Perusahaan Kelapa Sawit di Bengkulu Selatan Disorot, Tidak Punya HGU Tapi Beroperasi

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 23 Jan 2025 - 22:30

Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan Nissan Deni Purnama S.IP.--RIO/RB

“Tinggal pemerintah daerah lagi berani atau tidak, kami sekarang buat pansus untuk masalah ini,” ujarnya.

DPRD Bengkulu Selatan sedang menyusun Panitia Khusus (Pansus) untuk memperkuat lembaga DPRD Bengkulu Selatan dalam menangani persoalan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) yang dilaporkan masyarakat ke legislatif.

Dengan Pansus nantinya dewan akan lebih serius menangani persoalan tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Bengkulu Selatan Yaumil Hajil Akbar mengatakan, rapat terakhir pembahasan PT ABS, Komisi II mengundang Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Selatan.

Hasilnya rapat tersebut menunjukkan bukti bahwa PT ABS Bengkulu Selatan belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah. Oleh sebab itu Yaumil dan anggota Komisi II lainnya segera membentuk Pansus dan akan mulai berkerja pada bulan Februari 2025.

“Kita harus tau hitam putihnya bahwa PT ABS itu HGU nya tidak ada saat ini, tidak terbit, jadi kalau HGU tidak ada artinya dia (PT ABS) merugikan negara,” kata Yaumil.

Apabila sama-sama membiarkan hal tersebut ia meyakini sama saja dengan membiarkan kerugian negara. Dampaknya adalah daerah Bengkulu Selatan yang merugi dari pembiaran hal tersebut.

“Pembiaran kerugian negara termasuk korupsi, jadi hitam putihnya kalau komitmen dengan kawan Komisi II Pansus nantinya harus hitam diatas putih, kalau tidak ada izin kita bekukan (PT ABS),” ujar Yaumil.

Dengan pansus itu nantinya lanjut Yaumil pihaknya akan mendorong permasalahan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah.

“Kita kan lebih kuat kalau baju pansus, kita ke Kementrian ATR BPN pusat mau dicari data itu,” imbuhnya.

perusahaan kelapa sawit di bengkulu selatan disorot, tidak punya hgu tapi beroperasi                             koranrb.id - berbagai lembaga dan instansi di bengkulu selatan mendukung perintah presiden ri prabowo subianto untuk menindak tegas perusahaan yang tidak mentaati aturan pemerintah.
bukti dukungan di bengkulu selatan tersebut dprd bengkulu selatan hingga aparat penegak hukum mendorong perusahaan tidak memiliki izin agar tidak melakukan aktivitas lagi. 
di kabupaten bengkulu selatan, terdapat beberapa perusahaan yang kerap menyita perhatian publik dan bermasalah.
yakni pt bengkulu selatan lestari (bsl), pt sinar bengkulu selatan (sbs) dan pt agro bengkulu selatan (abs).
baca juga:terbitkan perpres penertiban kawasan hutan, presiden prabowo perintahkan tindak tegas
baca juga:sman 3 bengkulu selatan optimalkan sistem kurikulum merdeka
diantara ketiga perusahaan yang bergerak di perkebunan dan kelapa sawit tersebut, pt abs kini mendapat perhatian khusus dari lembaga dprd bengkulu selatan. 
bahkan dprd bengkulu selatan sangat serius menangani permasalahan pt abs yang berlokasi di pino raya tersebut.
salah satu bukti pt abs tidak taat aturan adalah sampai saat ini belum memiliki izin hak guna usaha (hgu), padahal perusahaan tersebut masih beroperasi di lahan yang mencapai ratusan hektare. 
“saya kira sikap tegas presiden kita saat ini harus diacungi jempol, sangat berani menindak perusahaan yang memang tidak patuh, kita mendukung itu di bengkulu selatan,” terang ketua komisi ii dprd bengkulu selatan nissan deni purnama s.ip.
baca juga:kasus kekerasan pelajar memprihatinkan, cabdin dan sekolah bakal lakukan ini
baca juga:penyaluran dana bantuan pip dilakukan bertahap, langsung dikirim ke rekening siswa
menurut deni, saat ini lembaga eksekutif sedang fokus menangani polemik pt abs yang dilaporkan oleh forum masyarakat pino raya (fmpr) salah satunya karena masalah perizinan.
sesuai dengan perintah presiden maka pemerintah daerah sebut deni harus berani mengambil tindakan tegas. 
“tinggal pemerintah daerah lagi berani atau tidak, kami sekarang buat pansus untuk masalah ini,” ujarnya. 
dprd bengkulu selatan sedang menyusun panitia khusus (pansus) untuk memperkuat lembaga dprd bengkulu selatan dalam menangani persoalan pt agro bengkulu selatan (abs) yang dilaporkan masyarakat ke legislatif.
baca juga:kphl temukan puluhan potongan balok kayu hutan lindung liku sembilan bengkulu tengah 
baca juga:hingga 2025, lebong belum terima dbh triwulan iii dan iv dari pemprov bengkulu 
dengan pansus nantinya dewan akan lebih serius menangani persoalan tersebut. 
anggota komisi ii dprd bengkulu selatan yaumil hajil akbar mengatakan, rapat terakhir pembahasan pt abs, komisi ii mengundang dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (dpm-ptsp) dan badan pertanahan nasional (bpn) bengkulu selatan.
hasilnya rapat tersebut menunjukkan bukti bahwa pt abs bengkulu selatan belum memiliki hak guna usaha (hgu) dari pemerintah. oleh sebab itu yaumil dan anggota komisi ii lainnya segera membentuk pansus dan akan mulai berkerja pada bulan februari 2025. 
“kita harus tau hitam putihnya bahwa pt abs itu hgu nya tidak ada saat ini, tidak terbit, jadi kalau hgu tidak ada artinya dia (pt abs) merugikan negara,” kata yaumil.
baca juga:distan rl ajukan bantuan bibit padi untuk 3,5 ribu hektare lahan pertanian
baca juga:ragam corak kupu-kupu! berikut 5 fakta ilmiahnya
apabila sama-sama membiarkan hal tersebut ia meyakini sama saja dengan membiarkan kerugian negara. dampaknya adalah daerah bengkulu selatan yang merugi dari pembiaran hal tersebut.
“pembiaran kerugian negara termasuk korupsi, jadi hitam putihnya kalau komitmen dengan kawan komisi ii pansus nantinya harus hitam diatas putih, kalau tidak ada izin kita bekukan (pt abs),” ujar yaumil.
dengan pansus itu nantinya lanjut yaumil pihaknya akan mendorong permasalahan tersebut ke aparat penegak hukum (aph) dan pemerintah.
“kita kan lebih kuat kalau baju pansus, kita ke kementrian atr bpn pusat mau dicari data itu,” imbuhnya. 
baca juga:terdakwa tidak hadir, sidang perdana pk kasus korupsi jembatan menggiring besar ditunda
baca juga:pasca kejadian pemuda hanyut, pengelola tutup sementara wisata air terjun kemumu 
selama ini pt abs telah beraktivitas selama lebih dari 10 tahun di kabupaten bengkulu selantan. namun hgu dari perusahaan tersebut tidak keluar, hal inilah yang menjadi pertanyaan besar dari pihak komisi ii dprd bengkulu selatan. 
hadirnya perusahaan di bengkulu selatan menurut yaumil suatu kebanggan bagi masyarakat bengkulu selatan. hanya saja jangan sampai perusahaan mengangkangi aturan yang ada di kabupaten bengkulu selatan.
“yang kita sayangkan itu mengapa pemda diam, kalau kami (dprd) tidak ada kewenangan, yang berkewenangan kepala daerah (bupati), kalau saya jadi kepala daerah saya bekukan, bekukan sementara,” papar yaumil.
sementara itu kasi intel kejari bengkulu selantan hendra catur putra sh mh menyatakan pihaknya masih konsisten untuk menegakkan aturan setiap lembaga, perusahaan atau masyarakat lainnya melanggar hukum akan ditindak sesuai aturan.
terkait perusahaan di bengkulu selatan yang tidak taat terhadap pemerintah maka hendra memastikan penegakan hukuman harus dilakukan.
‘kita sudah komitmen sejak dulu siapapun yang melanggar mau perusahaan atau apa tindak tegas,” ujarnya.