Honorer Siluman Lolos PPPK, Kejari Seluma Lakukan Pulbaket

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 24 Jan 2025 - 23:00

PULBAKET: Kajari Seluma, Dr. Eka Nugraha soal honorer siluman--Foto: M. Zulkarnain.Koranrb.Id

honorer siluman lolos pppk, kejari seluma lakukan pulbaket                             seluma,koranrb.id - kepala kejaksaan negeri (kajari) seluma, dr. eka nugraha, sh,mh mengaku sudah mendapatkan "surat kaleng" mengenai banyaknya honorer siluman lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
meski belum mendapatkan pengaduan secara resmi, namun kajari menyatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). 
apabila nanti data dan informasi yang terkumpul sudah valid, tentu akan dilanjutkan ketahap pengusutan lebih lanjut.
lantaran selain merugikan negara, adanya honorer siluman ini juga membuat resah tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, lantaran kalah saing saat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
"informasinya sudah kita dapatkan karena memang menjadi sorotan hangat saat ini, termasuk dari pemberitaan rekan-rekan media. kita tentu tidak tinggal diam, saat ini kami akui telah melakukan pulbaket untuk mendalami persoalan ini.
baca juga:meski terutang, dinkes pastikan bpjs kesehatan warga seluma tetap aktif
baca juga:eks pimpinan dewan belum tersentuh, penyidikan dugaan korupsi setwan kepahiang dekati babak akhir
untuk laporan dari masyarakat secara resmi memang belum kita terima, namun proses pulbaket kita akan tetap berjalan," sampai kajari seluma.
sementara itu, dprd seluma mengaku sudah menerima secara resmi aduan masyarakat soal adanya honorer siluman di kabupaten seluma.
tercatat ada 3 orang nama yang diduga honorer siluman berhasil lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pemkab seluma.
waka i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos mengatakan 3 orang tersebut berhasil lulus seleksi pppk kategori tenaga teknis. 
dimerincikan, inisial hb lulus pppk untuk dinas lingkungan hidup seluma. 
kemudian, ep di inspektorat seluma dan hn pppk di kecamatan semidang alas.
diungkapkan samsul, dalam aduan tersebut disampaikan bahwa ketiganya tercatat dalam database bkn sebagai tenaga honorer di kantor camat semidang alas maras.
padahal faktanya, he dan ep tidak pernah menjadi tenaga honorer. sedangkan hn baru sebagai honorer juli 2024 lalu di kantor camat semidang alas maras.
aduan ini dibuat oleh 2 orang perwakilan tenaga honorer yang merasa dirugikan. 
baca juga:isu honorer siluman di seluma menguat, diduga belum 2 tahun kerja sudah lulus pppk
baca juga:disdikbud bantah ada honorer siluman, sdit minta verifikasi faktual dulu
lantaran mereka aktif bekerja sebagai honorer bertahun-tahun, namun ada honorer siluman yang tentunya tidak memenuhi syarat bisa lulus seleksi pppk. 
mereka meminta agar oknum honorer siluman tersebut diberikan sanksi berat lantaran melakukan kecurangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"aduannya telah kita terima, yang dilaporkan ada 3 orang nama. untuk saat ini laporannya telah kita telaah, rencananya akan kita klarifikasi kepada pelapor dan terlapor dalam waktu dekat,"singkat samsul aswajar. 
informasi dugaan honorer siluman ini juga sempat menyeret nama kepala desa (kades) beserta perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) di kabupaten seluma.
mereka yang telah lulus seleksi pppk terancam gugur karena tersandung regulasi yang telah ada, yakni larangan rangkap jabatan.
kepala dinas pmd seluma, nopetri elmanto melalui kabid pemerintahan desa, hasdi membenarkan adanya hal tersebut.
ini mengacu pada surat edaran bupati nomor 180/185/b2-dpmd tahun 2022, membahas terkait larangan rangkap jabatan. 
dasar se bupati, perundang-perundangan, peraturan pemerintah, permendagri, perda seluma dan perbup seluma.
baca juga:usulan dibentuknya pansus honorer siluman belum ada tanggapan dari 7 fraksi di dprd seluma 
baca juga:lampu hijau usulan pansus honorer siluman, fraksi ppp segera lakukan pembahasan
selain itu, diperkuat lagi pasal 26 peraturan menteri dalam negeri nomor 10 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa, anggota bpd dilarang merangkap jabatan menjadi kepala desa, perangkat desa, dpr ri, dpd ri, dprd provinsi atau kabupaten/kota dan jabatan lain yang ditentukan undang-undang.
serta pasal 6 undang-undang nomor 5 tahun 2014 aparatur sipil negara, yang terdiri pns dan pppk.
meskipun demikian, namun ketegasan (pemberhentian, red) tersebut tidak dapat serta merta langsung dilakukan. pemkab seluma masih akan dikoordinasikan kembali ke bkn dan kemenpan-rb.
“besar kemungkinan kelulusannya dibatalkan, karena sesuai aturan mereka jelas melanggar regulasi yang ada karena merangkap jabatan bahkan menerima 2 kali gaji dari pemerintah.
namun kami tetap akan mencoba koordinasi dulu kepada bkn dan kemenpan-rb untuk memastikannya,’’ tegas hasdi.