Terbitkan Perpres Penertiban Kawasan Hutan, Presiden Prabowo Perintahkan Tindak Tegas

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 23 Jan 2025 - 22:25

Kawasan hutan di Mukomuko telah disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Hingga saat ini aktor-aktor besar di belakang perambahan hutan tersebut masih menikmati hasil perkebunan kalapa sawit ilegal tersebut. --firmansyah/rb

Tentunya ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Mukomuko yang saat ini menantikan pengusutan aktor-aktor besar perusak kawasan hutan negara.

Hutan disulap menjadi kebun sawit ilegal milik pribadi, dan belum tersentuh hukum.

“Apa yang dilakukan oleh Presiden RI dengan membetuk Satgas dalam mengusut kejahatan kehutanan sangat tepat. Sebab kejahatan kehutanan ini adalah Extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang berdampak besar dan multidimensional. Semoga saja kasus yang kerusakan hutan di Mukomuko ini dapat dilirik untuk diusut secara tuntas,” kata Praktisi Hukum Bengkulu Muslim Chaniago SH, MH.

Muslim menyampaikan sebenarnya dari pada tidak sama sekali lebih baik terlambat.

Semoga saja kerusakan hutan negara yang dikuasai pejabat dan mantan pejabat Mukomuko, segera berakhir.

Sebab jika tidak yang pertama berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap APH akan kritis, dan juga ancaman bencana alam akibat kerusakan ekosistem hutan akan selalu menghantui masyarakat.

“Harapan kami masih ada yang peduli dengan kawasan hutan negara yang menjadi sumber kehidupan banyak orang tersebut,”sampainya.

Pengamat Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu yang berasal dari akademisi Dosen Kehutanan Universitas Bengkulu Dr Gunggung Senoaji S.Hut, MP juga mangatakan, ada sesuatu yang mungkin membuat regulasi tekait perlindungan dan pengawasan hutan tidak sakti di Mukomuko.

Bisa saja kawasan hutan disterilkan dari aktivitas perkebunan, hutan memang akan terjaga.

Namun masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Karena sebagian besar masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan hutan memiliki lahan pertanian di kawasan hutan. Maka dari itu dalam penanganan permasalah kehutanan harus melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir.

Sehingga masyarakat masih dapat sejahtera, hutan pun terjaga.

