Walhi Desak Satgas Penertiban Kawasan Hutan Segera Turun ke Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 24 Jan 2025 - 21:41

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I di Kabupaten Mukomuko yang gundul karena disulap menjadi perkebunan kelapa sawit.--IST/RB

walhi desak satgas penertiban kawasan hutan segera turun ke mukomuko                            mukomuko, koranrb.id – dibentuknya satuan tugas (satgas) penertiban kawasan hutan melalui peraturan presiden (perpres) nomor 5 tahun 2025, membawa angin segar penyetopan dan penindakan bagi oknum perambah kawasan hutan di kabupaten mukomuko.
untuk itu walhi bengkulu mendesak satgas tersebut untuk segera turun ke kabupaten mukomuko.
sebab sudah banyak kawasan hutan di kabupaten mukomuko yang disulap menjadi perkebunan sawit oleh oknum-oknum pemodal yang selama ini belum tersentuh hukum.
apalagi perpres nomor 5 tahun 2025 ini memberikan mandat besar untuk memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan, serta meningkatkan tata kelola lahan, dan memaksimalkan penerimaan negara.
baca juga:resmi dibuka di bengkulu, diler pt. dipo siap berikan pelayanan terbaik
dimana satgas penertiban kawasan hutan ini berada langsung di bawah koordinasi presiden. 
struktur organisasi satgas mencakup pengarah dipimpin oleh menteri pertahanan sjafrie sjamsoeddin dan pelaksana yang diketuai oleh jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus, kejaksaan agung.
“seperti apa yang disampaikan sebelumnya, hadirnya satgas ini menjadi kabar baik atas kerusakan kawasan hutan yang disulap menjadi kebun sawit ilegal oleh pejabat dan mantan pejabat di mukomuko.
semoga ini segera berakhir,” kata direktur eksekutif walhi bengkulu, abdullah ibrahim ritonga.
baca juga:satpol pp bengkulu selatan sasar warung-warung tempat pelajar nongkrong
baim mengatakan, tentu satgas penertiban kawasan hutan ini menjadi ajang pembuktian, bahwasanya negara indonesia mememang negara hukum bukan negara kekuasaan.
sebab pembukaan kawasan hutan negara menjadi perkebunan sawit ilegal di mukomuko jelas mengangkangi undang-undang no 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. 
dimana berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf d. setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, hingga menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tanpa perizinan berusaha pemerintah pusat.
“jadi sangat jelas regulasi tersebut, seakan tidak berlaku di mukomuko.
baca juga:tangkap 4 tersangka, satreskoba polresta bengkulu amankan bb ganja 19,39 gram dan sabu 1,33 gram 
karena oknum pejabat dan mantan pejabat yang secara terang-terangan membuka kawasan hutan negara untuk keuntungan pribadi, dan tak kunjung diusut oleh pihak yang berwenang,” sampainya.
selain itu dijelaskan baim jika melihat regulasi tersebut, tim satgas ada baiknya juga menyelidik hadirnya belasan pabrik kelapa sawit (pks) di mukomuko yang tidak memilki kebun inti, diduga kuat juga terlibat dalam pembelian buah ilegal yang berasal dari kawasan hutan. 
“untuk itu walhi bengkulu mendesak satgas penertiban kawasan hutan segera turun ke provinsi bengkulu, untuk menghentikan mafia pengerusakan kawasan hutan menjadi kebun sawit khususnya di mukomuko,” tandasnya.
sementara itu wakil bupati mukomuko wasri sangat mendukung adanya pengusutan terkait kerusakan hutan menjadi kebun sawit ilegal di mukomuko. 
baca juga:dkpp kota bengkulu usulkan 1.500 dosis vaksin untuk atasi penyebaran pmk
jika presiden langsung mengintruksikan, tentu sebagai pemerintah daerah akan mewujudkan apa yang disampaikan tersebut. 
sebab jika kawasan hutan ini tetap asri dan terjaga, tentu masyarakat mukomuko juga diuntungkan, sebab kawasan hutan merupakan sumber kehidupan.
“ya kami sangat mendukung jika pemerintah pusat akan menertibkan perusakan kawasan hutan, atau orang-orang yang berusaha tidak mengikuti aturan,” tutupnya.
sementara itu, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago, sh, mh menyampaikan, masyarakat masih terus menantikan pengusutan kasus kejahatan kehutanan di mukomuko. 
baca juga:benarkah harapan baru? berikut 4 fakta penelitian anti kanker dari kotoran angsa
karena perkara ini  kejahatan luar biasa yang berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. 
hadirnya satgas penertiban kawasan hutan tentunya ini menjadi lampu merah bagi pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang menguasai kawasan hutan yang disulap menjadi kebun sawit pribadi.
“ini menjadi lampu merah bagi pejabat mukomuko, sebab perintah presiden langsung ke kejagung dan polri serta dibentuknya satgas untuk menghentikan aksi kejahatan kehutanan yang terstruktur,” katanya.
muslim menjelaskan, satgas yang dibentuk diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan terkait ada pengerusakan hutan secara terang-terangan ini. 
baca juga:kphl akan rutinkan patroli, cegah ilegal logging terjadi lagi
sebab jangan hilangkan lagi kepercayaan publik atas kinerja pihak-pihak yang berwenang. 
karena meskipun penanganan kejahatan kehutanan, tidak mesti ada delik aduan atau laporan, penegak hukum belum terlihat masuk menangani perkara tersebut, meskipun ada indikasi merugikan negara.
“jika nantinya ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau adanya grativikasi.
tentu seluruhnya harus diminta pertanggungjawaban di hadapan hukum.
baca juga:segera cek rekening, bkd seluma pastikan tpp cair hari ini
agar hal serupa dapat memberikan efek jera, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara,” tandasnya.
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk).
untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260 ha. 
kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha.
dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha. 
baca juga:bongkar rumah lalu gasak motor dan hp, 2 pencuri di kota bengkulu ditangkap
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi di bantaran sungai. 
adapun pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis di atas 50 ha diantaranya bs miliki kebun di hp air rami. 
kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. 
beralih ke hpt air ipuh ll ada zhr, rsd, dan kr.
selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 25 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan