Konflik Panjang Warga vs PT Agricinal, Masalah HGU 3 Perusahaan di Bengkulu Utara dan Mukomuko Belum Tuntas

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 23 Jan 2025 - 22:42

Direktur Kanopi Hijau Bengkulu, Ali Akbar--shandy/rb

“Tidak menemui titik terang, jadi kita arahkan masyarakat untuk menempu jalur hukum saja. Kami Pemprov, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, kalau konflik terjadi di dalam satu kabupaten, maka kewenangannya ada di pemerintah kabupaten. Provinsi hanya memfasilitasi penyelesaian,” sampai Denni.

Denni juga menjelaskan, bahwa rapat yang diadakan tersebut merupakan bentuk akomodasi atas permintaan masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas perusahaan perkebunan.

“Kita mengakomodir permintaan masyarakat dan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak ATR/BPN serta perwakilan perusahaan,” ungkap Denni.

konflik panjang warga vs pt agricinal, masalah hgu 3 perusahaan di bengkulu utara dan mukomuko belum tuntas                            koranrb.id - konflik perkebunan kelapa sawit pt agricinal dengan warga desa penyangga kecamatan marga sakti sebelat dan putri hijau bengkulu utara yang menamakan dirinya forum masyarakat bumi pekal semakin panjang.
pasca bentrok yang terjadi antara karyawan perusahaan dengan masyarakat sebulan lalu yang menyebabkan beberapa warga luka-luka.
saat ini perusahaan justru melaporkan warga ke polisi atas dugaan menghambat aktivitas perusahaan saat melakukan aksi pemblokiran perusahaan sekitar 2 minggu sebelum berujung bentrok.
sosri ketua forum masyarakat bumi pekal menegaskan jika masyarakat saat ini mengikuti proses hukum yang menempatkan mereka sebagai pelapor.
baca juga:pembangunan kolaboratif bupati mian, batalyon brimob berdiri di bengkulu utara 
baca juga:babe karting target 1.000 pelaku usaha bengkulu tengah gunakan qris
namun ia menegaskan jika mereka akan melawan termasuk langkah  hukum.
“kami hanya menuntut hak yang selama bertahun-tahun kami perjuangkan namun perusahaan tidak pernah terbuka,” tegasnya.
mereka juga mempertanyakan sikap perusahaan yang tidak ingin membuat batas berupa siring besar di sepanjang batas lahan hgu perusahaan.
sedangkan hal tersebut sudah menjadi keputusan dalam rapat fkpd bengkulu utara yang dipimpin oleh bupati.
baca juga:bpr mukomuko setor dividen ke pemkab setelah audit 
baca juga:perusahaan kelapa sawit di bengkulu selatan disorot, tidak punya hgu tapi beroperasi 
“jika memang sudah dibuat batas siring, maka bisa dilihat yang mana yang masuk lahan hgu dan yang mana yang bukan, tapi perusahaan tak kunjung membuat batas tersebut sesuai dengan titik lahan di sertifikat hgu. 
sementara itu, persoalan hak guna usaha (hgu) 3 perusahaan kelapa sawit yang berkonflik dengan masyarakat sekitar di bengkulu utara dan mukomuko belum tuntas hingga saat ini.
adapun 3 perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat sekitar, yakni pt. bima bumi sejahtera (bbs) di mukomuko, pt. bimas raya sawitindo (brs), dan pt purna wira darma upaya (pdu) di bengkulu utara.  
diterangkan direktur kanopi hijau bengkulu, ali akbar, sebelumnya pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu mengarahkan 2 pemda untuk menyelasaikan konflik yang berkenpanjangan tersebut.
baca juga:terbitkan perpres penertiban kawasan hutan, presiden prabowo perintahkan tindak tegas
baca juga:sman 3 bengkulu selatan optimalkan sistem kurikulum merdeka
dikarenakan berdasarkan pertemuan terakhir, menghasilkan kesimpulan meminta pemerintah kabupaten (pemkab) masing-masing untuk menyusun inisiasi penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan.
“yakni dengan membentuk gugus tugas reforma agraria (gtra) yang di dalamnya ada perwakilan petani 2 orang,” terang ali saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, kamis, 23 januari 2025.
kendati demikian, hingga saat ini 2 pemda tersebut belum menunjukkan keseriusan dalam pengentasan permasalahan yang telah berlangsung puluhan tahun itu.
“ini bisa jadi bom sewaktu-waktu, apabila permasalahan tidak diselesaikan oleh pemda. dimana petani akan resah dan marah,” tegas ali pada rb.
baca juga:kasus kekerasan pelajar memprihatinkan, cabdin dan sekolah bakal lakukan ini
baca juga:penyaluran dana bantuan pip dilakukan bertahap, langsung dikirim ke rekening siswa
ali juga mengatakan, hingga 2025 selepas penyelenggaraan pilkada dimana terjadi pergantian kepemimpinan turut menjadi permasalahan lambatnya penyelesaian konflik di kabupaten masing-masing.
“kemarin di pilkada, terdapat pergantian kepemimpinan. sehingga ini juga menghambat,” ungkap ali.
sebelumnya, asisten ii setda provinsi bengkulu, raden ahmad denni bahwa pada rapat-rapat telah diadakan sebanyak 3 kali, pertemuan-pertemuan tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing.
lanjut, denni, diketahui pemprov bengkulu telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu hanya berperan sebagai fasilitator dalam konflik agraria yang melibatkan 2 kabupaten. 
baca juga:kphl temukan puluhan potongan balok kayu hutan lindung liku sembilan bengkulu tengah 
baca juga:hingga 2025, lebong belum terima dbh triwulan iii dan iv dari pemprov bengkulu 
“tidak menemui titik terang, jadi kita arahkan masyarakat untuk menempu jalur hukum saja. kami pemprov, berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2014, kalau konflik terjadi di dalam satu kabupaten, maka kewenangannya ada di pemerintah kabupaten. provinsi hanya memfasilitasi penyelesaian,” sampai denni.
denni juga menjelaskan, bahwa rapat yang diadakan tersebut merupakan bentuk akomodasi atas permintaan masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas perusahaan perkebunan.
“kita mengakomodir permintaan masyarakat dan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak atr/bpn serta perwakilan perusahaan,” ungkap denni.