terbitkan perpres penertiban kawasan hutan, presiden prabowo perintahkan tindak tegas                            koranrb.id - presiden ri prabowo subianto memberikan perintah langsung kepada jaksa agung, kapolri dan panglima tni.
untuk menindak perusahaan-perusahaan ataupun pihak-pihak lainnya yang melanggar ketentuan pertanahan dan hutan. 
"saya sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, jaksa agung, bpkp, kapolri dan panglima tni untuk menegakan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan," kata prabowo di hadapan jaksa agung, kapolri dan panglima tni dalam sidang kabinet paripurna di istana kepresidenan jakarta, rabu 22 januari 2025.  
presiden prabowo menegaskan, semua peraturan perundang-udangan dan ketentuan yang berlaku harus dipatuhi semua pihak.
termasuk perusahaan-perusahaan yang telah diberi izin.
baca juga:sman 3 bengkulu selatan optimalkan sistem kurikulum merdeka
baca juga:kasus kekerasan pelajar memprihatinkan, cabdin dan sekolah bakal lakukan ini
"tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. bagi mereka diberi kesempatan berkali-kali, untuk menyelesaikan kewajiban. (bila tidak,red) melakukan, pemerintah akan melaksanakan mencabut izin dan mengusai lahan tersebut. apalagi hutan tersebut hutan lindung," tegas prabowo. 
diketahui juga saat ini telah dibentuk satuan tugas (satgas) penertiban kawasan hutan melalui peraturan presiden (perpres) nomor 5 tahun 2025.
satgas ini diberi mandat besar untuk memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan, meningkatkan tata kelola lahan, dan memaksimalkan penerimaan negara.
satgas penertiban kawasan hutan ini berada langsung di bawah koordinasi presiden. 
baca juga:penyaluran dana bantuan pip dilakukan bertahap, langsung dikirim ke rekening siswa
baca juga:kphl temukan puluhan potongan balok kayu hutan lindung liku sembilan bengkulu tengah 
struktur organisasi satgas mencakup pengarah yang dipimpin oleh menteri pertahanan sjafrie sjamsoeddin dan pelaksana yang diketuai oleh jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus, kejaksaan agung.
tentunya ini menjadi kabar baik bagi masyarakat mukomuko yang saat ini menantikan pengusutan aktor-aktor besar perusak kawasan hutan negara.
hutan disulap menjadi kebun sawit ilegal milik pribadi, dan belum tersentuh hukum.
“apa yang dilakukan oleh presiden ri dengan membetuk satgas dalam mengusut kejahatan kehutanan sangat tepat. sebab kejahatan kehutanan ini adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang berdampak besar dan multidimensional. semoga saja kasus yang kerusakan hutan di mukomuko ini dapat dilirik untuk diusut secara tuntas,” kata praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh.
baca juga:hingga 2025, lebong belum terima dbh triwulan iii dan iv dari pemprov bengkulu 
baca juga:distan rl ajukan bantuan bibit padi untuk 3,5 ribu hektare lahan pertanian
muslim menyampaikan sebenarnya dari pada tidak sama sekali lebih baik terlambat.
semoga saja kerusakan hutan negara yang dikuasai pejabat dan mantan pejabat mukomuko, segera berakhir.
sebab jika tidak yang pertama berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap aph akan kritis, dan juga ancaman bencana alam akibat kerusakan ekosistem hutan akan selalu menghantui masyarakat.
“harapan kami masih ada yang peduli dengan kawasan hutan negara yang menjadi sumber kehidupan banyak orang tersebut,”sampainya.
pengamat kawasan hutan provinsi bengkulu yang berasal dari akademisi dosen kehutanan universitas bengkulu dr gunggung senoaji s.hut, mp juga mangatakan, ada sesuatu yang mungkin membuat regulasi tekait perlindungan dan pengawasan hutan tidak sakti di mukomuko.
bisa saja kawasan hutan disterilkan dari aktivitas perkebunan, hutan memang akan terjaga.
namun masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. karena sebagian besar masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan hutan memiliki lahan pertanian di kawasan hutan. maka dari itu dalam penanganan permasalah kehutanan harus melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir.
baca juga:ragam corak kupu-kupu! berikut 5 fakta ilmiahnya
baca juga:terdakwa tidak hadir, sidang perdana pk kasus korupsi jembatan menggiring besar ditunda
sehingga masyarakat masih dapat sejahtera, hutan pun terjaga.
“untuk itu penyelesaian permasalahan pembukaan kawasan hutan yang bukan hanya terjadi di mukomuko bahkan hampir di setiap wilayah, harus bersama-sama. dengan dukungan dari semua pihak yang memiliki perannya. sehingga dapat diketahui perubahan kawsan hutan menjadi kebun sawit murni dilakukan masyarakat. atau ada penumpang gelapnya atas pembukaan kawasan hutan tersebut,” tutupnya.
sementara itu, ketua koordinator program konsorsium bentang alam seblat iswadi membenarkan kerusakan kawasan hutan negara di mukomuko tidak bisa diangap remeh dan harus segera ditindaklanjuti.
selain pelanggaran yang dilakukan perusahaan pemegang iuphhk-ha yaitu pt bat dan pt api.
tim juga menemukan banyak indikasi adanya dugaan jual beli lahan di kawasan yang diduga melibatkan aparat dan pemerintah. dengan harga pasaran lahan hutan yang ditebang mencapai rp 10 hingga 15 juta per hektare. meski konsorsium sudah melaporkan hal tersebut ke penegak hukum, aktivitas perambahan masih terus berlanjut.
"modusnya sederhana mereka melakukan penebangan liar dulu. kalau tidak ada respon aparat barulah diikuti dengan penanaman sawi. maka dari itu besar harapan kami sebenarnya agar aktivitas ilegal dikawasan hutan mukomuko bisa ditertibkan. sebab selain kerugian negara ancaman bencana juga mengintai,” bebernya.
terpisah, dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si menegaskan kerusakan hutan negara di mukomuko yang dibuka secara terang-terang dan berubah menjadi perkebunan sawit adalah main driver of deforestation atau pendorong utama terjadinya deforestasi.
baca juga:pasca kejadian pemuda hanyut, pengelola tutup sementara wisata air terjun kemumu 
baca juga:viral lagi! jenazah ditandu dengan bambu di langgar jaya kepahiang
jika masih ada yang mengatakan tanaman sawit juga memiliki fungsi yang sama dengan tanaman kehutanan. sehingga tidak menjadi permasalahan serius jika terjadinya perubahan fungsi kawasan hutan, itu artinya tidak pernah membaca jurnal yang ada.
sebab banyak hasil-hasil penelitian di jurnal bereputasi yang membuktikan tanaman sawit penyebab utama terjadinya deforestasi. 
“kita berbicara, bukan persoalan sawit itu juga tanaman yang dapat menyerap karbon. tapi persoalan besarnya, sawit ditanam secara luas,dengan lahan harus bersih, masif dan intensif dengan pupuk yang tinggi, sudah pasti itu merusak lingkungan,”kata hefri
hefri juga menyampaikan, perubahan fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi kebun sawit di mukomuko merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal yang terpinggirkan.
dari sudut pandang akademisi, alih fungsi hutan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem, tetapi juga memengaruhi siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir, serta memperburuk krisis iklim melalui pelepasan emisi karbon akibat deforestasi.
“ini bukan tindakan main-main, sebab selain dilindungi undang-undang kawasan hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga dan tetap terjaga,”tegasnya.
belum adanya upaya serius dari penyelengara negara untuk mengusut tuntas kerusakan hutan di mukomuko.
yang dijadikan kebun sawit ilegal oleh pejabat dan mantan pejabat mukomuko. hingga saat ini masih diresahkan masyarakat, serta menjadi tanda tanya besar apa yang menyebabkan instrument hukum melemah ketika berhadapan dengan aktor besar tersebut. hal ini disampaikan ketua pemuda muhammadiyah saprin efendi s.pd.
berkaitan dengan pengesurakan kawasan hutan menjadi kebun sawit ilegal tidak dapat dipungkiri aktor-aktor besar ini sulit untuk diproses oleh hukum. sebab mulai dari jaringan melibatkan belasan hingga puluhan masyarakat pada suatu wilayah untuk menjadi pekerja.
masyarakat ini juga dijadikan buruh tunggu, perawatan, hingga panen. sehingga terjadi ketergantungan pendapataan dari kebun sawit tersebut.
“kebun yang ada dikawasan hutan tersebut, tidak ada satupun yang memiliki surat atas nama aktor-aktor ini. tentu akan ada perlawanan jika dilakukan penertiban sebab bersinggungan dengan ekonomi masyarakat, jadi akan sangat sulit untuk ditertibkan. maka dari itu kami sangat pesimis jika masalah ini bisa di ungkap,” sampainya.
direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga mengaskan pembukaan kawasan hutan negara menjadi perkebunan sawit ilegal di mukomuko.
sangat jelas mengangkangi undang-undang no 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. sebab berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf d. setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, hingga menyimpan hasil perkebunan. yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tanpa perizinan berusaha pemerintah pusat.
“jadi sangat jelas regulasi tersebut seakan tidak berlaku di mukomuko, karena oknum pejabat dan mantan pejabat yang secara terang-terangan membuka kawasan hutan negara. untuk keuntungan pribadi, tak kunjung diusut oleh pihak yang berwenang,” tegasnya.
ketua kanopi hijau indonesia ali akbar yang tergabung didalam konsorsium bentang alam sebelat menjelaskan, kawasan hutan negara yang ada di mukomuko, baik itu hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk) dengan luas total 80.022 hektaraera (ha), berada diambang kehancuran atau akan tinggal nama. sebab, hingga saat ini kegiatan pembukaan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal oleh pejabat dan mantan pejabat mukomuko, masih terus terjadi, dikarenakan aktor-aktor besar tersebut masih bisa bergerak dengan aman, dikarenakan belum ada tindak lanjut penanganan hukum oleh aparat penegak hukum (aph) ataupun dirjengakum kementerian lingkungan hidup kehutanan (klhk). 
“jika tidak segera dihentikan kami yakin paling lama 10 tahun kedepan, kawasan hutan negara ini akan tinggal nama, karena berubah menjadi kebun sawit. sebab saat ini saja diakui kphp mukomuko sudah lebih dari setengah kawasan hutan tersebut dibuka,”kata ali
ali mengatakan, penanganan permasalahan pengerusakan dan alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan khususnya di mukomuko. sebenarnya sudah lama terjadi, dan hingga saat ini, masih belum terlihatnya keseriusan pihak-pihak yang memiliki kewanangan untuk menghentikan aktivitas tersebut.
“memang untuk menghentikan perambahan hutan, yang ditenggarai oleh orang-orang berduit dan memiliki pondasi pengamanan yang kuat. maka harus ada keberanian terlebih dulu, sebab jika tidak, kejahatan kehutanan ini tidak berhenti,”ujarnya.
sebelumnya, sekda kabupaten mukomuko  dr abdiyanto sh, msi, cla menegaskan, terkait harimau sumatera memasuki perkebunan dan perkampungan warga di kabupaten mukomuko beberapa waktu lalu. kuat dugaan karena hutan negara yang menjadi habitat harimau sumatera sudah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. sehingga harimau ini sudah kesulitan untuk mencari makan. sehingga hewan yang dilindungi undang-undang itu bergeser ke perkampungan warga untuk mencari makan. terbukti, sudah banyak ternak milik warga dimangsa. bahkan terbaru, satu warga tewas diterkam harimau. 
“dulu-dulunya  tidak pernah ada kabar harimau, beruang masuk ke permukiman atau perkebunan warga. ini karena alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan secara meluas. sehingga habitatnya dan turun ke permukiman penduduk untuk mencari makan,” katanya 
sekda juga mengakui memang sejak beberapa tahun belakangan ini. perubahan fungsi kawasan hutan baik yang berstatus hp maupun hpt di wilayah kabupaten mukomuko tidak terbendung. perambahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit, berlangsung secara masif. yang diduga dilakukan oleh oknum yang memiliki modal besar. maka dari itu ditegaslkan sekda semua pihak harus ikut bertanggungjawab untuk menghentikan aktivitas perusakan hutan tersebut.
“kami, sangat mendukung adanya upaya pelestarian kawasan hutan, sehingga baik konflik hewan dan manusia serta bencana alam tidak terjadi kembali di mukomuko,” sampainya.
wakil bupati mukomuko wasri, juga sudah pernah meminta seluruh instansi terkait segera mengambil sikap atas kerusakan kawasan hutan di mukomuko. yang sengaja dirubah menjadi perkebunan sawit ilegal. terkait kawasan hutan negara di mukomuko selama ini pengawasan menjadi tanggungjawab provinsi. sehingga adanya aktivitas yang berhubungan dengan kerusakan ekosistem yang merugikan daerah mukomuko khususnya. harus diakhiri oleh instansi terkait.
“tentu kita prihatin dengan keadaa hutan di mukomuko, yang dirambah menjadi perkebunan sawit. maka dari itu harapan kami sebagai pemerintah daerah tindakan ilegal tersebut dapat diakhir. sebab hutan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan,” tutupnya.
sementara itu, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut, tidak dapat dipungkiri dari total luasan 80.22 ha kawasan hutan negara yang menjadi wilayah kerja kphp mukomuko. saat ini sebagian besar sudah dibuka menjadi lahan perkebunan kepala sawit yang dimiliki perorangan. meskipun secara ekologis kawasan hutan ini berfungsi sebagai penyangga sumber penghidupan bagi masyarakat. serta menjadi hulu dari sungai besar yang ada di mukomuko, yang terbagi menjadi beberapa daerah aliran sungai (das), mulai dari das teramang, das retak, das ipuh, dan das air rami. kemudian juga kawasan hutan ini menjadi habitat satwa kharismatik seperti gajah sumatera dan harimau sumatera serta menjadi habitat bunga rafflesia yang menjadi ikon provinsi bengkulu.
“intinya dapat kami pastikan setiap kawasan hutan yang ada di mukomuko telah dirambah lebih dari setengahnya, namun berkaitan total jumlah per kawasan memang belum dimiliki,”katanya.
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk). untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260. kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha. untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai. adapun pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. beralih ke hpt air ipuh ll ada zhr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.