ii. sehingga, hanya dicairkan alokasi dana desa (add).
“sampai saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dd tahap i ta 2024. bahkan sampai hari ini pjs kades sebelumnya belum ada respon,” kata saprul, jumat, 24 januari 2025.
baca juga:ada yang janggal, pemkab kepahiang tak terima lhp lengkap pelanggaran netralitas asn dari bawaslu
baca juga:ada 8 adegan tambahan rekonstruksi pembunuhan nenek dan cucu di karang dapo kaur 
terang saprul, pada 2024 lalu, persoalan ini sudah beberapa kali dilakukan mediasi. 
bahkan, pihak pmd sudah memberi waktu agar pjs kades seblat ulu berinisial dn untuk melaporkan lpj ta 2024 lalu.
“mediasi sudah, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut,” ucapnya.
sementara itu, penjabat sementara (pjs) kepala desa seblat, eko menerangkan, untuk pengajuan dd mengakui persoalan lpj dd seblat ulu tahap i ta 2024.
“benar (kita tidak bisa mengajukan dd tahap ii, karena realisasi tahap i ta 2024 terkendala saat pjs kades sebelumnya,” singkat eko.
baca juga:lembaga penilaian kesesuaian di bspji jaga kualitas industri
baca juga:perkuat hilirisasi minyak atsiri, kemenperin kembangkan pusat flavor dan fragrance bali
diberitakan sebelumnya, mantan penjabat sementara (pjs) kepala desa (kades) seblat ulu, kecamatan pinang belapis, kabupaten lebong diduga tidak merealisasikan dana desa (dd) tahap i tahun anggaran (ta) 2024.
pada tahap i, dd seblat ulu sudah di cairkan sebesar 40 persen atau rp428 juata. 
namun, dd tahap pertama itu, diduga tidak direalisasikan sebagaimana mesetinya. dd rp428 juta itu diduga digelapkan oleh mantan pjs kades seblat ulu berinisial ds.
sehingga, pada pencairan tahap ii ta 2024 ini, desa seblat ulu tidak bisa mengajukan. karena, salah satu persyaratan pencairan dd tahap ii, telah merealisasikan dd tahap i, dibuktikan dengan dokumen kegiatan. 
baca juga:honorer siluman lolos pppk, kejari seluma lakukan pulbaket 
baca juga:the daddies tutup karir hebat di istora senayan
menanggapi persoalan ini, inspektur inspektorat daerah lebong, nurmanhuri, se., m.si memberikan peringatan (warning) kepada mantan pjs kades seblat ulu, agar segera menyelesaikan persoalan yang ada.
ditegaskan nurmanhuri, jika uang negara digunakan, maka harus dipertanggungjawabkan. jika tidak segera dipertanggungjawabkan, akan ada konsekuensi hukum.
“kita tentu akan upayakan untuk menyelesaikan, bagaiman jalan terbaiknya. namun jika tidak ada lagi jalan terbaik, tentu akan ada konsekuensinya. karena uang negara, walaupun satu rupiah harus dipertanggungjawabkan,” ujar nurmanhuri, minggu, 25 agustus 2024.
diterangkan nurmanhuri, saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten lebong.
pmd juga sudah berkirim surat kepada mantan pjs kades seblat ulu, agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan yang baik. 
“saat ini pmd masih berupaya untuk menyelesaikan. karena surat pertama yang dikirim pmd kepada pjs kades seblat ulu belum digubris. sehingga, pmd berkirim surat untuk kedua kalinya,” bebernya.
jika memang surat kedua dinas pmd lebong, tidak juga ditanggapi serius oleh mantan pjs kades seblat ulu, sudah pasti kasus ini akan di ambil alih inspektorat untuk mencari jalan penyelesaian.
“kalau di pmd tidak selesai juga, dan pmd serahkan ke kita, maka akan kita carikan jalan penyelesaiannya,” katanya.
untuk diketahui, mantan pjs kades seblat ulu sudah diminta untuk menyelesaikan persoalan dd tahap i desa seblat ulu tersebut.
saat itu, mantan pjs kades diberi waktu 15 hari untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dan itu disetujui oleh mantan pjs kades.
sayangnya, sudah 15 hari waktu berlalu persoalan dd itu, tidak juga diselesaikan oleh mantan pjs kades seblat ulu.
sehingga, dinas pmd kembali bersurat kepada pjs kades itu untuk melakukan penyelesaian persoalan tersebut.
surat kedua ini, dikirim dinas pmd baru-baru inia. namun, jika tidak juga ditanggapi dan persoalan dd tahap i desa seblat ulu tidak juga diselesaikan, maka persoalan ini akan di ambil alih inspektorat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 25 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan